ZONASATUNEWS.COM– Penganugrahan Bintang Mahaputera kepada enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai berbau unsur politik.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan menjelaskan penilaian adanya nuansa politik tersebut bisa saja muncul.
Terlebih saat ini pemerintah dan DPR dihadapkan dengan uji materi UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan masyarakat ke MK.
“Jadi tafsir itu tidak salah. Bahwa ini ada kaitannya dengan pengharapan pemerintah dan DPR untuk menjaga Undang-Undang Cipta Kerja ini,” ujar Asep, Rabu (11/11/2020), seperti dikutip Kompas.com.
Asep juga menilai tidak salah jika pemberian Bintang Mahaputera itu dianggap sebagai cipta kondisi pemerintah dan DPR di tengah upaya masyarakat membatalkan UU Cipta Kerja melalui judicial review di MK.
Menurutnya, pemberian tanda jasa ini memang tidak bisa lepas dari tafsir nuansa politis dan “balas budi”.
Adapun tiga dari enam hakim MK yang diberi anugrah yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Aswanto, menerima gelar Bintang Mahaputera Adipradana.
Sedangkan tiga hakim lainnya yaitu Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul diberi gelar Bintang Mahaputera Utama.
“Ini bagian dari pengkondisian dari kemungkinan ada JR (judicial review) di MK.” ujar Asep.
EDITOR : SETYANEGARA
Related Posts
Soeharto, Satu-satunya Jenderal TNI Yang 8 Kali Jadi Panglima
Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Antara Rekonsiliasi dan Pengkhianatan Reformasi
Kasusnya Tengah Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Illegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Intelijen
Habib Umar Alhamid: Waspada, Ombak dan Badai Bisa Menerpa Pemuda-Pemudi Indonesia
Novel “Imperium Tiga Samudra” (Seri 2) – Langit di Atas Guam
OKI mendesak Dewan Keamanan untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB
Jokowi, Pratikno dan Prabowo Bisa Terbakar Bersama – sama
Pongah Jadi Menko Tiga Kali
Jihad Konstitusi Kembali ke UUD 18/8/1945
Yahya Zaini Dukung Konsep “School Kitchen” Untuk MBG Yang Aman dan Dekat Anak
No Responses