Oleh: Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Politik Merah Putih
Pemaksaan Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto, dengan mengubah batas usia, melalui proses pelanggaran konstitusi yang merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, bisa memuntahkan bara panas, berupa perlawanan dari PDIP.
Bahkan sangat mungkin akan memantik kekuatan partai politik lainnya, bahkan bisa menarik emosi masyarakat luas akan terlibat. Arah kekuatan ini, akan menerjang Jokowi, karena tidak bisa di nafikan semua proses rekayasa politik ugal ugalan tersebut atas restu bahkan indikasi kuat semua skenario berasal dari istana.
Bara tersebut bisa mengarah impeachment kepada Jokowi, dengan alasan lain tentang “IKN, KCIC serta food Estate, selama ini juga nyaring disebut-sebut sebagai pintu masuk pelengseran Jokowi” . Bahkan bisa muncul alasan baru, sebagai amunisi politik untuk merontokkan Istana.
Wajar PDIP merasa tersinggung dengan rekayasa yang culas ini bukan semata alasan pelanggaran konstitusi tetapi semua rakyat bisa membaca , politik bypass Jokowi terlalu kasar, melanggar etika politik seperti tidak tahu diri dari mana kelahirannya dan siapa yang membesarkannya sampai bisa naik puncak sebagai presiden RI.
Mobilisasi relawan-relawan Jokowi demi terwujudnya pasangan Prabowo – Gibran, bisa berujung impeachment atau terjangan kekuatan politik lainnya ke Istana
Proses impeachment memang tidak mudah tetapi sangat mungkin terjadi. Ada tiga dasar untuk melakukan impeachment (pemakzulan ) terhadap seorang presiden. “Yang bisa dijadikan alasan impeachment :
Apabila presiden dan melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Apabila presiden melanggar konstitusi dan mengkhianati negara. Proses pemakzulan itu melibatkan tiga lembaga. Yakni, MPR, DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres Prabowo, Jokowi seakan memaklumatkan perang pada PDIP. Ini berbahaya”, demikian Dr M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutuf CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies kepada duta.co, Sabtu (14/10/2023).
Menurut pengamat dari CSIIS ini, sejumlah peluru telah dan tengah disiapkan “dewan kolonel” PDIP untuk menjatuhkan Jokowi, bahkan kabarnya draft pemakzulan tinggal finishing.
Kekuatan civil society juga sependapat bahkan mendorong kekuatan di Senayan untuk segera mematangkan “revolusi pelangi”, revolusi yang digalang oleh kumpulan parpol: merah, hijau,biru ini. Akan menjadi peluru tajam ke Istana, kalau tidak hati-hati.
Jusuf Kalla mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk 270 juta, dengan 18 ribu pulau dan berbagai suku. Masalah ekonomi, politik, sosial, juga sangat kompleks. Ini negara terlalu besar. Jangan dijadikan percobaan. ***
EDITOR: REYNA
Related Posts
Dalam Semangat Sumpah Pemuda Mendukung Pemerintah dalam Hal Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Polri
Anton Permana dan Kembalinya Dunia Multipolar: Indonesia di Persimpangan Sejarah Global
Syahadah: Menjadi Saksi Dari Cahaya Yang Tak Bernama
Asap di Sekolah: Potret Krisis Moral Dalam Dunia Pendidikan
Presiden Prabowo Terima Pengembalian Rp13,5 Triliun dari Kejagung: Purbaya Datang Tergopoh-gopoh, Bikin Presiden Tersenyum
Api di Ujung Agustus (32) – Hari Cahaya Merah
Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Wajib Usut Tuntas
Daniel M Rosyid: Reformasi Pendidikan
Budaya Kita Perwakilan Musyawarah, Mengapa Pilpres Mesti One Man One Vote
Keseimbangan Sistemik: Membaca Kritik Ferri Latuhihin Kepada Purbaya
No Responses