Midian Halomoan Saragi : OJK Ngapain Aja Dan Kemana Ya?

Oleh : Midian Halomoan Saragi

Membaca banyaknya kasus yang terjadi di salah satu BUMN sektor perbankan baik kasus penggelapan dana nasabah maupun kasus kredit macet yang sudah viral dibeberapa media online dan media TV, saya menjadi skeptis dan bertanya-tanya, “OJK Ngapain aja dan Kemana saja?”.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 meleburkan fungsi pengawasan seluruh sektor keuangan termasuk perbankan yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia.

OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang  berfungsi, bertugas, dan berwewenang mengatur, mengawasi melalui pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik dari sektor keuangan yakni perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Fintech dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pada era Bank Indonesia tepatnya tanggal 6 Desember 2013, dua direksi dan satu kepala divisi yang juga adalah ketua serikat pekerja BUMN sektor perbankan di atas diberhentikan dan dinyatakan tidak lolos dalam fit and proper alias tidak cakap oleh Bank Indonesia. Kasus yang menjerat mereka adalah praktek kecurangan (window-dressing) pengelolaan ‘collection’, yakni pengelolaan dan pencatatan portopolio kredit khususnya kredit konsumers dengan modus mengakali laporan kinerja dan laporan keuangan secara masif dan terstruktur. Pada saat itu Dirut nya adalah juga oknum yang sama dengan oknum yang diduga sebagai pelaku fraud dan kecurangan yang saat ini sedang diselidiki dan disidik oleh Aparat Penegak Hukum baik POLRI maupun Kejaksaan Agung sebagaimana ramai dibicarakan.

Sebenarnya kasus-kasus yang sedang diangkat ini sudah berlangsung sangat lama dan menjadi rahasia umum karena sudah diketahui dan diperbincangkan secara umum baik dilingkungan internal BUMN dimaksud maupun dikalangan pemeriksa baik OJK, Eksternal Auditor, BPK dan lainnya. Tetapi oleh kegesitan dan kelicinan para pelaku dan antek-anteknya maka semua kasus ini dapat ditutup-tutupi sekian lama.

OJK sebagai otorita pengawas tentunya telah menjalankan auditing secara berkala terhadap lembaga BUMN ini. Laporan-laporan dari masyarakat bahkan mungkin dari pegawai juga konon katanya sudah secara intens disampaikan. Artinya sesungguhnya OJK pastilah tahu detail masalah fraud dan kecurangan yang sangat besar dan masif ini yang sedang menjadi mendung hitam di BUMN ini.

Banyak masyarakat pemerhati BUMN ini menyayangkan atas kealpaan dan kelambatan serta kecuekan OJK. Harusnya mereka bisa bertindak lebih tegas dan bertanggung jawab menyelamatkan kehancuran BUMN ini jika mengambil tindakan lebih dini misalnya seperti yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2013 yang menghukum direksi dan ketua serikat pekerjanya. Pertanyaannya adalah “OJK Ngapain aja dan Kemana saja?”.

Kelompok Masyarakat Pemerhati BUMN-Perbankan harusnya mengirimkan gugatan perdata atau pidana kepada OJK atas kelalaian OJK atas kehancuran lembaga ini apalagi sampai kelak neracanya nanti merugi. Hal ini sangalah perlu untuk mengingatkan tanggung jawab dan perbaikan prosedur kerja OJK. Ingat, OJK adalah lembaga Negara yang dibiayai oleh APBN dan iuran angggotanya, jadi harus bekerja profesional dan berkualitas demi terciptanya kondisi perbankan yang maju dan kondusif. Atau mungkinkah ada oknum-oknum di OJK yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum jahat yang mempengaruhi intergritasnya misalnya para Politisi Jahat atau mungkin cukong-cukong perusak bangsa ini? Selanjutnya mungkinkah di OJK ada oknum-oknum Pejabat OJK yang moralnya sudah rusak yang menjadi “backing’ yang berperan sebagai pelindung jahat dengan menjadi makelar jabatan dengan maksud memperkaya diri? Menjadi pertanyaan mungkinkah di OJK ada oknum-oknum kuat yang bisa mengatur permasalahan agar tidak dibongkar?

Pertanyaan di atas sangat wajar naik ke permukaan melihat dan memperhatikan sakitnya kondisi BUMN-Perbankan di atas baik dari aspek resiko hukum, resiko eksternal dan resiko operasional lainnya.

Apa yang harus dilakukan OJK saat ini adalah segera membentuk Tim Khusus untuk secara komprehensif dan terpadu memeriksa ulang seluruh aspek keuangan dan operasional BUMN ini. Data dan informasi yang pastinya sudah lebih dari cukup itu harusnya segera bisa dijadikan referensi untuk mengambil tindakan dengan memberikan ‘punishment’ yang terukur kepada para Direksi baik yang masih aktip maupun yang sudah purna tugas.

Punishment juga harus diberikan kepada seluruh jajaran Pejabat setingkat kepala divisi dan kepala departemen bahkan kalau perlu sampai kepada staff biasa misalnya analis kredit yang jelas-jelas terindikasi terlibat langsung dalam praktek fraud dan kecurangan ini sebagaimana yang sudah ramai diberitakan oleh media. OJK mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan assesmen kepada seluruh pelaku jasa keuangan baik Komisaris, Direksi dan Pejabat lainnya untuk mengukur kecakapan mereka dengan memeriksa rekam jejak penugasan. OJK perlu lebih progresif untuk memberikan rekomendasi kepada direksi untuk memberikan penilaian tidak cakap kepada petugas bank yang nyata-nyata dan sistematis terstruktur telah melakukan perbuatan tercela secara tidak cakap. Jangan-jangan sebagian besar pejabat nya sudah menjadi komplotan gila yang sudah lama merongrong BUMN ini.

OJK juga harus segera meningkatkan kerja sama dan komunikasi dengan POLRI dan Kejaksaan untuk memonitor dan mencari tahu fakta-fakta hukum yang dilanggar oleh BUMN dan pejabatnya. Hal ini sangat strategis dan penting untuk mengetahui sejauh mana akurasi informasi yang telah beredar serta untuk memitigasi seluas apa kasus dan perkara serta kerusakan yang mungkin ditimbulkannya. Setiap kerugian negara yang ditimbulkannya sebaiknya dikejar dari para pelaku dengan melakukan tracking lalu lintas arus keuangan pelakunya. Hal ini bisa direalisasinya dengan bekerja sama dengan KPK dan PPAT.

Terakhir OJK perlu mencari-tahu oknum-oknum OJK yang bermain api dalam kasus yang terjadi di BUMN ini serta menindaknya secara internal bahkan kalau perlu memprosesnya secara hukum untuk menjaga kewibawaan dan indepensin OJK.
Pertanyaan di atas yakni “OJK Ngapain aja dan Kemana saja?” harus segera direspon oleh OJK sebagai koreksi dan masukan untuk bekerja lebih profesional dan sungguh-sunggguh mengawal kondusivitas cuaca keuangan Indonesia sebagai ujung tombak indikator kesehatan ekonomi negara. Percayalah masyarakat akan menuntut OJK atas semua kegagalan monitoring dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan khususnya perbankan.

Mohon atensi Menteri Keuangan, Menteri BUMN bahkan Presiden RI Bapak Jokowi dan DPR-RI untuk memonitor dan memastikan kasus ini agar segera bisa diselesaikan tuntas sehingga tidak menjadi faktor pendampak kepada terganggunya stabilitas keuangan negara yang kita cintai ini.

Ditulis oleh : Midian Halomoan Saragi, SH (Penulis Lepas dan Pemerhati Perumahan Rakyat, Pemerhati BUMN)

Related Posts