Muhammadiyah Blak-blakan Soal Uighur : Banyak Kejanggalan Saat Diajak Tur ke Xinjiang

ZONASATU NEWS, JAKARTA,  – Kunjungan delegasi ormas Islam di Indonesia ke Xinjiang, China, beberapa waktu lalu yang dituding oleh Wall Street Journal untuk membungkam soal penindasan terhadap Muslim Uighur dinilai menyesatkan. Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi menceritakan detail kunjungannya tersebut.

Muhyiddin juga menegaskan pihak delegasi tidak menerima uang sedikit pun dari pemerintah China terkait kunjungan itu. “Kami delegasi ormas Islam Indonesia dari Muhammadiyah, PBNU, dan MUI jumlahnya 15 orang. Masing-masing ormas mengirim 5 orang plus 3 wartawan dari media cetak dan elektronik. Diundang Kedubes China untuk Indonesia ke Xinjiang Otonomic Region,” kata Muhyiddin di PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019) seperti dikutip hajinews.id.

Junaidi, yang juga ketua delegasi mengatakan saat tiba di Beijing, pihaknya diterima oleh Dubes China untuk Indonesia. Kemudian mereka diberikan penjelasan terkait masyarakat muslim Uighur. “Sampai di Beijing, kami biasalah berkunjung, bersilaturahmi dengan Bapak Dubes, kemudian ada ceramah malam, makan malam. Memberikan gambaran soal Xinjiang Uighur Otonomic tersebut,” ujarnya.

Tahanan di kamp pendidikan politik di Lop County, Prefektur Hotan, Xinjiang. (Foto: Dok. media.hrw.org)

Secara ringkas, lanjut Muhyiddin, Dubes RI di China menyebutkan 22,8 juta penduduk Uighur itu mayoritas adalah muslim, sisanya non-muslim, dari beberapa suku. Setelah itu, jelas Muhyiddin, ia beserta rombongan diperkenalkan dengan pimpinan China Islamic Association (CIA). Mereka yang kemudian mengawal rombongan dari Indonesia selama kunjungan ke Uighur.

“Saat kami tiba di ibu kota dari Xinjiang ke Uighur itu sudah hampir pukul 8 malam, kami minta saat jamuan makan malam kepada wakil ketua CIA untuk salat berjamaah. Tapi oleh beliau dikatakan masjid agak jauh dan susah ke sana karena suhu udara -17 derajat. Tapi kalau itu permintaan tamu, biasanya apapun dituruti,” tutur Muhyiddin.

Muhyiddin mengaku mulai curigai terhadap pihak CIA atas penolakan untuk salat berjamaah itu. Kecurigaannya kian berlanjut saat rombongannya tiba di hotel. “Mulai saat itu kami mencurigai, masuk kami ke hotel, memang sudah ada direction of kiblat di tiap kamarnya tapi tampak jelas yang asli dan yang baru dibikin itu berbeda. Yang seperti Anda temukan di Indonesia dan beberapa negara Islam biasanya arah kiblat itu sudah tetap definitif jelas. Kami mulai curiga,” papar Muhyiddin.

Krisis kemanusiaan menimpa Etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China. PBB mendapatkan laporan bahwa sebanyak satu juta warga Muslim Uighur ditahan untuk dimasukan ke dalam kamp-kamp konsentrasi.

Dia mengungkapkan bahwa timnya juga dilarang keluar hotel sendirian. Perlakuan itu terjadi terhadap wartawan yang ingin berbelanja. “Ketika seorang wartawan yang ikut kami ingin membeli rokok ternyata di depan dihadang, where are you going, ‘mau beli rokok, akhirnya’. ‘Oke saya (petugas yang hadang) mau beli, apalagi mau beli? Minum mau? Beli satu lagi untuk membakar rokoknya’, itu saya berikan airnya dikasih, kemudian rokoknya dikasih, kemudian alat pembakar rokoknya dikasih,” terang Muhyiddin.

Muhyiddin melanjutkan, di hari berikutnya rombongan dipandu untuk berkunjung ke museum tindak kekerasan yang disebut dilakukan oleh masyarakat Uighur terhadap warga sipil. Museum itu merekam semua tindak kekerasan yang diyakini Muhyiddin dilakukan oleh muslim Uighur yang terkait dengan ISIS.

“Di hari itu pagi-pagi setelah salat subuh ternyata wakil ketua CIA sudah menunggu di hotel, kami dibawa ke museum tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Uighur terhadap masyarakat sipil di Xinjiang,” ujar Muhyiddin.

“Jadi gambar yang ditampilkan saya tidak tahu, apakah itu betul apakah kekerasan yang dilakukan Uighur dan lain sebagainya. Tapi dari nama, itu tampak jelas bahwa mereka orang Uighur yang sudah terpapar paham radikal dan sudah melakukan tindak kekerasan kerja sama ISIS. Jadi dari awal sampai satu jam dijelaskan sedemikian rupa,” jelas Muhyiddin.

Hubungan antara pemerintah pusat China dan warga Muslim etnis Uighur yang berdiam di Provinsi Xinjiang kian memanas. Pemerintah menerapkan tindak kekerasan terhadap etnis Uighur dengan alasan ingin memerangi separatisme, radikalisme, serta terorisme meskipun tanpa bukti yang jelas.

Dia mengaku bahwa setelah melakukan beberapa kunjungan itu, pihaknya meyakini kebebasan beragama di China sulit ditemukan. Selanjutnya, tim berkunjung ke kamp pengasingan untuk muslim Uighur ‘Re-education Center’.

“Kunjungan ke beberapa tempat, masjid, institut agam Islam memang meyakinkan kami bahwa tidak ada kebebasan beragama, Freedom of religion itu agak susah kita buktikan. Mengapa? Karena Konstitusi China Bab 2 artikel 38 mengatakan dengan jelas bahwa pemerintah memberikan kebebasan warga untuk beragama dan tidak beragama,” urai Muhyiddin.

“Setelah kami berkunjung ke re-education center, adalah penghuninya orang-orang Uighur yang melaksanakan agamanya secara terbuka,” lanjut Muhyiddin.

Mihrigul Tursun (kanan) perempuan Uighur yang mengaku pernah disiksa Pemerintah China. (Foto: AP)

Dia menilai konstitusi di China tidak mengizinkan warganya untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di ruangan terbuka. Muhyiddin juga bercerita tentang seorang ibu yang dianggap radikal karena mengajarkan anaknya pemahaman agama.

“Konstitusinya mengatakan bahwa agama diterapkan di ruang tertutup tidak boleh di ruang terbuka. Kalau Anda menggunakan jilbab ke jalan itu Anda dianggap radikal, kalau Anda radikal maka Anda berhak dikirim ke camp re-education center, dilatih di sana selama satu tahun agar Anda paham konstitusi sana dan Anda paham bahasa Mandarin. Umumnya orang Uighur tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa mandarin,” jelas Muhyiddin.

“Ini perbedaannya, kalau Anda salat itu dianggap radikal apabila itu di ruangan terbuka kalau Anda bekerja di sebuah kantor di sana hari Jumat Anda ingin salat maka itu dianggap radikal. Oleh karena itu hari Jumat salat dipenuhi kakek-kakek dengan seragam sama, tidak ada anak kecil, tidak ada anak muda. Kerena konstitusi. Beragama setelah 18 tahun baru boleh, kalau ada ibu yang mengajarkan anaknya agama di rumah dianggap radikal,” sambung Muhyiddin.

Berdasarkan 400 halaman dokumen internal yang diperolehnya, bahwa Presiden China Xi Jinping telah memerintahkan para pejabat untuk bertindak “tanpa belas kasihan”

Setelah kunjungan yang berlangsung selama 17 hingga 24 Februari 2019 itu, Muhyiddin dan tim memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan China melalui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Salah satu poinnya adalah mereka meminta China untuk memberikan kebebasan beragama kepada warganya.

“Ada beberapa poin antara lain kami minta kepada pemerintah China agar memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah secara terbuka karena itu dijamin oleh piagam PBB. Kami serahkan ke Bu Retno,” jelas Muhyiddin. “Tetapi saya tidak tahu apakah Bu Retno sudah panggil Dubes China atau sudah diberikan ke China,” sambung dia.

Muhyiddin lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima apapun dari pemerintah China. Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menjual agama dengan cara seperti itu. “Kami tidak terima apa-apa, bahkan yang diberikan untuk minum kopi itu ya dana yang kami habiskan lebih banyak dari dan yang diberikan untuk minum kopi di air port. Kami tegaskan no money, no corruption, insyaallah kami ormas Islam tetap istikamah, tidak akan menjual harga agama dengan nilai yang sangat murah,” tegas Muhyiddin. 

Related Posts