Sejak Tahun 2012, Anak Perusahaan PT Astra Agro Lestari Terus Menunda Mengembalikan Wilayah Kelola Rakyat Di Kabupaten Pasangkayu

ZONASATUNEWS.COM, PASANGKAYU – Konflik antara masyarakat dan anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, terus bergulir. Segala upaya dan mekanisme telah di lakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan Wilayah Kelolanya. Termasuk mendesak PT Astra Agro Lestari melalui buyer CPO.

“Tim kami pernah komunikasi dengan pembeli langsung (dari) CPO Astra Agro Lestari (AAL), untuk mendesak PT AAL untuk mengembalikan wilayah kelola rakyat,” kata Dedi Lasadindi, Aktivis HAM Penggagas Peoples Letter.

Menurut Dedi, seiring perkembangan zaman, masyarakat membutuhkan ruang-ruang penghidupan baru atau membutuhkan lahan untuk kelangsungan kehidupan.

Disamping itu, berdasarkan data yang bisa dipercaya, di duga kuat Pihak korporasi seperti PT Pasangkayu, PT Mamuang dan PT Letawa mengelola melebihi konsesi yang telah diberikan pemerintah serta tidak ada persetujuan awal dari masyarakat ketika awal masuk di daerah Pasangkayu (FPIC).

Baca Juga:

• Masyarakat Pasangkayu Sulawesi Barat Tuntut PT Astra Agro Lestari Segera Kembalikan Lahan 748 Hektar Yang Dikuasai Secara Tidak Sah

Anak perusahaan PT Astra Agro Lestari tersebut telah mendapatkan sorotan internasional dari para Brand Consumer dan buyer CPO. Namun, sampai saat ini belum mengembalikan wilayah kelola rakyat dan belum memulihkan lingkungan.

“Masyarakat yang tergabung dari beberapa Desa atau tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penggugat anak perusahaan PT Astra agro lestari akan terus bergerak,” jelas Dedi.

Tuntutan wilayah kelola rakyat ribuan hektar jumlahnya. Dengan rincian PT Pasangkayu harus mengembalikan 748 Hektar, PT Mamuang kurang lebih 1.000 hektar dan PT Letawa kurang lebih 3.000 Hektar.

“Dengan jumlah (tunttutan) yang kami sampaikan, sebenarnya itu bukan hal yang sulit untuk dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan itu bukan termasuk Pelepasan atau tidak termasuk dalam IPKH, Dengan kata lain tidak termasuk HGU,” kata Ketua Peoples Letter Pungkas Dedi Lasadindi, yang juga sebagai Representatif Masyarakat.

Ketua Kelompok Tani Mata Air Tomogo Group, Syarifuddin Ligo

Sementara ketua Kelompok Tani Mata Air Tomogo Group, Syarifuddin Ligo menegaskan, tidak ada HGU PT Pasangkayu. Karena itu hanya pengalihan ilegal dari PT Mamuang.

“Tidak ada HGU PT Pasangkayu, itu hanya pengalihan ilegal dari PT Mamuang, Saya lebih 20 tahun kerja di anak perusahaan PT Astra Agro Lestari. Jadi, saya tau dan saya keluar dari perusahaan karena tidak sesuai aturan,” kata Ketua Kelompok Tani Mata Air Tomogo Group, Syarifuddin Ligo.

EDITOR: REYNA

Related Posts