JAKARTA – Dalam sebuah sesi wawancara, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo saat ini tengah menjalankan sebuah “perang terbuka” terhadap apa yang disebutnya sebagai “pablo Escobar”‐nya Indonesia — yaitu mafia pajak, jaringan narkoba, tambang ilegal, dan korporasi yang beroperasi di area abu-abu kekuasaan.
“Pemerintahan sekarang tampak ingin menegakkan kembali supremasi negara, bukan hanya mengelola negara. Dan siapa yang duduk di kursi kunci menjadi petunjuk arah,” ujar Ginting.
Latar belakang
Menurut Ginting, rezim Prabowo mewarisi tantangan besar dari era sebelumnya — mulai dari pengelolaan tambang, cukai, hingga perlindungan data siber — yang selama ini “dibiarkan” atau setidaknya kurang ditangani dengan pengawasan menyeluruh. Dalam pandangannya, penempatan figur militer di posisi‐posisi sipil strategis bukan kebetulan, melainkan bagian dari upaya sistemik untuk “menegakkan otoritas negara”.
Apa yang dikatakan tentang figur kunci
Dua nama menjadi sorotan Ginting:
1.Djaka Budi Utama (Letjen TNI purnawirawan) yang telah resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2025.
2.Nugroho Sulistyo Budi (Letjen TNI purnawirawan) yang dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ginting menafsirkan bahwa penunjukan ini bukan hanya soal jabatan administratif — melainkan sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat dua sektor kunci: pengawasan fiskal (bea dan cukai) dan keamanan siber/data sebagai perpanjangan tangan kontrol negara.
Analisis: Strategi & Implikasi
Penguatan pengawasan fiskal
Dengan tokoh militer seperti Djaka Budi di DJBC, pemerintah tampak menaruh prioritas pada penertiban barang impor/ekspor ilegal, rokok/gula/tembakau menyelundup, serta potensi kebocoran penerimaan negara. Ini sesuai dengan retorika “perang terhadap mafia pajak”. Namun, seperti yang dilaporkan, pelantikan Djaka juga menuai kritik berkaitan dengan rekam jejaknya di militer, khususnya dari kelompok hak asasi manusia.
suara.com
Pengamanan ranah digital dan intelijen siber
Penunjukan Nugroho Sulistyo Budi di BSSN menunjukkan bahwa pemerintah melihat ranah siber bukan sekadar teknologi — tetapi arena strategis keamanan nasional. Apalagi di era di mana “data adalah sumber kekuasaan”. Ini juga mencerminkan kampanye terhadap “tambang ilegal” dan “narkoba” yang semakin memakai modus daring.
Narasi perang ‘terhadap mafia’ sebagai legitimasi politik
Dengan Ginting menyebut istilah “pablo Escobar Indonesia”, ada penggambaran bahwa pemerintah menghadapi musuh besar — bukan hanya tantangan administratif biasa. Ini membantu memperkuat legitimasi bagi langkah‐langkah yang mungkin kontroversial (misalnya, penempatan militer ke fungsi sipil, pengawasan intensif).
Risiko & tantangan
Penguatan aparat militer/intelijen dalam ranah sipil bisa menimbulkan kekhawatiran soal keseimbangan sipil-militer, transparansi, dan akuntabilitas.
Jika “perang” ini mengeksklusifkan proses hukum yang adil, bisa memunculkan resistensi atau tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Publik dan stakeholder akan mengamati hasil — apakah pengetatan ini akan menurunkan praktik mafia atau justru menimbulkan pergeseran modus.
Pernyataan kunci dari Ginting
“Presiden Prabowo tidak hanya ingin ‘membersihkan’, tetapi ingin menunjukkan bahwa negara tidak akan tunduk pada mafia internal. Oleh karena itu, satu per satu struktur yang selama ini lemah akan diisi oleh orang‐orang yang dianggap mampu mengeksekusi dengan otoritas.” — Selamat Ginting
Forum Keadilan
Kesimpulan
Pernyataan Ginting dan penempatan figur kunci di DJBC dan BSSN menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo menahbiskan dirinya memasuki babak baru pengawasan dan penegakan negara. Jika terlaksana secara konsisten, ini bisa menjadi titik balik serius — tetapi jika tidak dilengkapi dengan akuntabilitas dan keadilan, berpotensi menghadirkan konflik antara kontrol negara dan hak sipil.
EDITOR: REYNA
Related Posts
20 Oktober: Hari yang Mengubah Lintasan Sejarah Indonesia dan Dunia
Vatikan: Percepatan perlombaan persenjataan global membahayakan perdamaian
Hashim Ungkap Prabowo Mau Disogok Orang US$ 1 Miliar (16,5 Triliun), Siapa Pelakunya??
Pembatasan ekspor Mineral Tanah Jarang Picu Ketegangan Baru China-AS
Penggunaan kembali (kemasan) dapat mengurangi emisi hingga 80%, kata pengusaha berkelanjutan Finlandia di Forum Zero Waste
Bongkar Markup Whoosh – Emangnya JW dan LBP Sehebat Apa Kalian
Kinerja Satu Tahun Presiden Prabowo dalam Perspektif Konstitusi
Ketegangan antara Kapolri dan Istana: Dinamika di Balik Penundaan Tim Reformasi Kepolisian
Purbaya vs Luhut: Ketegangan di Balik Kebijakan Fiskal dan Investasi
Menkeu Purbaya Terima Aduan: Oknum Pegawai Bea Cukai Sering Nongkrong di Starbucks, Bicarakan “Bisnis Aset” — Minta Ditindak Tegas
No Responses