Pemilu 2024, Anies Mengusung Demokrasi, Yang Lain Perebutan Kekuasaan

Oleh: Isa Ansori, Kolumnis

Pilpres 2024 sejatinya merupakan wujud praktik demokrasi untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan dikehendaki rakyat.

Sebagai sebuah praktik demokrasi, pemilu diharapkan dapat memilih pemimpin yang mempunyai gagasan, ide, mampu menarasikan dan mengeksekusi menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, mencerdaskan, mempersatukan, adil dan mensejahterakan.

Namun sayangnya praktik demokrasi yang seharusnya baik itu kini dicemari dengan ambisi perebutan kekuasaan. Ini mengingatkan kita pada praktik perebutan kekuasaan pada raja – raja, bahkan praktik penunjukan telanjang dipertontonkan oleh Jokowi, ketika menghadiri HUT Golkar dengan mengatakan bahwa jangan sembrono memilih presiden, jangan sembrono itu dimaknai harus sesuai dengan pilihannya dan pikirannya. Hal terbukti ketika menghadiri HUT Perindo, Jokowi mengatakan bahwa 2024 adalah giliran Pak Prabowo.

Praktik perebutan kekuasaan dizaman raja – raja sebagaimana yang terjadi, khususnya di Jawa selalu diwarnai pertumpahan darah dan pembunuhan. Peristiwanya selalu diawali dengan intrik, memecah belah, tipu muslihat, mengorbankan, bermain dua dan bahkan tiga kaki, lalu mengorbankan yang dianggap lemah, selanjutnya mengambil keuntungan.

Salah satu contoh praktik licik perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Ken Arok saat berkeinginan merebut singgasana kerajaan Singhasari. Mengorbankan Kebo Ijo yang suka dengan pencitraan, pamer dan publikasi. Watak Kebo Ijo yang seperti itu dimanfaatkan oleh Ken Arok dengan meminjamkan keris yang ia pesan dari Empu Gandring.

Dengan bangga dan pongahnya, Kebo Ijo memamerkan keris pinjamannya, mengaku bahwa keris itu miliknya, disaat yang tepat, Ken Arok mengambil keris itu dan digunakan untuk membunuh Tunggul Amaeutung.

Saat mengetahui bahwa Tunggul Amaeutung terbunuh, tuduhan orang mengarah kepada Kebo Ijo, dan akhirnya Kebo Ijo harus meregang nyawa juga ditangan Ken Arok. Tampillah Ken Arok raja yang dieluh – eluhkan, namun tidak bagi Ken Dedes. Ken Dedes sangat tahu watak asli Ken Arok.

Ken Arok memang sudah tak ada, namun watak Ken Arok ternyata menjadi pembenar bagi mereka yang menganggap demokrasi adalah ajang perebutan kekuasaan, meski dengan melakukan cara – cara yang kotor dan tidak dibenarkan. Ganjar Pranowo adalah korban pertama dari kelicikan “Ken Arok” di menjelang pilpres 2024 ini.

Praktik demokrasi baik dan sehat ditunjukkan oleh Anies, dengan jargon ide, gagasan, narasi, program dan eksekusi. Anies telah tunjukkan itu semua ketika memimpin Jakarta, Anies mampu menarasikan ide dan gagasanya dalam program, selanjutnya Anies eksekusi dengan baik sebagai janji politik.

Memang dari eksekusi – eksekusi ada kekurangannya, tapi kelebihannya banyak. Kekurangan Anies bagi para penganut Ken Arok, politik perebutan kekuasaan, akan dijadikan sebagai alat membunuh karakter Anies dan menjatuhkannya. Kelebihan Anies tak akan menjadi hal baik bagi mereka, mereka lebih suka Anies gagal nyapres, dengan jalan dibunuh karakter dan hasil kerjanya, seperti yang dilakukan Heru, Plt Gubernur Jakarta, membumi hanguskan kerja – kerja Anies, bahkan Ahok yang kerjanya marah – marah dan suka omong kotor dan jorok, ikut ikutan.

Mengapa ditengah peradaban yang semakin maju, peradaban yang modern praktik demokrasi primitif dan menghalalkan masih dijalankan? Karena memang pelakunya adalah mereka orang – orang ambisius, tak ada kompetensi memimpin dan mencari keuntungan.

Praktik perebutan kekuasaan yang dibalut dengan kata demokrasi akhirnya menghalalkan segala cara, yang pada akhirnya berujung pada kecurangan untuk bisa mendapatkan kemenangan.

Sehingga rakyat dibodohi dengan tampilan – tampilan palsu, berupa kecurangan yang diulang ulang agar diyakini sebagai kebenaran.

Praktik demokrasi baik, demokrasi yang sehat, menampilkan ide, gagasan, narasi, program dan eksekusi dianggap sebagai sebuah ancaman. Sehingga praktik itu harus dihabisi dan digagalkan.

Inilah yang dialami Anies, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS dan bakal calon koalisi lainnya yang akan memperbaiki Indonesia dengan keberlanjutan dan perubahan. Mereka dianggap sebagai ancaman akan kekuasaan yang sudah dianggap miliknya, tak boleh berpindah kekuasaan, sehingga jalan memecah belah, memfitnah, memenjarakan dan mengadu domba adalah pilihan yang dilakukan.

Demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan ditangan para pewaris watak raja raja, seolah negara ini adalah warisan dari nenek moyangnya, yang harus dipegang dan dijaga agar tidak berpindah ke orang lain, mereka juga tak segan melakukan hal – hal kotor, jahat dan curang demi ambisi kekuasaan.

Para pecinta NKRI dan pelaksana UUD 1945 dan Pancasila harus terpanggil mengembalikan Indonesia ke jalan demokrasi yang benar. Jalan dimana kalah dan menang itu biasa dalam praktek demokrasi, setelahnya membangun bersama NKRI dengan caranya, yang satunya memerintah yang satunya mengawasi dan mengkritisi, bukan yang kalah memelihara dendam berkepanjangan, saatnya diberi kekuasaan, maka membumihanguskan karya – karya baik yang dibangun lawan politiknya yang menang.

Anies, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS sudah memulainya, rakyat cerdas dan sehat akalnya sudah bersamanya, sehingga hanya menunggu waktu, perubahan itu akan terjadi.

Semoga akan semakin banyak Partai politik, rakyat yang semakin menyadari keberadaan demokrasi Indonesia.

Surabaya, 19 November 2022

EDITOR: REYNA

Related Posts