SMART PADI : Pelaku Quick Count Berbayar Layak DisebutTeroris Demokrasi

Solo, Zonasatu News –Saat ini masyarakat sedang dihancurkan moralnya dengan tanpa
harapan oleh pemilik lembaga survey berbayar yang disebut Quick Count.
Pasalnya lembaga ini telah merusak demokrasi demi mengeruk uang untuk
keuntungan pribadi tanpa harus menghargai proses demokrasi.

Demikian keterangan tertulis SMART PADI, organisasi relawan alumni Universitas Sebelas Maret Pro Prabowo Sandi kepada zonasatunews.com pagi ini,  Jumat (19/4/2019).

Ketua Umum SMART PADI Nasional Dr. Muhammad Taufiq, SH. MH, yang juga seorang advokat berpengalaman itu menyebut lembaga survey berbayar dalam produknya yang bernama Quick
Count itu sederajat dengan teroris, mereka itu teroris demokrasi yang sesungguhnya.

M.Taufiq setuju Quick Count harus diusut sumber keuangannya, jika itu memang uang negara sama artinya dengan korupsi.
Apabila melihat rekam jejak digital lembaga survey berbayar sebelum pencoblosan, semua lembaga survey berbayar memberi angka Paslon 01 akan memperoleh 57 persen lebih, sementara Paslon 02 Prabowo-Sandi hanya 30 persenan.

“Jarak elektabilitas kandidat yang mereka dukung diatas 20 persen ini bukanlah yang pertama kali, karena di Pilkada Serentak 2018 di Jabar dan jateng mereka juga melakukan hal yang sama,” ungkap Taufik.

Dari semua itu jika pada akhirnya diperoleh hasil yang berbeda dengan yang
mereka nyatakan sebelumnya, lembaga survey berbayar akan berkelit bahwa
dinamika pemilih dengan berbagai variabelnya memungkinkan terjadinya
perubahan elektabilitas, angka yang belum menentukan pilihan sangat
berpengaruh dan segala macam argumentasi lainnya.

“Itu hanya dalih mereka
untuk menutupi fakta bahwa publikasi survey digunakan untuk menggiring
opini publik, memperkuat keyakinan incumbent dan para pendukungnya, disisi
lain sekaligus untuk melemahkan semangat dan daya juang oposisi dengan
amgka-angka yang mereka tampilkan,” kata Taufik.

Perilaku lembaga survey berbayar tersebut terkadang membuat masyarakat
curiga dan bertanya-tanya apakah mungkin ada konspirasi mencurangi hasil pilpres dengan mematok angka kemenangan dan selanjutnya hasil penghitungan suara KPU tinggal disesuaikan.

Apabila keyakinan yang demikian tersebut begitu kuat dibenak masyarakat
maka tidak ada kata lain jika Independensi dan Integritas KPU sebagai lembaga
penyelanggara Pemilihan Umum menjadi taruhanya untuk membuktikan kepad
masyarakat bahwa Pemilu 2019 berjalan secara Jujur dan Adil.

M. Taufiq juga meminta masyarakat memakai referensi aplikasi independen
yang dikelola ahli-ahli IT dari ITB, pasalnya mereka punya integritas.

Mengutip pendapat pengelola Aplikasi Jurdil 2019 Alita Ilyas yang mengatakan
bahwa pada tanggal 17 April 2019 hingga pukul 15.25 WIB telah masuk
sebanyak 4.000 data kepada Tim Aplikasi 2019 Jurdil 2019 dan dari data yang
masuk tersebut 1.600 data diantaranya telah selesai diverikasi.

“Dari data 1.600 yang telah diverikasi itu, secara nasional Paslon 01 memperoleh
39,5 Persen, sementara Paslon 02 memperoleh 58,2 persen,” kata Alita dalam
siaran langsung di Radio Bravo Bandung. 

Disebutkan, tren perolehan suara untuk Paslon 02 terus meningkat, Sebelumnya,
ketika baru ada 1.328 data yang masuk, Prabowo-Sandiaga Uno masih
memperoleh 57,5 persen , Sementara saat ini perolehan keduanya sudah 58,2
persen

Alita Ilyas menambahkan, “Data yang mereka peroleh bersifat random
berdasarkan laporan dari masyarakat. Data yang masuk berupa angka perolehan
di TPS dan Foto Form C1 yang sudah ditanda tangani petugas.”

Selain itu ada beberapa hal tidak kalah penting untuk diperhatikan dengan
secara serius yang anatara lain adalah : Seruan Komnas HAM tentang Bawaslu
harus secepat mungkin menidak lanjuti semua temuan kecurangan, KPU harus
melakukan pemilihan ulang dimana kecurangan terjadi, KPU harus dikawal saksi
independen dan Petugas Input data KPU yang terindikasi curang atau terbukti
hanya mengupload kemenangan Paslon 01 (berat sebelah-Red) harus
secepatnya diganti.

Kita semua pasti mengharap Pemilihan Umum 2019 ini bisa berjalan sukses,
lancar, aman, jujur dan adil sehinga menjadikan demokarsi kita semakin baik
dari waktu ke waktu tanpa harus dikotori oleh kecurangan dan konsipirasi kotor
yang hal tersebut justru akan merugikan semua pihak dalam berbangsa dan
bernegara.

Related Posts