Paripurna Penetapan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019, Senin (07/09).

Rapat digelar di ruang sidang paripurna, dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman dan dihadiri oleh Bupati Pamekasan, jajaran Forkopimda, Ketua Komisi Dan Ketua Fraksi DPRD serta undangan lainnya.

Penandatanganan naskah Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 oleh bupati yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan oleh pimpinan DPRD kepada bupati.

Usai penandatanganan dalam sambutannya, Bupati Pamekasan mengatakan bahwa dengan ditetapkannya Perda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD TA 2019 maka telah mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntable dan ouditable.

Menurut bupati secara umum hasil evaluasi Gubernur yang meliputi evaluasi terhadap peraturan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan saldo dan anggaran lebih maupun catatan menunjukkan penilaian yang cukup positif apalagi setelah diaudit oleh BPK RI yang memperoleh opini WTP yang keenam kalinya diperoleh oleh Pemkab Pamekasan.

Namun demikian masih katanya, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian diantaranya yang pertama terkait realisasi pendapat yang secara keseluruhan telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam APBD.

“Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan lebih cermat dalam menghitung potensi pendapatan. Yang kedua adalah adanya kegiatan-kegiatan yang realisasinya belum optimal atau belum mencapai 100 persen dan kegiatan-kegiatan belum terealisasi sampai akhir anggaran sehingga mengakibatkan adanya potensi sumber daya yang belum digunakan secara optimal khususnya kalau dikaitkan dengan pelayanan masyarakat secara langsung,” katanya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu menjelaskan jika catatan evaluasi itu akan segera ditindaklanjuti khususnya dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas P APBD sehingga realisasi APBD benar-benar sesuai dengan target yang ditetapkan. (ADV)

EDITOR :SETYANEGARA

Related Posts