Nasib Jokowi, Nasib IKN, dan Dilema Prabowo Menangani Koruptor Pasca Pengumuman OCCRP

Oleh: M. Isa Ansori
Kolumnis dan Akademisi, Tinggal di Surabaya

Pengumuman Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai “Corrupt Person of the Year 2024” memunculkan gempa politik global. Di sisi lain, munculnya nama Joko Widodo sebagai salah satu finalis bersama tokoh-tokoh seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani, menjadi tamparan keras bagi citra Jokowi yang selama ini dikenal sebagai sosok sederhana dan dekat dengan rakyat.

Laporan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendalam, bukan hanya tentang masa depan politik Jokowi, tetapi juga keberlanjutan proyek ambisiusnya, yakni Ibu Kota Negara (IKN). Bahkan Prabowo tiba – tiba juga menyatakan akan berkantor di IKN tahun 2028 menjelang masa akhir kepemimpinannya. Peringatan Connie Conny Rahakundini Bakrie terhadap Iriana, yang tak akan bisa tidur tenang, nampaknya ini akan menjadi rangkaian babak baru nasib Jokowi dan keluarganya, serta kepercayaan luar negeri terhadap pemerintahan Prabowo. Apa makna dibalik pernyataan itu ?

Jokowi dan Citra yang Retak

Selama satu dekade, Jokowi membangun citra sederhana yang kontras dengan kemewahan pemimpin lainnya. Namun, laporan OCCRP ini memunculkan sisi lain yang selama ini tertutupi. Penempatan nama Jokowi dalam daftar finalis bukan hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga memunculkan keraguan terhadap agenda besar yang diusungnya, termasuk proyek IKN. Apakah IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan bangsa, atau sekadar alat pencitraan politik yang diliputi aroma korupsi?

Pernyataan taipan properti Sugianto Kusuma (Aguan) kepada Tempo, bahwa investasinya di IKN bertujuan “menyelamatkan muka Jokowi,” semakin memperburuk situasi. Jika benar demikian, proyek IKN hanya akan dipersepsi sebagai langkah kosmetik yang rapuh, tanpa dasar ekonomi yang kokoh.

IKN di Persimpangan Jalan

Keberlanjutan IKN kini dipertanyakan. Proyek ini bergantung pada kepercayaan investor domestik dan asing, namun laporan OCCRP dan pernyataan Aguan dapat memunculkan persepsi bahwa proyek ini penuh konflik kepentingan. Investor tentu tidak ingin menanamkan modal di proyek yang dianggap tidak transparan, apalagi jika dicurigai sebagai sarang korupsi.

Selain itu, stabilitas politik pasca Jokowi juga menjadi faktor penting. Pemerintahan Prabowo yang baru saja dimulai, menghadapi dilema besar: apakah melanjutkan proyek ini dengan segala risiko politik dan ekonominya, atau melakukan revisi besar-besaran demi memisahkan citra IKN dari warisan buruk Jokowi?

Dilema Prabowo: Koruptor dan Keberlanjutan

Janji Prabowo untuk menyikat para koruptor kini diuji. Pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa ia mempertimbangkan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil jarahan memunculkan pertanyaan besar. Apakah kebijakan ini akan menambah legitimasi dalam memberantas korupsi, atau justru menjadi bumerang yang melemahkan komitmennya terhadap reformasi?

Dalam konteks IKN, jika benar laporan OCCRP memiliki dasar yang kuat, maka potensi korupsi dalam proyek ini juga harus diselidiki secara serius. Namun, langkah ini bisa memperburuk persepsi terhadap proyek tersebut dan membuat investor semakin menjauh.

Nasib Jokowi dan Ancaman Sejarah

Jika laporan OCCRP terus membayangi nama Jokowi, ia berpotensi menghadapi nasib serupa seperti Bashar al-Assad, meski dalam konteks yang berbeda. Sejarah mencatat bagaimana pemimpin yang kehilangan legitimasi politik dan moral seringkali menjadi buronan hukum atau sekadar simbol masa lalu yang kontroversial. Akankah Jokowi, yang selama ini dipuji sebagai pemimpin rakyat, berakhir sebagai presiden yang dikenang oleh skandal?

Dendam Hasto dan Potensi Pembukaan Dokumen Skandal

Hasto diduga memiliki dendam mendalam terhadap Jokowi setelah menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Dalam pandangan ini, keterlibatan KPK dalam kasus Hasto dapat dipersepsikan sebagai upaya penguatan citra anti-korupsi Jokowi, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketegangan dalam internal PDIP.

Ancaman Hasto untuk membuka dokumen skandal dapat dimaknai sebagai:

Tekanan terhadap Prabowo: Dengan dokumen-dokumen tersebut, Hasto dapat memaksa Prabowo untuk mengalihkan fokus investigasi KPK ke arah Jokowi dan lingkarannya.

Pengungkapan Skandal Jokowi: Jika Hasto membeberkan data yang dimilikinya, skandal korupsi era Jokowi bisa menjadi pusat perhatian, terutama dalam konteks pengumuman OCCRP yang telah menggoyahkan kredibilitas Jokowi secara internasional.

Dokumen yang disimpan di Rusia bersama Conny Rahakundini Bakrie dapat menjadi kartu truf yang digunakan untuk meningkatkan tekanan politik terhadap rezim Prabowo, terutama jika Prabowo terlihat melindungi warisan politik Jokowi.

Kaitan dengan Pengumuman OCCRP

Pengumuman OCCRP memberikan legitimasi tambahan terhadap narasi yang menyebut pemerintahan Jokowi sarat korupsi. Jika Hasto atau Conny membuka dokumen-dokumen tersebut, hal ini dapat memperburuk citra Jokowi dan meningkatkan persepsi bahwa proyek-proyek besar seperti IKN tidak lepas dari praktik korupsi sistemik.

Efek Domino: Pengungkapan ini tidak hanya menciptakan tekanan pada Jokowi, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang pejabat lain yang berkuasa selama era Jokowi.

Legitimasi KPK: KPK yang kerap dikritik sebagai alat politik dapat menggunakan momentum ini untuk membangun kembali kepercayaan publik dengan menyelidiki nama-nama besar yang terlibat dalam skandal.

Dilema Prabowo: Antara Jokowi dan Hasto

Prabowo menghadapi dilema besar jika ancaman Hasto terealisasi:

Melindungi Jokowi: Jika Prabowo dianggap melindungi Jokowi, kredibilitasnya sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk memberantas korupsi akan diragukan. Janjinya untuk menyikat koruptor akan menjadi pertanyaan besar. Hal yang sama juga akan jadi pertanyaan tentang pembangunan IKN yang terkesan dipaksakan.

Menekan Hasto: Di sisi lain, jika Prabowo terlalu keras terhadap Hasto, ini dapat memicu konflik baru dengan PDIP, partai terbesar di parlemen, yang bisa melemahkan stabilitas politik pemerintahannya.

Hasto dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendorong Prabowo menyelidiki Jokowi, terutama jika skandal yang dibuka melibatkan nama-nama besar lainnya. Dalam konteks ini, ancaman Hasto menjadi alat tawar politik yang berbahaya.

Nasib IKN di Tengah Pusaran Skandal

Skandal yang melibatkan Jokowi dan lingkarannya dapat semakin meruntuhkan kepercayaan investor terhadap proyek IKN. Jika dokumen Hasto membuktikan adanya korupsi dalam proyek ini, maka:

Mandeknya Investasi: Investor akan semakin menjauh dari IKN, menganggap proyek ini tidak memiliki dasar keuangan yang transparan.

Proyek Mangkrak: Tanpa dukungan finansial dan politik yang kuat, IKN berisiko menjadi proyek mangkrak yang hanya menjadi simbol kegagalan Jokowi.

Bagaimana Kelanjutannya ?

Pengumuman OCCRP dan ancaman Hasto menciptakan gelombang tekanan politik yang signifikan. Jika dokumen yang disimpan di Rusia benar-benar dibuka, ini tidak hanya menggoyahkan warisan Jokowi, tetapi juga mempersulit posisi Prabowo dalam menjaga stabilitas politik dan kredibilitas pemerintahannya.

Dalam situasi ini, langkah-langkah strategis seperti transparansi penuh terhadap proyek IKN, penguatan institusi hukum, dan penegakan hukum yang independen menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor. Jika tidak, nasib Jokowi dan proyek-proyek ambisiusnya seperti IKN bisa menjadi simbol kegagalan, dan pemerintahan Prabowo harus menanggung bebannya di masa depan.

Surabaya, 1 Januari 2025

EDITOR: REYNA

Related Posts