Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (Bagian 17): Konsisten Mengawal Aspirasi Rakyat

Oleh: Budi Puryanto
Pemimpin Redaksi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penegasan terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Isu kenaikan PPN ini banyak disalah pahami oleh masyarakat, dan akhirnya banjir kritik tajam di berbagai media sosial.Pemerintah dinilai tidak peka ditengah kesulitan ekonomi saat ini. Kenaikan itu, akan menambah beban ekonomi, dan tentu saja juga akan menambah berat penderitaan masyarakat. Isu ini kurang berdasar bila memperhatikan kebijakan kenaikan PPN secara komprehensif.

Dasco memastikan dan menegaskan bahwa kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang mewah, sementara yang bukan barang mewah tidak dikenakan kenaikan. Juga, kebutuhan bahan pokok masyarakat yang telah mendapat fasilitas pembebasan, atau PPN 0%, tetap diberlakukan.

Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah dan DPR RI dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan terhadap masyarakat luas.

Kenaikan PPN yang Terfokus

Penegasan bahwa kenaikan PPN 1% (dari 11% menjadi 12%) hanya berlaku pada kategori barang mewah, menunjukkan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak tidak memberatkan masyarakat kecil dan menengah. Barang-barang kebutuhan pokok yang selama ini mendapatkan fasilitas pembebasan pajak atau dikenakan tarif 0% akan tetap mendapatkan perlakuan yang sama.

“Kenaikan tarif ini hanya untuk barang mewah. Untuk kebutuhan bukan barang mewah tetap menggunakan tarif yang lama, yaitu 11%, dan kebutuhan pokok yang telah mendapat pembebasan pajak atau pajak 0% yang selama ini telah ditetapkan tetap berlaku,” ujar Dasco dalam keterangannya, yang sekaligus memberikan klarifikasi bahwa kenaikan 1% dari tarif sebelumnya hanya untuk barang mewah. Selain itu tidak ada kenaikan sama sekali.

Konsisten dalam Mengawal Aspirasi Rakyat

Dasco menjelaskan bahwa keputusan ini adalah bentuk konsistensi DPR RI dalam mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian domestik.

“DPR RI akan terus memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berpihak kepada rakyat. Kebutuhan dasar masyarakat tidak akan terganggu oleh kebijakan ini,” tambah Dasco.

Pentingnya Kebijakan Berkeadilan

Kebijakan kenaikan PPN ini dirancang dengan prinsip keadilan. Barang mewah, yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dikenakan tarif lebih tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau tanpa tambahan beban pajak.

Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya berusaha menjaga stabilitas fiskal tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pajak tidak menambah tekanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Harapan ke Depan

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Dasco dan DPR RI akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan Dasco mencerminkan komitmen DPR RI untuk terus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan tetap menjaga kebutuhan pokok bebas dari kenaikan pajak, pemerintah dan DPR RI menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan sosial.

Dasco juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang bersedia mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPR.

Pimpinan DPR sebelumnya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan PPN ini. Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan pentingnya menjaga agar kebijakan fiskal tidak membebani rakyat kecil dan menengah, terutama dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan.

“Presiden Prabowo dengan bijaksana mendengarkan aspirasi yang kami bawa. Ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat,” ujar Dasco.

“Kebijakan ini adalah hasil dari sinergi antara DPR dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan rakyat. Barang mewah yang dikenakan tarif lebih tinggi adalah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat kecil,” tambah Dasco.

Presiden Prabowo Mendengar Aspirasi DPR

Dasco memuji respons pemerintah yang menunjukkan komitmen untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Sikap ini, menurut Dasco, menjadi bukti bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo terbuka terhadap dialog dan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui wakil mereka di DPR.

“Pemerintah telah menunjukkan bahwa aspirasi rakyat menjadi perhatian utama. Dengan mendengarkan masukan DPR, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara fiskal tetapi juga adil secara sosial.DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar tetap konsisten dengan tujuan awalnya,” ujar Dasco.

Dengan mempertahankan tarif lama untuk kebutuhan pokok, pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dia yakin bahwa melalui komunikasi yang baik antara DPR dan pemerintah, akan dapat melahirkan kebijakan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA

Baca juga sebelumnya:

Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (Bagian 15): Hadapi narasi negatif dengan narasi positif

Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (Bagian 16): Peduli Dengan Gerakan Mahasiswa

Related Posts