Pendulum Atau Bandul Oligarki Mulai Bergoyang

Oleh: Sutoyo Abadi

Sejarahnya Prabowo Subianto pernah gagal 4 kali maju sebagai capres dan Cawapres. Sekarang berusia 74 tahun, artinya sejak usia 53 tahun sudah mencoba maju Capres dan baru pada usia 73 tahun berhasil sebagai presiden.

Berbeda dengan Jokowi sebagai presiden boneka yang dimainkan oleh kekuatan asing bahkan tanpa modal lebih cepat menapaki jabatan sebagai presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Secara pribadi saya mengikuti proses politik Prabowo, sejak paska reformasi 1998, langkah Prabowo pertama kali mencoba maju sebagai presiden menjelang pemilihan umum 2004, saat sama sama di Partai Golkar dan Prabowo mengikuti konvensi Partai Golkar.

Namun dalam konvensi Prabowo hanya mendapatkan 39 suara, yang merupakan perolehan terendah dari lima calon ketika itu, Prabowo terpental.

Konvensi ini akhirnya dimenangkan oleh Wiranto berpasangan dengan Solahuddin Wahid, adik dari almarhum presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid.

Pada tahun 2009, Prabowo kembali mencalonkan diri, kali ini lewat partai politik yang dibentuknya, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berkoalisi dengan PDIP dan menjadi calon wakil presiden, berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

Tahun 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Selain diusung oleh Gerindra, kali ini ia didukung oleh koalisi yang terdiri atas partai-partai politik seperti Golkar, PPP, PAN, PKS dan PBB berpasangan dengan Hatta Rajasa, dari PAN.

Tahun 2019, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kembali menelan kekalahan melawan Jokowi berpasangan dengan Makruf Amin.

“Sejak kekalahan pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto merubah _persnelingnya  roda gigi pada kendaraan politiknya yang berfungsi  mengubah strategi antara kecepatan dan tenaga mesin politiknya untuk memungkinkan  bergerak maju atau mundur, masuk kabinet bersama Jokowi”_

“Pada pilpres 2024, bekerjasama dengan Jokowi otomatis mendapatkan dukungan dari oligarki, akhirnya bisa menang sebagai presiden kedelapan RI. Presiden Prabowo Subianto di lantik sebagai Presiden kedelapan RI, pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.”

“Satu tahun masa pengabdiannya masih sulit bisa memahami strategi Presiden Prabowo dalam menghadapi Geng Jokowi. Tak heran bila banyak pihak geram dengan tidak ‘berkutiknya’ Presiden Prabowo menghadapi Geng Jokowi.”

“Bahkan banyak yang mengecam sikap Presiden Prabowo dengan sindiran asal jadi presiden karena dianggap tidak bisa keluar dari pengaruh dan bayang-bayang Jokowi, oligarki  dan kroni-kroninya.”

Susunan kabinet Merah Putih sampai dikorbankan di isi oleh orang orang Jokowi yang bukan saja jauh dari kompetensinya tetapi sudah hitam pekat sebagai koruptor.

“Apakah Presiden Prabowo Subianto benar benar sudah tenggelam pada arus hitam, butuh waktu untuk mengamatinya. Diujung satu tahun pemerintahannya, nampaknya Jatidirinya  anti oligarki hitam mulai di tampakan.”

Penambang liar di kepulauan Riau mulai dibersihkan dan Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah ambil keputusan Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, resmi ditetapkan pada 24 September 2025. Dalam beleid tersebut, Proyek PIK 2 Tropical Coastland dinyatakan dihapus.

“Telah berani mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa, bergaya ‘koboy’, ceplas ceplos dan tak perduli. Siapapun ia lawan. Tetapi tanpa di minta rakyat back up kebijakannya karena terlihat berpihak pada kepentingan rakyat.”

Tentu masih menyisakan banyak masalah akibat kerusakan negara oleh presiden boneka Jokowi, yang sangat parah harus diselesaikan.

Sepertinya Oligarki mulai menyadari bahwa dukungan pada Pilpres 2024 untuk Prabowo Subianto, ternyata salah karena rekam jejaknya sejak maju Pilpres 3 kali sebelumnya Prabowo Subianto itu anti oligarki hitam. Pendulum atau bandul oligarki mulai goyang.

Kalimat yang mungkin bijak untuk Prabowo Subianto jangan sekali kali minta dukungan atau back up rakyat, kalau kebijakannya akan melawan arus kepentingan rakyat, dengan alasan apapun.

Karena dukungan dan back up rakyat akan datang dengan sendirinya sebagai tameng kekuasaannya asal kembali pada jati dirinya sebagai negarawan pelindung dan pembela rakyat dan teguh menjaga kedaulatan negaranya, sesuai amanat dalam pembukaan UUD 45.

Cepat atau lambat ada keberanian mengembalikan negara kembali pada Pancasila dan UUD 45 asli.

EDITOR: REYNA

Related Posts