Muhammad Taufiq: Ada Tuduhan SP Kakitangan Jokowi, Memasangkan Anies Dengan Cak Imin berkaitan Dengan Resiko Hukum, Berikut Ini Argumennya

Oleh: Dr.Muhammad Taufiq. SH MH

Dosen Unissula Semarang, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI)

Banyaknya pertanyaan, rasa penasaran dan masygul serta tuduhan SP kaki tangan Jokowi karena memasangkan Anies dengan Cak Imin berkaitan dengan resiko hukum berikut ini argumennya. Syarat Cawapres 2024: Pendidikan Minimal SMA, Bebas Riwayat Pidana

Syarat pencalonan calon wakil presiden di Pilpres 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mulai dari •batas usia minimal,

Latar belakang pendidikan hingga bebas dari riwayat kasus pidana, korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan wakil presiden yakni berusia minimal 40 tahun. Capres juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam lima tahun terakhir.

Syarat latar belakang pendidikan bagi calon wakil presiden minimal lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat.

“Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,” mengutip huruf r Pasal 169 UU Pemilu.

Syarat berikutnya, calon wakil presiden bukan bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tidak pernah terlibat langsung dalam Gerakan 30 September 1965.

Kemudian, calon wakil presiden tidak boleh memiliki riwayat dipenjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara atau lebih.

Seseorang tidak bisa didaftarkan sebagai calon wakil presiden jika pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain atas kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara juga termasuk syarat dalam UU Pemilu.

“Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya,” mengutip bunyi Pasal 169 UU Pemilu.

Calon presiden pun harus bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, tidak memiliki utang, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

“Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika,” mengutip bunyi Pasal 169 huruf e UU Pemilu.

Seperti halnya calon presiden, calon wakil presiden didaftarkan oleh partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Capres dan cawapres didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.

KPU lalu melakukan verifikasi capres-cawapres yang didaftarkan partai politik. Capres dan cawapres yang tidak memenuhi syarat bisa ditolak oleh KPU.

Saat ini masa pendaftaran capres-cawapres belum dibuka. KPU baru akan membuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Dilanjut masa verifikasi dan kampanye. Pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024.

Dengan demikian yang terburuk semisal ada manuver pesanan pak Lurah atau pak RT kemudian Cak Imin diperiksa KPK atau ditetapkan tersangka setelah pendaftaran.

Maka pencalonannya tetap sah. Sebab Cak Imin belum terperiksa, belum tersangka, belum diadili apalagi menjadi napi. Syarat itu berlaku bagi narapidana.

Semarang, Ahad 3 September 2023

EDITOR: REYNA

Related Posts