Menteri Perhubungan Diminta Turun Tangan Selesaikan Persoalan Menumpuknya Penumpang Di Stasiun Manggarai

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Masih terus menjadi keluh kesah oleh masyarakat yang menggunakan kereta Commuter Line sejak dihapusnya rute St Bogor ke Tanah Abang dan seterusnya menyebabkan penumpukan di Stasiun Manggarai karena harus transit.

Johan Imanuel, perwakilan Tim Advokasi Pemantau Transportasi Publik yang sebelumnya telah menerima aduan dari beberapa masyarakat di Depok, hari ini pun menerima aduan kembali dari beberapa kerabat yang berdomisili di Depok, Citayam dan Cilebut.

Situasi padatnya penumpang yang antre menuju peron di stasiun Manggarai

” Kami menerima informasi sempat terjadi kepadatan di Stasiun Sudirman sekitar pukul 18.30 WIB di Peron ke arah Bogor. Infonya kereta yang sampai St Sudirman selalu penuh jadi banyak penumpang tidak bisa naik dan nunggu kereta berikutnya jadi lebih lama lagi (3/6).”

Namun demikian Johan optimis Pemerintah dan PT KAI dapat segera menindaklanjuti keluh kesah masyarakat yang menggunakan kereta commuterline belakangan ini.

Petugas menjaga penumpang yang ingin transit di stasiun Manggarai

Perwakilan Tim Advokasi lainnya, Julius Simanjuntak berharap Pemerintah dapat membantu PT KAI untuk segera memberikan alternatif solusi agar penumpang kembali nyaman dalam menggunakan Commuterline

” Kami yakin Menteri Perhubungan akan segera turun tangan membantu mencari alternatif solusi terhadap PT KAI” ungkap Julius

“Sepahaman kami Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan perkeretapian adalah Menteri Perhubungan sehingga mohon dijadikan atensi kenyamanan para pengguna commuterline. Hal ini kan sudah diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretapian (UU Perkeretapian) yang seyogyanya penyelenggaraan commuterline ini juga mengutamakan asas kepentingan,” papar Julius.

Penumpang berdesakan menuju peron 6 dan 7 yang digunakan untuk transit dari stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang

Masih menurut Paulus, dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Perkeretapian, yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau
kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban

Sementara perwakilan lainnya James Raymond Purba, menerangkan, selain asas kepentingan umum, penting juga asas transparansi.

Penumpang berdesakan menaiki eskalator di stasiun Tanah Abang

“Sampai kapan pengguna commuterline akan mengalami penumpukan di Stasiun Manggarai, kan harus jelas informasinya ke publik”

“Kami berharap Menteri Perhubungan ikut menyampaikan informasi terkait pengembangan Stasiun Manggarai sampai kapan” tandas James.

“Jika merujuk ke UU Perkeretapian Pasal 70 ayat (4) yang intinya menyatakan Prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan
spesifikasi teknis harus mendapat izin dari Menteri dalam hal ini Menteri Perhubungan” ujar James.

“Selain itu James menambahkan keharusan penumpang pindah jalur di Stasiun Manggarai menyebabkan kesulitan kepada penumpang lansia karena harus melewati beberapa anak tangga dan jadwal kereta yang kadangkala tidak tepat waktu mengakibatkan penumpang menumpuk dan penumpang lansia tentu bisa kelelahan”.

Dihubungi terpisah, para penumpang yang mengeluh karena kepadatan di Stasiun Sudirman (3/6) antara lain Rubidi, Ipung dan Daniel mengungkapkan kekesalannya karena harus menunggu lama mendapatkan kereta di Stasiun Sudirman.

Rubidi mengungkapkan, “Wah kita sudah lelah menunggu kereta di Stasiun Sudirman kemudian masih harus turun lagi di Stasiun Manggarai untuk ganti kereta ke arah Stasiun Bogor.”

“Saya yakin tidak kami aja yang kena imbas tetapi juga semua kalangan pengguna Commuterline,” tutup Rubidi.

EDITOR: REYNA

Related Posts