Rencana Pajak Sembako, Kamrussamad Anggota Komisi XI DPR: Kita Akan Menolak!!

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA –Rencana Pemerintah mengenakan pajak sembako mendapat respon DPR.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad menyatakan bahwa
RUU KUP sebagai Revisi dari UU No.6 tahun 1983 belum dimulai pembahasan di DPR.

“Kita akan MENOLAK Jika ada Kewajiban Perpajakan Baru Yang membebani Rakyat, Karena Daya Beli Belum sepenuhnya membaik, Ekonomi Masih Megap megap,Pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Pendapatan rumah tangga menurun, kok kebutuhan Bahan Pokok mau dipajakin,” kata Kamrussamad dalam rilis yang diterima ZONASATUNEWS.COM, Rabu (9/6/2021)

Dia menambahkan, adanya rencana pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6/1983 tersebut.

“Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN,” jelasnya..

Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Kamrussamad menyarankan kepada Pemerintah, pertama, agar melakukan Reformasi Fundamental Regulasi Perpajakan secara sungguh sungguh dan menyeluruh .

Kedua, membangun kepercayaan WP dengan memberikan jaminan zero korupsi diperpajakan. Berani mengambil tindakan dengan berhentikan pejabat korup sampai dua tingkat diatasnya dan dua tingkat kebawah.

Ketiga, mengoptimalkan penggalian Potensi PPH Pasal 25,29 dan Pasal 23 untuk Barang impor dan konsultan Asing dalam Pembangunan infrastructure

“Implementasikan Kesepakatan Pertukaran data otomatis yg sdh diteken antar Negara melalui AEoI untuk mengejar WP diluar negeri,” kata dia.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts