Amankan Bisnis Besar, Vaksinasi Covid-19 Bisa “Dipaksakan”

ZONASATUNEWS.COM--Pemerintah lewat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achamad Yurianto mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan di Indonesia pada akhir November mendatang. Tiga kandidat vaksin Covid-19 yang bakal dipakai antara lain Sinovac, Sinopharm (G42), dan CanSino.

Ketiga kandidat vaksin yang akan didatangkan dari China tersebut diklaim telah selesai uji klinis fase 3. Namun meski telah selesai melalui uji klinis, belum ada kandidat vaksin covid-19 yang sudah disetujui WHO.

Dipaksakan

Vaksinasi yang dicanangkan pemerintah tampak terburu-buru dan dipaksakan. Hal itu bertolak belakang dengan saran para ahli.

Pandu Riono, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan klaim tidak berdasar bahwa kandidat vaksin covid-19 telah selesai uji klinis. Sebab menurut dia, belum ada hasil dari uji klinis tersebut.

“Kemenkes itu klaimnya tidak berdasar, tidak ada bukti (bahwa vaksin sudah selesai uji klinis fase 3), apa buktinya?” tanya Pandu.

Pandu punya dasar. Karena hingga kini belum ada satupun vaksin Covid-19 yang lolos uji klinis fase 3, dan disetujui WHO. Penggunaannya dibeberapa negara masih berlandaskan pada ijin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Ijin penggunaan darurat (EUA) juga juga dipandang tidak tepat sebagai dasar pemakaian vaksin ditengah pandemi.

“Ini karena masa darurat Covid-19 di Indonesia masih bisa ditangani dengan kembali pada disiplin protokol kesehatan,” ungkap Pandu.

Bisnis Besar

Akademisi yang juga mantan Eselon 1 Kemenko Maritim dan Eselon 1 Kemenko Ekuin, Ronnie Higuchi Rusli punya pandangan lain terkait rencana pembelian vaksin dari China olehpemerintah.

Melalui akun Twitternya, @Ronnie_Rusli, dosen Universitas Indonesia tersebut menyatakan, pengadaan vaksin merupakan bisnis besar oleh kalangan tertentu.

Ia membuka pandangan tentang sistem impor vaksin yang menurutnya hanya dilakukan oleh importir, bukan pemerintah.

“Catat, vaksin itu bisnis besar para taipan yang gelontorin duitnya untuk impor, bukan uang dari Anggaran Kemenkes untuk Impor Vaksin. Karena Kemenkes bukan importir obat/vaksin. Jadi para importir itulah yang pakai tangan pemerintah untuk wajib vaksinasi. Kalau mau, liat Singapore dan Brunei,” tulis Ronnie dikutip Wartakotalive.com, Rabu (21/10/2020).

Kementerian BUMN lewat PT Bio Farma (Persero) akan mengimpor bulk atau konsentrat ready to fill (RTF) vaksin virus corona ( Covid-19) dari Sinovac Biotech Ltd sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai Maret 2021.

Bio Farma harus membeli bahan bakunya ke Sinovac seharga 8 dollar AS atau Rp 117.135 (kurs Rp 14.641) per dosis. Bila dikalikan 50 juta dosis maka impor bahan baku vaksin itu senilai Rp. 5,86 Triliun.

Sementara jika vaksin asal Sinovac tersebut sudah siap dipakai untuk imunisasi massal di Indonesia, kalkulasi harga perkiraan dari Bio Farma yakni Rp 25-30 dollar AS atau kisaran Rp 366.000 sampai Rp 439.000.

Bila dikalikan 50 juta dosis, maka nilai rata-rata penjualannya menjadi sangat besar. Yaitu sebesar Rp 20,13 Triliyun.

Sederhananya, masih terdapat margin sebesar Rp 14,27 Triliyun, yang dipergunakan untuk proses produksi, distribusi, dan lain-lain. Bio Farma akan  raup keuntungan yang besar dari bisnis vaksin ini.

Wow, sebuah bisnis yang besar, dan layak bila vaksinasi itu nanti “dipaksakan”.

Itu baru pada tahap awal saja. Bila berjalan mulus, pasti produksi vaksin akan diteruskan. Maka bisnis besar itu akan berlanjut. Pundi-pundi uang triliyunan akan terus mengalir. Kemana?

Penulis : Budi Puryanto

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts