Pierre Suteki : Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Selangkah Menuju Pengesahan RUU HIP dan RUU BPIP?

Niat rezim legislator untuk mengegolkan RUU HIP tampaknya tidak terbendung lagi dengan mencoba untuk meng-endorse-nya ke dalam berbagai peraturan dan RUU lainnya, misalnya ditemukan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui bersama untuk disahkan menjadi UU. Kita bisa membuktikan road map itu dalam BAB II tentang ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP OMNIBUS LAW CIPTA KERJA.

Pasal 3 huruf d RUU Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut:

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3
Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan BERPEDOMAN PADA HALUAN IDEOLOGI PANCASILA.

Bagi pembaca yang tidak memahami politik hukum dengan baik, mungkin akan mengabaikan pencantuman frase “berpedoman pada HIP” tersebut pada bagian TUJUAN UU CIPTA KERJA. Namun, bagi pihak yang memahami politik hukum sekaligus paham road map pembentukan suatu UU pasti akan menemukan titik-titik simpul yang semakin menguatkan bahwa rezim legislator hendak mengesahkan RUU kontroversial yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan sebagai ikutannya berarti juga akan mengesahkan RUU HIP serta otomatis juga RUU BPIP.

Jika memang demikian adanya, maka tidak berlebihan apabila rakyat meminta pertanggungjawaban politik terhadap para wakil rakyat yang duduk di DPR. Fungsi kontrol seharusnya tetap dijalankan sehingga prinsip check and balances terus dapat diperhatikan. Apa jadinya nasib demokrasi di negeri ini ketika telah terjadi peleburan kekuasaan legislatif dan yudikatif menjadi satu kekuasaan raksasa menuju sistem otoritarianisme diktator, bahkan dikatakan otoritarianisme konstitusional. Orang bilang, ini negara demokrasi yang menyandarkan kedaulatan negara di tangan rakyat. Maka, merah birunya negara ini pun tidak lepas dari kemauan rakyatnya, bukan kemauan pemerintah yang berkuasa. Semoga kita bangsa Indonesia tetap mampu melalui lika-liku demokrasi atau mungkinkah jika diperlukan mengganti sistem pemerintahan negara? Tidak, bukan?

Akhir kata, rezim legislator diharapkan mampu dan mau memasang telinga dan hatinya di tengah masyarakat sehingga mau mendengar dan merasakan amanat penderitaan rakyat. Komunikasi politik perlu dibangun dengan baik agar misunderstanding dapat dihindari dan pembentukan serta penegakan hukum di negeri ini mesti perpegang teguh pada “salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero). Nah, apakah tidak mungkin jika keselamatan rakyat itu tampaknya perlu direalisasikan dengan pembatalan/pencabutan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU HIP dan RUU BPIP?

Tabik..!!!
Semarang, Ahad: 25 Oktober 2020

EDITOR : SETYANEGARA

Kembali kehalaman sebelumnya

Related Posts