Menguak Permainan Kotor Mafia Migas, Rugikan Negara Ratusan Triliun (1): Riza Chalid Akali Kontrak Terminal Merak

Oleh: Budi Puryanto

Pemimpin Redaksi

Dalam bayang-bayang sektor energi yang strategis, praktik-praktik kotor yang melibatkan mafia migas terus menjadi momok yang merugikan negara. Salah satu tokoh yang kerap disebut dalam lingkaran elite ini adalah Riza Chalid — pengusaha migas kontroversial yang namanya mencuat dalam berbagai skandal besar, termasuk yang terkait dengan penyewaan Terminal BBM di Merak, Banten.

Kontrak sewa terminal BBM Merak menjadi salah satu contoh nyata bagaimana praktik mafia migas dapat mengakali regulasi negara demi keuntungan pribadi. Terminal ini seharusnya menjadi infrastruktur penting untuk mendukung distribusi BBM nasional secara efisien dan transparan. Namun, alih-alih dikelola oleh BUMN energi seperti Pertamina, aset strategis ini malah jatuh ke tangan pihak swasta dengan mekanisme sewa yang diduga penuh rekayasa dan konflik kepentingan.

Menurut berbagai sumber investigatif dan informasi dari kalangan internal Pertamina, skema sewa terminal Merak sejak awal disusun dengan celah yang memungkinkan pihak swasta — yang disebut-sebut dikendalikan oleh Riza Chalid — memonopoli akses dan logistik BBM impor.

Permainan Kontrak Terminal 

Salah satu modus yang diungkap oleh Yusri Usman adalah perubahan kontrak sewa terminal di Merak yang melibatkan nama Riza Chalid. Kontrak yang seharusnya menguntungkan negara diubah secara sepihak

“Amandemen kontrak sewa terminal PT Orbit Terminal Merak (milik Riza Chalid) yang seharusnya menjadi milik Pertamina setelah 10 tahun (BOT), diubah menjadi BOO (Build, Own, Operate), sehingga berpotensi merugikan negara,” jelas Yusri. Dari praktek ini negara dirugikan hingga ratusan trliyun.

Yusri Usman menambahkan, harusnya jika tidak dirubah salah satu pasal dalam kontrak tanggal 14 Agustus 2024, maka semua fasilitas kilang PT OTM sudah beralih kepemilikannya ke PT Pertamina Patra Niaga.

Yursi Usman Direktur Eksekutif CERI

Ironisnya, Pertamina — sebagai BUMN energi — tidak hanya kalah dalam negosiasi harga sewa, tetapi juga diwajibkan membeli jasa penyimpanan dari terminal tersebut dengan tarif yang ditentukan sepihak. Dalam banyak kasus, tarif ini jauh lebih mahal daripada membangun dan mengelola terminal sendiri. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural pada pihak swasta, dan membuka ruang rente ratusan miliar bahkan triliunan rupiah setiap tahun.

Audit internal dan temuan lembaga pengawas seperti BPK maupun KPK sebenarnya telah menyoroti kejanggalan dalam skema ini sejak lama. Namun, kuatnya jejaring mafia migas yang melibatkan oknum di dalam birokrasi dan parlemen membuat kasus ini seolah menguap begitu saja. Riza Chalid sendiri sempat “menghilang” dari sorotan publik pasca skandal “Papa Minta Saham”, namun pengaruhnya di balik layar masih terasa kuat dalam banyak proses pengadaan dan distribusi BBM nasional.

Tangki penampung minyak PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik Muhammad Riza Chalid. Seharusnya setelah 10 tahun menjadi milik Pertamina (BOT) tetapi setelah amandemen kontrak (BOO) terminal tersebut tetap menjadi ilik Riza Chalid

Praktik sewa terminal Merak ini bukan hanya merugikan keuangan negara secara masif, tapi juga menunjukkan betapa lemahnya tata kelola migas di Indonesia. Padahal, sektor ini seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Akibatnya, masyarakat tetap menjadi korban: harga BBM tidak kunjung stabil, subsidi membengkak, dan pelayanan publik terabaikan.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum, dituntut untuk membuka kembali kasus-kasus lama yang melibatkan mafia migas. Pembatalan atau renegosiasi kontrak janggal seperti terminal Merak harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh tunduk pada kekuasaan gelap para taipan energi.

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA

Related Posts