Pembatasan Sosial Skala Besar Dengan Keterbatasan Anggaran Pemerintah Dikhawatirkan Terjadi Chaos

ZONASATUNEWS.COM –Pemerintahan Jokowi berencana melakukan pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil. Namun faktanya, jangankan darurat sipil, pembatasan sosial skala besar pun belum jelas turunan peraturan perundang-undangannya, apalagi penerapan darurat sipil dlm era wabah Covid-19 ini.

Hal itu dikatakan oleh Hery Susanto, Ketua Bidang Kesehatan Majelis Nasional KAHMI, kepada ZONASATUNEWS.COM, Selasa (31/3/2020)

Menurutnya, kebijakan darurat sipil yang mengawal kebijakan pembatasan sosial ini bagi Pemerintahan JKW semata demi mengamankan kebijakan pemerintah terkait pencegahan wabah Covid-19 dan mencegah kerusuhan sosial yang mencoreng jalannya pemerintahan JKW.

“Bila lockdown/karantina wilayah dalam skala luas, dengan keterbatasan anggaran pemerintah yang minim dikhawatirkan terjadi chaos,” kata Hery.

Hal itu bisa terjadi, tegasnya, bila Pemerintah tidak mampu menjamin kebutuhan hidup sehari-hari warga dan hewan ternak selama masa karantina wilayah sebagaimana amanah UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Editor : Setyanegara

Related Posts