Reformasi Meleset : Quo Vadis TNI, Polri, Dan Penegakan Keadilan Hukum

Ditulis : Agus Mualif Rohadi

Dalam setiap gelaran pilpres posisi polri dan tni selalu menjadi krusial.  TNI dan Polri masih selalu tidak luput dari sorotan dan kritikan terkait gelaran pilpres. Tentu hal itu tidak aneh, karena setiap saat presiden bisa memanggil panglima tni, kapolri untuk diminta laporan situasi negeri dan banyak hal lain termasuk detil situasi politik.  Perubahan jabatan dilingkungan tni dan polri selalu menimbulkan spekulasi, apalagi jika pada jabatan puncak muncul nama dari keluarga kroni.

Saya pikir ada yang meleset dari reformasi yang berlangsung dalam beberapa periode lima tahunan ini, yaitu :

1.Telah memberangus fungsi wali rakyat atau MPR sebagai lembaga penjaga check and balances, dan,

2.Gagal mereposisi TNI, Polri serta institusi penegakan keadilan hukum agar tidak disalah gunakan oleh penguasa.

Situasi yang selalu berulang ini mengingatkan saya pada kegiatan seminar KAHMI Jatim tahun 1996.  Saat itu suara Pak Amin Rais tentang suksesi melalui corongnya terdengar mulai semakin keras.  Bisa dipahami, saat itu Pak Harto sudah mulai sepuh, sudah 30 tahun berkuasa. Meminjam satu baris nyanyian Ebit G.Adi, mungkin beliau sudah mulai bosan melihat tingkah kita, sehingga sudah saatnya lengser keprabon. Namun para kroni dengan kepentingan kelompoknya masing masing lebih merasa nyaman bila Pak Harto tetap berkuasa sehingga tidak perlu saling sikut untuk merebut kekuasaan.  Disisi lain, sayup sayup terdengar ada mantan anak buah Pak Harto yang sangat  berpengaruh telah menyiapkan orang diluar kroni Pak Harto sebagai calon pengganti.

Yang terlintas dalam pikiran saya adalah setelah suksesi, kemudian berganti penguasa, perubahan apa yang harus dilakukan? Apakah penguasa baru hanya diberi kertas kosong? Apakah format demokrasi pura pura tetap di gunakan. Dalam banyak diskusi, dwi Fungsi ABRI menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan demokrasi Indonesia hanya sebagai quasi demokrasi, demokrasi pura pura dan ada yang menyebutnya sebagai praktik demokrasi terpimpin.

Jadi suksesi tanpa konsep dikuatirkan tidak akan membawa kebaharuan sistem politik jika ABRI tidak dikeluarkan dari tatanan kepartaian sebagai salah satu pilar demokrasi. ABRI harus dibubarkan kembali pada TNI yang harus back to basic sebagai organ mempertahakan NKRI, dan kepolisian harus dipisahkan dengan TNI sehingga menjadi organ keamanan dan penegakan hukum sedang birokrasi harus kembali fokus menjadi pelayan masyarakat dan tidak boleh terlibat dalam politik.

Atas pemikiran itu, kemudian saya membuat sebuah proposal diskusi yang saya beri judul “ORDE BARU DAN VISI MASA DEPAN”.  Saat membuat proposal itu, saya belum tahu bagaimana proposal ini bisa dibahas secara luas.

Ada 6 topik yang dibahas meliputi 1. sistem politik dan wawasan kebangsaan kedepan, 2. peran sospol ABRI dalam aktualisasi demokrasi, 3. demokrasi dan sistem ketatanegaraan, 4. sistem hukum nasional, 5.  keandalan sistem ekonomi nasional, 6. strategi pembangunan ekonomi rakyat.
Setiap topik dibahas oleh 2 atau 3 orang pemakalah.

Secara tak sengaja, saya bertemu yunior saya yaitu Yahya Zaini, yang saat itu, kalau tidak salah, baru menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Umum PBHMI.  Saya tunjukkan proposal itu, rupanya dia sangat antusias, kemudian sepaham bahwa proposal itu didiskusikan di KAHMI Jatim.  Dalam diskusi yang dipimpin ketua KAHMI Jatim yaitu Dr. Fasichul Lisan, KAHMI akan membawa proposal itu untuk dibicarakan dengan pimpinan ABRI. Saya lupa persisnya, siapa yang memfasilitasi sehingga KAHMI Jatim bisa beraudiensi dengan KASAD saat itu yaitu Pak Hartono. Mungkin Yahya Zaini karena dia mantan Ketua PBHMI, mungkin kakak ipar saya yaitu Mohammad Ridwan Hisyam yang mempunyai hubungan dekat dengan Pak Mucdi Pr yang saat itu menjabat Kasdam Brawijaya, mungkin Mas Zainudin Maliki yang juga mempunyai hubungan dekat dengan Pak Muchdi, atau ketiga tiganya memfasilitasi dari jalur yang berbeda sehingga dengan cepat KAHMI Jatim yang dipimpin Pak Fasich dengan cepat dapat diterima oleh KASAD.

Pertemuan dan pembicaraan dengan Pak Hartono ternyata berlangsung dengan produktif, dan diskusi perlu diperdalam sehingga Pak Hartono minta ada pertemuan lanjutan di Malang. Dari pertemuan itu, yang sebenarnya juga membahas reposisi ABRI dalam sistem politik, ternyata mendapat sambutan yang baik. Mungkin saat itu sudah ada kajian dari internal ABRI tentang dinamika politik yang mulai hangat dan pengaruhnya terhadap masa depan ABRI dalam sistem politik nasional, sehingga proposal seminar itu dapat menjadi feedback yang memadai.

Pertemuan kedua dengan Pak Hartono terselenggara dalam waktu yang cepat, dan dari diskusi tersebut Pak Hartono memerintahkan KODAM BRAWIJAYA (Jatim)  memfasilitasi dan membiayai semua keperluan seminar yang harus diselenggarakan segera di Surabaya.  Tentu hal ini merupakan sambutan luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.  Sambutan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa sedang terjadi proses perubahan pokitik nasional yang cukup serius, meskipun belum tahu arahnya.  Sudah bukan rahasia lagi bahwa telah muncul beberapa faksi politik dengan patronnya dari tokoh senior sekitar Pak Harto.  Sedang diluar itu, ada beberapa patron  diluar kroni yang cukup mendapatkan perhatian seperti Gus Dur, Amin Rais, Nur Cholis Majid dan Megawati.

Saya harus berkeliling di Jakarta untuk bertemu beberapa orang yang diminta sebagai pembicara.  Yang menjadi jujugan pertama adalah rumah Mas Nur Cholis Majid. Saya berdiskusi cukup panjang tentang topik untuk Cak Nur yaitu sistem politik dan wawasan kebangsaan, sehingga diminta menginap dirumah Cak Nur.  Dari diskusi itu, akhirnya muncul gagasan Cak Nur tentang reformasi damai konstitusional. Saya ingat betul omongan Cak Nur.

“Gus, gagasan ini memang harus saya ledakkan di Surabaya, bukan di Jakarta,” kata Cak Nur.

Banyak pertimbangan dari Cak Nur, mengapa harus di ledakkan di Surabaya. Inti topik itu adalah reformasi harus konstitusional, tidak boleh radikal dan tidak boleh berdarah.  Reformasi memang akan sangat krusial karena terutama untuk membangun sistem politik yang demokratis termasuk didalamnya pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua kali masa jabatan. Perubahan kearah itu apabila dilakukan secara radikal bisa menimbulkan konflik berdarah. Reformasi harus dilakukan secara konstitusional melalui amandemen. MPR sebagai wali rakyat harus diperkuat untuk menjalankan fungsi check and balances bagi kinerja pemerintah.

Esoknya saya menuju kantor bang Ekky Syachrudin di sekitar Senayan. Bang Ekky sangat antusias dengan topik untuk dirinya yaitu peran sospol ABRI dalam aktualisasi demokrasi. Dalam obrolan dikantornya, bang Ekky bilang bahwa ABRI itu naik ke tampuk kekuasaan karena jasa kaum muslim yang menghabisi PKI, tetapi ketika berkuasa malah menghabisi peran politik Islam. ABRI telah mengambil alih suara rakyat Indonesia yang mayoritas muslim melalui prosedur demokrasi pura pura kemudian diganti oleh suara elit kekuasaan.  Suara  Itu harus dirubah ke wujud aslinya, karena kaum muslim adalah kekuatan riil politik bangsa Indonesia. Itu demi keutuhan negara dan bangsa.

Hari berikutnya saya menuju kantor Yusril Ihza Mahendra di kantor Staf Khusus Presiden. Saat itu Yusril nyambi bekerja sebagai staf khusus yang membuat pidato Preaiden. Dikantor Yusril sempat ngobrol sedikit tentang demokratisasi.  Yusril menganggap perlu dilakukan reformasi MPR dan DPR, pemilu dan membuka kembali kesempatan munculnya multi partai.  Satu lagi pembicara saya datangi di kantornya di BP7 kalau tidak salah adalah Bapak Dr. Safroedin Bahar.

Tidak semua delapan belas pembicara saya datangi, permintaan pembicara lainnya ada yang dikirim melalui pos kemudian di telpun, ada pula yang saya titipkan kemudian saya telpun. Untuk pembicara dari ABRI yaitu Mayjend (Purn) ZA Maulani saya titipkan Kodam Brawijaya, untuk KH. Yusuf Hasyim dan Mas Dawam Rahardjo saya titipkan Bang Ekky Syahrudin.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Agustus 1996, dengan peserta seminar sekitar 200 orang dari tokoh tokoh masyarakat, partai politik, ABRI, ormas ormas, perguruan tinggi, pemuda dan mahasiswa.

Seminar di buka oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Basofi Sudirman sedang sebagai pembicara kunci KASAD Jend.Hartono yang menyapaikan konsep strategik Orde Baru menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi, masih melakukan pembelaan terhadap perlunya keterlibatan ABRI dalam peran sospol, dan menekankan perlunya kewaspadaan terhadap komunis dengan menyebut PRD sebagai kepanjangan tangan PKI.  Jalannya seminar sangat antusias, dialog hangat karena pertanyaan dan bahasan tajam para peserta.  Reformasi dan demokratiasi menjadi bahasan selama dua hari bahkan ketika masuk dalam bahasan sesi ekonomi.

Diluar forum seminar ternyata ada diskusi diskusi kecil tidak kalah menarik pula, terutama pada malam hari yang membicarakan isu isu yang tidak kalah hangat pula seperti munculnya dua faksi ABRI yaitu tentara hijau dan tentara merah putih. Nama nama dari tentara hijau antara lain Feisal Tanjung, Hartono, Prabowo yang didukung para cendekiawan muslim. Tentara merah putih antara lain disebut nama Wiranto dan Hendro Priyono yang dikomandani Beni Murdani yang didukung CSIS, kekuatan katolik,  konglomerasi dan oligarchi finansial.

Sejak setelah seminar, Cak Nur mulai menggelindingkan isu reformasi damai konstitusional, yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan reformasi.  Ringkas cerita, pertemuan gerakan suksesi Amin Rais dan gerakan reformasi Nurcholis Majid yang didukung banyak tokoh antara lain Gus Dur, Emha Ainun Nadjib, elemen elemen pemuda dan mahasiswa, para Soekarnois, dan elemen elemen politik bawah tanah berhasil menumbangkan Pak Harto dan menaikkan BJ. Habibi jadi presiden untuk pemerintahan transisi.  Reformasi juga menghasilkan residu, yaitu fitnah terhadap Prabowo yang saat itu hanya diposisi ABRI jabatan level 3 yang dituduh melanggar HAM. Prabowo termasuk paket yang harus disingkirkan. Prabowo sampai mengungsi keluar negeri untuk meredakan isu tersebut.

Setelah itu mulai muncul partai-partai baru yang jumlahnya luar biasa banyak. Golkar berubah bentuk jadi partai dan melepas unsur birokrasi, tni dan kepolisian dari tubuhnya.  Pemilu berikutnya menghasilkan Amin Rais jadi Ketua MPR, Akbar Tanjung jadi ketua DPR, Gus Dur Jadi Presiden dan Megawati sebagai wakil presiden.  Kabinet Gus Dur masih kombinasi orang orde baru terutama elemen tentara merah putih dan kekuatan politik baru.  Para konglomerat dan penguasa oligarki finansial yang sebelumnya berlindung di Golkar ramai ramai eksodus berlindung ke PDIP. Sedang Golkar masih didukung oleh politisi dari pengusaha pribumi dan pengusaha muda. Cak Nur justru tidak ikut masuk dalam hingar bingar eforia reformasi politik, masih kukuh bertahan dalam posisinya sebagai cendekiawan.

Format pemilu mengalami banyak perubahan baik dari segi pengorganisasiannya maupun prosedur keterpilihannya. Hasilnya, muncul banyak partai baru dan orang baru dalam parlemen.

Sejak itu, dari pemilu ke pemilu terjadi gelombang amandemen UUD 1945. Amandemen praktis mengganti sebagaian besar substansi UUD 45. Secara berangsur MPR dilucuti sehingga tidak bisa menjalankan fungsi check and balances dan hampir tidak mempunyai peran lagi. GBHN dihapus. MPR tidak lagi mempunyai produk berupa ketetapan ketetapan yang menjadi acuan pemerintahan. Utusan Daerah tidak banyak mempunyai fungsi dan utusan golongan menghilang. TNI dan Polri langsung dibawah presiden. Pemerintahan praktis hanya Eksekutif dan DPR.  Funngsi check and balances diambil alih oleh koalisi Pemerintah dan oposisi di DPR. 

Namun check and balances praktis sangat lemah. Presiden terpilih selalu membentuk koalisi dominan, sehingga DPR praktis kembali menjadi lembaga ketuk palu. Hanya muncul beberapa orang vokal bersuara kritis di DPR yang tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan di DPR dan hanya menjadi hiburan tersendiri bagi rakyat.  Arah pembangunan dan ekonomi apa kata pemenang pilpres dan koalisinya.  Presiden tidak menepati janji kampanye bukan masalah.  Kembali suara rakyat secara teknis telah diganti menjadi suara elit penguasa, persis yang terjadi pada masa orde baru. Korupsi dan kolusi masih meraja lela.

KPK tidak menjadi lembaga yang menakutkan bagi pejabat negara, pemerintah maupun para legislator. Salah satu sebab kegagalan KPK pasti karena tidak berfungsinya check and balance, sehingga mereka sangat leluasa melakukan praktik terlarang.

Puncak kegagalan reformasi terjadi ketika lembaga pertahanan, keamanan, dan lembaga keadilan hukum digunakan untuk merepresi oposisi dan kekuatan civil society. Ormas tidak lagi berdaya sebagai tameng civil siciety malah terdorong melakukan praktik menempel kekuasaan.  Praktis rakyat tidak lagi mempunyai saluran aspirasi. Kembali demokrasi hanya dijalani sebagai prosedur saja sehingga yang terbentuk hanya quasi demokrasi yang menghentikan konsolidasi demokrasi.

Reformasi telah gagal dan meleset dari tujuan awalnya. Kunci kegagalan reformasi adalah hilangnya fungsi check and balances di DPR dan tidak tepatnya posisi lembaga pertahanan, keamanan dan keadilan hukum yang rentan disalah gunakan oleh koalisi penguasa.

Dengan demikian, tugas berat kedepan adalah memastikan penguatan kembali peran dan fungsi MPR yang terlepas dari tarikan koalisi dan oposisi bentukan partai hasil pemilu dan pemilihan presiden. MPR tidak hanya berisi utusan partai tetapi juga berisi Utusan Daerah dan golongan untuk menghidupkan  kembali fungsi check and balances. Porsi elemen dalam keanggotaan MPR harus diatur sehingga mampu menjadi kekuatan kolektif rakyat secara nyata. MPR sebagai wali rakyat juga difungsikan sebagai lembaga penyelenggara pertahanan,keamanan, serta penegakan keadilan dan hukum. Kongkritnya, TNI, POLRI, MA dan Kejaksaan Agung berada dalam kendali MPR yang bekerja atas dasar ketetapan dan surat keputusan MPR sehingga terlepas dari penyalah gunaan kekuatan politik partai ataupun Presiden.

Tentu ini merupakan reformasi yang berat, mudah mudahan suatu saat ada jalan untuk dapat mewujudkannya.

amr 19052018

Related Posts