Penghinaan pejabat negara sudah tidak ada, kasus Luhut vs Said Didu itu masalah pribadi

ZONASATUNEWS.COM–Penghinaan pejabat negara itu sudah tidak ada, Negara Indonesia bukan kerajaan. Jadi penghinaan itu masalah pribadi.

Sejarah penghinaan itu mengikuti Pemerintahan Hindia Belanda di mana Indonesia negara jajahan Belanda sehingga Kepala Negara saat itu adalah Ratu Wilhelmina. Namun dari rezim ke rezim pasal penghinaan Kepala Negara tetap dilestarikan oleh penguasa guna memenjarakan lawan politiknya.

Seiring berjalannya waktu pegiat HAM menilai itu kebablasan dan melanggar hak-hak demokrasi khususnya kebebasan berpendapat.

Meski meniru Kerajaan Belanda namun KUHP Belanda tidak ada pasal penghinaan Kepala Pemerintahan yakni Perdana Menteri.

“Jadi aneh hari ini masih ada pejabat dikritik dianggap menghina negara itu ngawur,” ujar Dr.Muhammad Taufiq .SH MH pakar pidana alumni FH UNS Solo.

Dirasa tidak nyaman untuk pejuang demokrasi ,akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

“Oleh karenanya tidak tepat kalau Luhut Binsar Panjaitan merasa dihina Said Didu, kok yang lapor pengacaranya. Kewajiban dan tanggung jawab pidana itu tidak bisa diwakilkan, itu urusan pidana bukan perdata,” ujar Taufiq.

Kalau pidana bisa diwallkilkan, lanjutnya, para koruptor saat diperiksa lebih baik menunjuk advokat atau pengacara sebagai wakilnya saat menjalani pemeriksaan.

Pengacara Luhut perlu mendalami lagi putusan MK dan arti penghinaan. Karena itu delik aduan ya Luhut sendiri yang datang mengadu ke polisi bukan wakilnya. Advokat dalam perkara pidana itu disebut penasihat hukum.

“Advokat dalam perkara perdata disebut kuasa hukum, sebab ia menjadi kuasa atau yang mewakili pemberi kuasa. Dan hal itu tidak dikenal dalam perkara pidana sebutan kuasa hukum,”pungkasnya

Related Posts