ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Politisi PDIP Beathor Suryadi menyatakan, selama ini posisi Wapres itu ban serep, jika ingin maju kedepan dia harus ijin Presiden, begitulah UU mengaturnya.
“Kini sudah terungkap, kenapa kerja MenKo hanya mengkoordinir kok tidak mengeksekusi agar kerjanya progressif,” kata Beathor dalam keterangan tertulis kepada zonasatuews.com, Jumat (1/12/2023)
Ternyata harus seijin Presiden, kata Beathor, begitu juga ketika dia di KSP, Untuk apa bentuk Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, ternyata semua perkara harus ijin Presiden.
Sehingga saat kita terpesona dengan teriakan Presiden Jokowi akan saya gebuk, akan saya gigit sendiri, semua beking-beking mafia…!!
“3 bulan setelah itu, sikap kita… omong kosong, gombal, ternyata kalimat itu bukan untuk harapan kita, tapi mengertak para mafia tanah, mana setoran,” tegas Beathor.
Atas kesepakatan kerja bersama untuk tegaknya keadilan, maka Mahfud saat diminta jadi Cawapres Ganjar dia minta pembagian kerja bukan ban serep dan kesepakatan itu di sepakati Bu Mega.
Artinya jika mereka menang semua kasus hukum akan ditegakan termasuk kepada kader dan keluarga Megawati.
“Jadi, hanya paslon No 3 yang sudah jelas akan menjadi harapan tegaknya hukum dan keadilan,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut terbentuk dalam satu dokument kerja antara Presiden dan Wakil Presiden periode 2024- 2029
EDITOR: REYNA
Related Posts

OKI mendesak Dewan Keamanan untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB

Jokowi, Pratikno dan Prabowo Bisa Terbakar Bersama – sama

Pongah Jadi Menko Tiga Kali

Jihad Konstitusi Kembali ke UUD 18/8/1945

Yahya Zaini Dukung Konsep “School Kitchen” Untuk MBG Yang Aman dan Dekat Anak

Ada Pengangkutan Belasan Ton Limbah B3 Asal Pertamina Tanjunguban dengan Tujuan Tak Jelas

Lho Kok Hanya Peringatan Keras…?

Yahya Zaini: Tidak Ada Instruksi DPP Golkar Untuk Laporkan Pembuat Meme Bahlil

Menjadi Santri Abadi

Pendemo Desak KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR RI Terkait Skandal Kuota Haji 2024



No Responses