Omnibus Law, UU Yang Kejam Dan Sadis : Buruh Cacat Akibat Kecelakan Kerja Boleh Di PHK

ZONASATUNEWS.COM–UU Omnibus Law benar-benar akan menindas buruh dan membuat buruh tidak memiliki masa depan yang jelas. Pasalnya, UU ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan PHK.

Persoalannya, menurut Profesor Pierre Suteki, Guru Besar UNDIP Semarang, selain 9 alasan PHK, di UUOL CK ada tambahan alasan perusahaan boleh mem-PHK buruh.

Masih menurut Suteki, melihat pada UU Ketenagakerjaan, ada 9 alasan perusahaan boleh melakukan PHK seperti:
1. Perusahaan bangkrut
2. Perusahaan tutup karena merugi
3. Perubahan status perusahaan
4. Pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja
5. Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat
6. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun
7. Pekerja/buruh mengundurkan diri
8. Pekerja/buruh meninggal dunia
9. Pekerja/buruh mangkir

Namun, tambahnya, UU Cipta Kerja menambah 5 poin lagi alasan perusahaan boleh melakukan PHK, di antaranya meliputi:
1. Perusahaan melakukan efisiensi.
2. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.
3. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
4. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh
5. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan tambahan ini semakin memperlemah posisi buruh. Buruh sangat rentan terkena PHK. Ini wujud UU yang kejam dan sadis.

Suteki menegaskan, memang benar, Pasal 56 Ayat (3), Omnibus Law Cipta Kerja mengatur jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengenai aturan pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu yang bisa diikat dalam kontrak kerja.

“Ketentuan tentang perjanjian kerja PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dapat berakhir saat pekerjaan selesai juga membuat pekerja rentan dilakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan dapat menentukan sepihak pekerjaan berakhir,”ujarnya.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts