Muhamad Taufiq : Polisi tak bisa membuat tafsir pasal dalam undang-undang

ZONASATUNEWS.COM —Pasal penghinaan presiden sudah dihapuskan dari delik pidana biasa menjadi delik aduan

Polisi tak boleh dan tidak bisa sekehendak hati menangkap orang yang disangka menghina atau mengkritik dengan keras pejabat negara seperti gubernur, kapolri dan presiden.

Menurut Dr.Muhammad Taufiq.SH MH hal itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengaturnya. Pasalnya, menurut dia, MK melalui putusan nomor 013-022-PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang menyasar kepada kasus-kasus penghinaan presiden seperti pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 ayat (1) sudah dijadikan delik aduan.

Menurut peneliti dari Pusat Studi Demokrasi dan Pertahanan Nasional UNS itu, polisi tak bisa membuat tafsir terhadap pasal-pasal dalam undang-undang, sebab hanya MK yang berhak menafsirkannya.

Dengan demikian penangkapan terhadap beberapa aktifis belakangan ini terkait penanganan virus Wuhan atau virus corona, tak bisa lagi main tangkap. Untuk bisa melakukan penindakan tak bisa berpedoman pada Perintah atau telegram Kapolri.

Sebab hukum acaranya pidana yang bersifat aduan memang harus ada pengadunya, tidak bisa serta merta ditangkap.

“Seberapapun kita tidak suka pelaku penghinaan baik terhadap diri pribadi atau pun pejabat negara tetap harus menjunjung tinggi demokrasi termasuk dalam bidang penegakan hukum. Tidak boleh karena kekuasaan,menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum”, ungkap Taufiq.

Editor : Setyanegara 

Related Posts