Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan LKPJ Bupati Pamekasan TA 2020

ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN–Rapat Paripurna digelar DPRD Kabupaten Pamekasan dengan agenda penyampaian nota penjelasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020, bertempat di ruang sidang DPRD setempat, Senin (08/03/2021).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, dan dihadiri Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Sekretaris Daerah, Totok Hartono, serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman menyampaikan, bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa menyatakan bahwa kepada daerah menyampaikan LKPJ ke pada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan sesuai pasal 201 ayat 1 & 2 peraturan DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan bahwa bupati menyampaikan LKPJ secara tertulis kepada pimpinan DPRD sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan dalam Bamus dan rapat paripurna paling lambat 7 hari kerja setelah LKPJ diterima dari bupati.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah TA 2020 telah berakhir, sehingga guna untuk mengetahui sejauhmana hasil dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2020 dapat kita telaah melalui LKPJ bupati TA 2020,” Katanya.

Menurutnya melalui LKPJ ini diharapkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan transparansi pelaksanaan pembangunan selama tahun berguna untuk mengetahui keberhasilan ataupun kekurangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Jadi dengan adanya LKPJ ini kita akan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan selama tahun. Dan ini juga berguna untuk mengetahui keberhasilan ataupun kekurangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2020,” Jelasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebutkan bahwa LKPJ juga dapat menentukan kebijakan bupati dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja para kepala perangkat daerah dan menyempurnakannya dimasa yang akan datang.

“Selain itu LKPJ juga sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas menuju terciptanya pemerintahan yang Good Goverment dengan tetap mengacu pada upaya terwujudnya visi Kabupaten Pamekasan yaitu Pamekasan sejahtera dari bawah, merata dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai agama,” Terang Fathor.

Sementara itu usai paripurna, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan bahwa pencapaian kinerja pemerintah yang dipimpinnya hampir lebih dari 90 persen capaiannya lebih dari 100 persen.

“Kalaupun ada capaian yang belum terlaksana dengan baik, karena 2020 kita menghadapi pandemi Covid 19 yang kita semuanya diawal pandemi ini belum siap, bahkan hampir seluruh negara didunia belum siap untuk berhadapan langsung dengan Covid 19, sehingga pertumbuhan ekonomi yang rendah sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Pamekasan tetapi diseluruh Kabupaten-kabupaten di Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi nasional yang min 2,7 persen,” Ungkapnya. (ADV)

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts