JAKARTA – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai tekanan publik terhadap Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, semakin besar dan tak bisa diabaikan.
Gelombang desakan di media sosial yang menuntut Bahlil mundur, menurutnya, merupakan refleksi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan publik.
“Tekanan rakyat di media sosial bukan tanpa alasan. Banyak kebijakan Bahlil yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Publik melihatnya sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan,” ujar Jerry, Jakarta Kamis (23/10/2025).
Jerry menyebut Bahlil bukan sekadar pejabat teknis, tetapi simbol kekuatan politik era Presiden ke-7 Joko Widodo. “Bahlil adalah produk kekuasaan Jokowi. Ia menjadi menteri dan ketua umum Partai Golkar karena dukungan politik dari lingkaran kekuasaan Jokowi.
Saat Prabowo menjadi presiden, Jokowi tentu ingin menempatkan orang-orangnya di partai besar seperti Golkar untuk menjaga pengaruh dan mengontrol parlemen,” tegasnya.
Menurut Jerry, hal ini justru berpotensi mengancam stabilitas politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau Bahlil tetap memimpin Golkar, ini bisa jadi bom waktu. Prabowo seperti memelihara buaya yang suatu saat bisa menerkamnya,” ujarnya tajam.
Jerry menyoroti kebijakan Bahlil yang dianggap merugikan rakyat, mulai dari pelarangan pengecer menjual LPG 3 kilogram, pembatasan impor, hingga kewajiban SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.
“Larangan LPG 3 kg memukul pengecer kecil dan mempersulit konsumen. Kebijakan BBM dikhawatirkan memicu kelangkaan di SPBU swasta dan menambah beban Pertamina,” jelasnya.
Kebijakan lain seperti proyek etanol juga ramai menuai kritik publik. Kondisi makin panas setelah beredar foto yang diduga memperlihatkan Bahlil sedang menenggak minuman keras dengan harga puluhan juta per botol.
“Ketika rakyat sedang kesulitan, muncul foto pejabat berpesta minuman mewah. Itu seperti menampar nurani publik,” sindir Jerry.
Ia juga menilai langkah para pendukung Bahlil yang melaporkan netizen pengkritik ke polisi sebagai tindakan berlebihan.
“Kritik publik malah dikriminalisasi. Ini menunjukkan arogansi kekuasaan. Pejabat seharusnya mendengar, bukan membungkam rakyat,” katanya.
Menurut Jerry, aksi joget-joget para pengurus DPP Partai Golkar bersama Bahlil di tengah gelombang kritik publik menjadi puncak kekecewaan masyarakat.
“Di saat rakyat marah, mereka berpesta. Itu menusuk hati rakyat dan mencerminkan betapa jauh mereka dari realitas sosial,” ujar Jerry.
Ia menegaskan, satu-satunya langkah terhormat bagi Bahlil adalah mundur dari jabatan menteri dan Ketua Umum Partai Golkar.
“Kalau masih punya sedikit empati politik, Bahlil seharusnya tahu diri. Mundur bukan kekalahan, tapi penghormatan terhadap suara rakyat,” tutupnya.
EDITOR: REYNA
Related Posts

Jihad Konstitusi Kembali ke UUD 18/8/1945

Yahya Zaini Dukung Konsep “School Kitchen” Untuk MBG Yang Aman dan Dekat Anak

Ada Pengangkutan Belasan Ton Limbah B3 Asal Pertamina Tanjunguban dengan Tujuan Tak Jelas

Lho Kok Hanya Peringatan Keras…?

Yahya Zaini: Tidak Ada Instruksi DPP Golkar Untuk Laporkan Pembuat Meme Bahlil

Menjadi Santri Abadi

Pendemo Desak KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR RI Terkait Skandal Kuota Haji 2024

Serial Novel “Imperium Tiga Samudra” (1) – Peta Baru di Samudra Pasifik

Prof. Djohermansyah Djohan: Serapan Anggaran Daerah Rendah Bukan Karena Kelebihan Uang Tapi Karena Sistem Yang Lambat

Trump Diprotes Karena Menghancurkan Gedung Bersejarah



No Responses