Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Mengenai Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi mengenai Raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Kamis (14/07/2022).

Acara yang gelar di ruang sidang Paripurna dan dilaksanakan secara langsung maupun virtual, dipimpin Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam dan dihadiri Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin, beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD setempat.

Dari 7 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pamekasan, hanya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membacakan pendapat akhirnya, sedangkan 6 Fraksi lainnya hanya langsung menyerahkan berkas pendapat akhirnya kepada pimpinan sidang.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PPP lewat juru bicaranya ABD Rasyid Fansori, mengatakan jika pendapat akhir partai berlambang Kakbah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 hanya semata-mata hanya bertujuan perbaikan dimasa yang akan datang agar ke depan Kabupaten Pamekasan semakin maju dan berkembang.

Menurut Fraksi PPP, dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 terdapat sejumlah program prioritas bupati dan wakil bupati yang kurang maksimal. Untuk itu Fraksi PPP berharap dalam sisa jabatan bupati yang tinggal beberapa tahun ini agar bisa terealisasikan dengan baik demi tercipta Kabupaten Pamekasan yang hebat.

Adapun beberapa catatan itu diantaranya pertama adalah program andalan bupati dan wakil bupati tentang wirausaha baru untuk menciptakan sepuluh ribu calon pengusaha baru yang dianggap kurang maksimal yang dikarenakan dalam beberapa tahun ini Pemkab Pamekasan terkesan masih apatis tanpa adanya sentuhan anggaran sehingga para pelaku wirausaha baru kehilangan arah dalam melanjutkan beberapa prioritas bupati.

“Untuk itu kami Fraksi PPP berharap agar pada pembahasan APBD 2023 dapat di dibahas dan disupot anggaran guna menuntaskan program prioritas bupati dan wakil bupati bisa tercapai sesuai harapan keinginan masyarakat,” katanya.

Sedangkan catatan yang kedua terkait dengan kawasan pedesaan dimana kebijakan yang dikeluarkan bupati masih menimbulkan masalah ditengah masyarakat, sementara masih banyak jalan poros desa yang rusak sedang dan berat sehingga berdampak pada laju perekonomian dan akses pendidikan masyarakat.

Dan yang ketiga berkaitan dengan pembangunan terminal cargo yang terletak di jalan Raya Tlanakan yang sampai saat ini masih mangkrak dan belum ada kelanjutan akan azas manfaatnya.

“Dari beberapa persoalan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Pamekasan agar bisa memberikan hidup nyaman dan tentram bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan yang tercantum dengan UUD 1945 bahwa setiap masyarakat berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak damai dan tentram,” ungkapnya

Sementara diakhir catatan, juru bicara dari Fraksi PPP menyampaikan jika Fraksinya menyetujui laporan bupati atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 untuk dijadikan Perda.

“Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin, Fraksi PPP menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 Kabupaten Pamekasan untuk dapat dijadikan Perda,” pungkasnya

EDITOR: REYNA

Related Posts