PKS Heran Proyek Strategis Nasional di Morowali Tak Mampu Kurangi Angka Kemiskinan

PKS Heran Proyek Strategis Nasional di Morowali Tak Mampu Kurangi Angka Kemiskinan
Anggota DPR Fraksi PKS, Toriq Hidayat

ZONASATUNEWS.COM, MOROWALI — Anggota DPR Fraksi PKS, Toriq Hidayat, heran dikarenakan tingkat kemiskinan di Morowali berada di level 13 persen. Angka tersebut berasal dari pemaparan Pemerintah Daerah saat Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah (04/10/2023).

“Walaupun angkanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan 14 tahun lalu. Tetap saja Kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tergolong tinggi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sigi yang sama sekali tidak mengalami industrialisasi, tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut justru lebih rendah yaitu 12,30 persen,” tutur Toriq.

Menurutnya, sebagai salah satu kota penghasil nikel dan baja dunia yang ditopang dengan kegiatan indutsrialisasi sejak 2014 idealnya saat ini Morowali masuk ke kelompok kota/kabupaten dengan angka kemiskinan yang rendah, bukan sebaliknya. Berdasarkan penelitian dari LSM Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) bahwa telah terjadi derajat penghisapan ekonomi sangat ekstrim di daerah ini.

“Mereka menyebutkan, 95,65 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Morowali menguap ke luar daerah Pada 2022. Yang artinya masyarakat lokal hanya memperoleh 4,35 persen dari total nilai PDRB tersebut. Karena investornya dari China, vendornya dari Jawa atau Makassar. Warga setempat menyindir keras, hanya kebagian debunya saja,” ujar Toriq.

Dalam kunjungan ini, ia juga menemukan hal lain. Diantaranya, 65 persen kondisi jalan kabupaten rusak. 1.499 KK masuk kedalam kelompok miskin ekstrem. Yang sangat miris, tenaga listrik sebesar 1200 mw tidak mampu mengalir secara konstan sehingga sering terjadi mati listrik. Kondisi tersebut membuat pemerintah setempat merasa support dari pemerintah pusat sangat minim.

“Industrialisasi nikel dan baja Kabupaten Morowali telah menjadi Kebijakan proyek strategis nasional. Harusnya nilai tambah ini dapat dinikmati seluruh rakyat indonesia, pemerintah pusat, hingga daerah. Tidak boleh hanya dimonopoli oleh pihak swasta dan investor asing. Saya sangat yakin calon presiden yang di usung PKS, nantinya mampu menciptakan iklim ekonomi yang berkeadilan,” tutup Toriq.

EDITOR: REYNA

Last Day Views: 26,55 K