Ridwan Hisjam: Indonesia Perlu Reformasi Jilid 2, Dipimpin Langsung oleh Jokowi

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menyatakan, Indonesia perlu segera melakukan reformasi jilid 2 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ridwan, pasca reformasi jilid 1 pada 1988, Indonesia belum tampak lebih baik dari semua sisi. Baik dalam hal penegakan hukum, demokrasi, pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Semua kata Ridwan perlu ada perbaikan.

“Reformasi jilid 2 ini sebenarnya sudah terlambat karena fasenya 20 tahun. Jadi sejak reformasi jilid 1, maka 20 tahun setelahnya harus sudah dilakukan reformasi di 2018 sampai 2020 kemarin,” ujar Ridwan saat dihubungi, Minggu (29/5/2022).

Anggota Komisi VII DPR ini menyebut ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu ada reformasi jilid 2. Pertama, ancaman ekonomi yang sampai saat ini belum ada kepastian, sehingga berpotensi mengakibatkan kerawanan sosial.

Kedua, adanya pandemi yang belum juga berakhir dan berdampak hebat terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan. Ketika, maraknya politik identitas yang sangat berpotensi memecah belah kerukunan atau keberagaman masyarakat Indonesia.

“Mau tidak mau, reformasi jilid 2 ini harus dilakukan, dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Reformasi adalah upaya mengeluarkan Indonesia dari krisis multidimensi, dan itu kendalinya ada di Jokowi,” terang Ridwan.

Seperti halnya reformasi jilid 1 yang menghendaki adanya amandemen UUD 1945 selama empat kali. Maka dalam reformasi jilid 2 ini, kata Ridwan, Jokowi juga perlu segara melakukan amandemen UUD 45 yang kelima, sebagai bentuk penyempurnaan.

“Perlu segara dilakukan reformasi konstitusi dengan amandemen UUD 45 sekali untuk yang kelima. Ini sebagai bentuk penyempurnaan dari amandemen sebelumnya agar Indonesia kembali on the track, sesuai dengan keinginan dan cita-cita pendiri bangsa yakni Sukarno-Hatta,” terang Ridwan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah, dalam reformasi jilid 2 ini kata Ridwan, Jokowi perlu mengganti Kabinet Indonesia Maju dengan Kabinet Raksasa, caranya melalui reshuffle besar-besaran di dalam tubuh kabinet saat ini.

Menurut Ridwan Kabinet Indonesia Maju saat ini tidak tepat, karena faktanya Indonesia dianggap mengalami kemunduran. “Kabinet Indonesia Maju diharapkan pada 2045, tepat Indonesia masuk 100 tahun kemerdekaan, baru maju beneran. Kalau sekarang masih Menuju Maju, belum maju,” ujar Ridwan.

Untuk saat ini menurut Ridwan, yang cocok bagi periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi bukanlah Kabinet Indonesia Maju, melainkan Kabinet Raksasa. Mengapa raksasa? Karena raksasa dianggap simbol kebudayaan masyarakat sebagai sosok makhluk yang kuat, dan mampu menyelesaikan banyak persoalan.

“Jadi raksasa itu bukan dalam arti kata yang jahat. Dalam cerita-cerita kebudayaan banyak raksasa yang digambarkan sebagai makhluk yang besar tapi dia baik hati, punya kekuatan hebat untuk menyelesaikan masalah,” terang Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57.

Misalnya dalam cerita Mahabarata, sosok Bima dalam kubu Pandawa juga digambarkan seorang raksasa yang memiliki tubuh besar, dan kuat, tidak terkalahkan. Bahkan anaknya pun adalah seorang raksasa yang diberi nama Gatotkaca. Gatotkaca ini adalah anak Bima dari pernikahannya seorang raksasi (raksasa perempuan) bernama Hirimbi.

Cerita soal reformasi, Ridwan sendiri sudah pernah menyerukan reformasi di tingkat Partai Golkar melalui Paradigma Baru Partai Golkar yang ia tulis dalam sebuah bukunya pada 2019 saat mau pencalonan ketua umum Partai Golkar.

Menurutnya, untuk menjadikan Golkar maju harus semua kader harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dulu, kata dia, pada periode 1999-2004, Golkar menang karena ada paradigma baru. Namun sekarang paradigma itu bergeser. Karena paradigma itu bergeser, maka perlu direformasi.

“Kalau ini saya cakupannya baru di internal Golkar, tapi saat ini kondisinya yang perlu direformasi harus nasional, harus menyeluruh, kalau ini tidak sukses maka, akan berdampak pada Jokowi, karena dia yang dipegangi amanah yang besar untuk membenahi bangsa Indonesia,” tandasnya.

EDITOR: REYNA

Baca Juga:

• Seorang RT Di Bogor Diminta Membuatkan KTP Warga Negara China, Dengan Imbalan Rp 12 Juta Per KTP

Related Posts