Polemik impor garam, pemerintah harus jelas garam konsumsi atau garam industri?

Apindo: Pemerintah Rancu antara Garam Konsumsi dan Industri

Zonasatu News–Selalu saja terjadi polemik soal impor garam. Pemerintah memutuskan membuka keran impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton pada tahun ini berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai kebutuhan impor garam hanya 2,2 juta ton.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengomentari polemik tersebut. Menurut dia, ada kesalahpahaman antara KKP dan Kementerian Perindustrian soal data kebutuhan impor garam.

Dia menilai, KKP menganggap garam yang diimpor pemerintah merupakan garam konsumsi masyarakat. Sehingga KKP mengeluarkan data sekaligus rekomendasi impor hanya sebanyak 2,2 juta ton.

“Nah itu yang masih menjadi polemik, jadi selalu disamakan antara garam industri dengan konsumsi masyarakat,” kata Hariyadi di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (24/1).

Menurut Hariyadi, ada beberapa perbedaan antara garam industri dengan garam yang biasa di konsumsi masyarakat. Garam industri memiliki kriteria tersendiri yakni harus lebih kering dan juga prosesnya harus lebih sempurna.

Polemik impor garam tahun ini hampir sama seperti tahun lalu. Saat itu, para pelaku industri sudah menyerukan dan mendesak pemerintah untuk mengimpor karena kebutuhan garam industri sangatlah kurang.

“Ini persis seperti kejadian tahun lalu industri sudah teriak enggak cukup stoknya. KKP waktu itu berkukuh kalau garam itu cukup,” kata dia.

Hariyadi menilai impor garam industri yang diputuskan sebanyak 3,7 juta ton di 2018 akan mencukupi kebutuhan industri yang tengah bergeliat untuk meningkatkan produksinya.

“Impor ini kan buat bahan baku, karena produksi dan ekonomi sedang bergeliat. Jadi data dari industri lebih bisa dipegang karena kebutuhannya sudah jelas, tapi di luar itu (garam konsumsi masyarakat) saya tidak tahu,” ujarnya.

Apa bedanya garam industri dan konsumsi?

Standard SNI untuk garam konsumsi beryodium, persyaratan mutu meliputi kadar air maks. 7%b/b; kadar NaCL dihitung dari jumlah Cl- min. 94,7%b/b; iodium dihitung sebagai KIO3 min. 30 mg/kg; cemaran logam (Pb maks. 10 mg/kg, Cu maks. 10 mg/kg, Hg maks. 0,1 mg/kg); As maks. 0,1 mg/kg. Harga garam konsumsi berkisar Rp 1000- Rp 1500 per kilogram.

Garam konsumsi produksi lokal

Untuk garam industri kadar NaCl (db), 98.5 %, H2O maxsimal 3, 4 %, Ca maxsimal 0.10 % ,
Mg maximal 0.06 %, SO4 max 0.20 %.Harga garam industri berkisar Rp 5000-Rp 5500 per kilogram. Bervariasi tergantung kualitas.

Namun sampai saat ini, semua produksi garam di Indonesia belum memenuhi SNI sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya garam industri, Negara Indonesia masih harus mengimpor.

Garam industri impor

Hentikan polemik

Polemik impor garam bersumber dari dua hal. Pertama tidak jelas mana yang diimpor, garam konsumsi atau garam industri. Masyarakat umum mengenalnya hanya garam konsumsi. Sementara industri menggunakan garam sebagai bahan baku dengan standar yang berbeda dengan garam konsumsi.

Kedua, perbedaan sumber data. Kebutuhan dan produksi garam industri semestinya Kementrian Perindustrian yang mengeluarkan. Sementara kebutuhan dan produksi garam konsumsi dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ijin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atas rekomendasi kementerian terkait. Bila ada kejelasan jenis garam yang diimpor misalnya garam industri, maka rekomendasi teknis berasal dari Kementerian Perindustrian. Berapa kebutuhan industri, berapa kemampuan produski dalam negeri, berapa stok yang tersedia.

Kalau yang diimpor garam konsumsi, rekomendasi teknis berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berapa kebutuhan konsumsi, berapa produksi dalam negeri, berapa stok yang tersedia.

Menko Perekonomian bisa memanggil Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri KKP. Duduk bersama menyamakan data dan persepsi. Sehingga jelas permasalahan garam ini.

Related Posts