Pengamat Migas : Akses Investasi Hulu Migas Harus Dipermudah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta tidak sekadar menjual skema gross split untuk mengundang investor, tetapi memastikan memberikan akses mudah untuk investasi.

JAKARTA—Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta tidak sekadar menjual skema gross split untuk mengundang investor, tetapi memastikan memberikan akses mudah untuk investasi.

Mengutip Bisnis.com (10/3), pengamat migas yang juga pengajar Ilmu Pertambangan Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan persoalan utama hulu migas adalah minimnya investasi. Salah satu faktor yang menjadi perhatian investor adalah kepastian hukum dan arah kebijakan pemerintah.

Arah kebijakan hulu migas, menurutnya dapat tercermin dalam undang-undang. Hanya saja, sejauh ini pembahasan amendemen Undang Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang tidak kunjung selesai.

Revisi UU MIgas telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR sejak tahun 2010. Selama 8 tahun mangkrak. RUU Migas inisiatif DPR ini baru masuk ke pemerintah, awal tahun ini. Diharapkan pemerintah dan DPR segera bertemu dan membahasnya. 

“Instrumennya utamanya, suka tidak suka di migas adalah penyelesaian RUU Migas. Akan tetapi karena sudah mendekati pemilu kecil kemungkinan [disahkan],” kata Pri Agung, Selasa (5/3/2019).

Hanya saja, jika pemerintah memandang hulu migas sebagai sektor strategis, menurutnya, seharusnya ada upaya mempercepat menghadirkan perubahan induk kebijakan tersebut.

Dia menambahkan rezim kontrak migas, hanya sebagai aplikasi dari upaya pemerintah menghadirkan kesepakatan kontrak yang dapat memberikan banyak keuntungan kepada negara. Untuk itu, baik gross split ataupun cost recovery, seharusnya bukan menjadi faktor penentuk berjayanya hulu migas nasional.

Melihat kondisi Indonesia yang sudah menjadi net importir minyak sejak 2002, dan kenyataan cadangan migas yang terus tergerus, maka eksplorasi menjadi harga mati. Misalnya saja, cadangan gas alam cair (LNG) Indonesia berkurang dalam kurun dua tahun terakhir.

Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan total cadangan gas Indonesia hingga 2018 sebanyak 135,55 triliun kaki kubik (TCSF). Dari jumlah tersebut terbagi atas cadangan terbukti (P1) sebesar 99,06 TSCF, cadangan potensial (P2) 21,26 TSCF dan cadangan yang mungkin (P3) 18,23 TSCF.

Indonesia memiliki total 128 cekungan yang ada, sementara baru 54 cekungan yang sudah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Dari 54 cekungan yang telah dieksplorasi, Indonesia saat ini memiliki cadangan sebanyak 3,2 billion barel oil.

Untung saja, di awal tahun ini sektor hulu migas nasional mendapatkan kabar baik dari capaian Repsol bersama Petronas dan MOECO menemukan potensi cadangan gas terbesar di Tanah Air dalam 18 tahun terakhir.

Tidak sampai di situ, perusahaan migas asal Spanyol ini pun, mengklaim bahwa penemuan kali ini menjadi satu dari sepuluh penemuan terbesar dalam satu tahun terakhir.

Sumur Kaliberau Dalam 2X (KBD2X), Sumatra Selatan, yang ditajak pada 20 Agustus 2018 telah memberikan estimasi awal setidaknya 2 TCF dari sumber daya yang dapat dipulihkan.

Adapun lokasi sumur berada sekitar 60 Km dari lapangan gas Suban. Belum lagi, kabar baik yang akan datang dari PT Saka Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk., (PGAS), akan menyampaikan hasil pengeboran di Tambakboyo-3 (TKBY-3), Blok Pangkah, Jawa Timur.

Presiden Direktur PT Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan mengamini hal tersebut. Dia mengatakan dalam beberapa waktu mendatang akan ada hasil dari percobaan yang dilakukan pihaknya.

“Mungkin minggu depan sudah ada hasilnya. Pekan ini TKBY-3 masuk testing,” katanya, seperti dilansir Bisnis.com, Minggu (10/3/2019).

Related Posts