Syahganda Nainggolan : Demokrasi dan Kegagalan Rezim Jokowi

Skenario Ke Depan?

Vis a vis atau posisi berhadapan antara rezim Jokowi vs KAMI semakin nyata ketika Moeldoko mengambil alih front depan rezim menghadapi KAMI. Padahal sebelumnya, Mahfud MD, Menkopolhukam Jokowi, di ILC TV One mengatakan menghormati aktifitas KAMI. Mahfud bahkan akan meminta pihak2 pendemo KAMI diusut karena tidak sesuai dengan demokrasi. Sebaiknya, Mahfud meminta KAMI membatasi diri dalam konteks protokol Covid-19, namun tetap menghormati demokrasi. Mahfud juga mengklaim telah memenuhi tuntutan KAMI, MUI, Anak NKRI dll dalam menolak pasal-pasal anti Pancasila pada RUU HIP, dengan menghapus pasal-pasal tersebut.

Jika merujuk professor Pepinsky dalam review buku “Man of Contradictions”, kemungkinan ke depan boleh jadi Jokowi akan menyerahkan urusan urusan penanganan tafsir demokrasi pada elemen eks militer, bukan kepada Mahfud MD. Maka kecenderungan anti demokrasi dan kebebasan akan semakin menggunung.

KAMI sendiri meyakini bahwa demokrasi adalah pilihan politik yang belum dirubah. Meskipun perpu Corona dan UU Corona telah mengkebiri demokrasi, KAMI memandang secara keseluruhan gerakan politik oposisi tetap harus memilih koridor demokrasi. Koridor itu mengatur bagaimana negara dan rakyatnya (civil society) berargumentasi dalam ruang publik dan isu2 yang baik untuk kepentingan rakyat, sebagai “ultimate stake holder”. Sehubungan dengan demokrasi itu, maka KAMI adalah organisasi gerakan terbuka. Organisasi dikembangkan tanpa ada yang disembunyikan dan penyampaian tuntutan serta narasi yang dikembangkan juga terbuka.

Meskipun KAMI melihat ada upaya penjegalan dan pembungkaman demokrasi, kadangkala mempolitisir protokol Covid-19 (misalnya membiarkan arak2an pilkada di berbagai daerah di Indonesia, sementara menghalangi deklarasi KAMI dengan alasan tidak memenuhi standar protokol Covid-19), kepemimpinan Gatot, Din Syamsuddin dll di KAMI berusaha melawan hal hal ini secara demokratis. Tentu dengan taruhan bahayanya sebuah rezim jika kembali menjadi rezim otoriter seperti masa lalu.

Kontradiksi yang dilakukan rezim dengan mempropagandakan demokrasi untuk mendukung keterselenggaraan Pilkada, di satu sisi, namun membatasi aktifitas politik publik lainnya pada saat bersamaan, bisa jadi akan menimbulkan ketidak puasan publik semakin menyebar. Dan ini tentu akan menguntungkan kaum oposisi dengan mendapatkan pemihakan rakyat.

Penutup

Kegagalan rezim Jokowi dalam mempertahankan demokrasi sebagai sistem sosial yang baik, telah dibahas dalam buku “Man of Contradictions”, karangan Ben Bland, yang dirilis awal bulan lalu. Professor Thomas Pepinsky, Cornel University, yang me review buku tersebut, menemukan kontradiksi Jokowi dalam demokrasi yakni di satu sisi Jokowi menampilkan sosok sederhana yang berasal dari kaum non elit dan menjanjikan demokrasi sepenuhnya jika berkuasa, namun faktanya sangat tergantung pada “military figures” di kabinetnya serta keinginannya sendiri menggunakan alat2 negara membungkam demokrasi.

Belakang ini kelompok2 demokrasi, khususnya KAMI, mengalami ancaman verbal dari Moeldoko, yang memberi peringatan agar KAMI tidak melakukan instabilitas nasional. Padahal instabilitas nasional lebih merupakan tanggung jawab Jokowi dalam 1) mengatasi parahnya pandemik covid-19, 2) memberikan bantuan dan Kesejahteraan sosial (welfare), 3) upaya tidak menggunakan resources negara untuk bank2 atau konglomerat yang akan kolaps, 4) tidak merubah Pancasila atau tafsirnya, 5) tidak mengecilkan eksistensi kaum buruh.

Tanggungjawab KAMI sendiri adalah tanggung jawab bela negara dari setiap warganegara. Dalam ilmu sosial itu merupakan upaya demokratis masyarakat sipil (civil society) mempengaruhi ruang publik sebagai upaya “check and balance” dalam merespon maupun mengusulkan arah dan kebijakan negara. Apalagi peranan legislatif mengalami degradasi belakangan ini.

Sehingga KAMI tidak mungkin merupakan ancaman bagi demokrasi apalagi bagi kekuasaan demokratis. Namun, memang, jika kekuasaan yang ada mengkhianati demokrasi itu sendiri, maka persepsi atau penilaian terhadap KAMI bisa berubah sesuka hatinya.

Gatot Nurmantyo, Professor Din Syamsuddin dan Professor Rochmat Wahab, Presidium KAMI, dan tokoh2 KAMI lainnya seperti Rocky Gerung, Ahmad Yani, Adhi Massardhi, Said Didu dan tokoh muda, misalnya, Korneles Galanjinjinay serta tokoh2 buruh yang ada seperti Jumhur Hidayat dan Mirah Sumirat, adalah nama2 yang meyakini sekuat apapun keinginan rezim Jokowi memberangus lawan-lawan politiknya, akan tetap dihadapi dengan cara cara demokrasi. Ini merupakan sebuah dimensi latar belakang KAMI berdiri, yakni menjaga Indonesia dari kembali ke jaman otoritarian yang berwatak fasis sekaligus Komunis dan pelanggaran hak hak azasi rakyat.

Namun, kegagalan rezim Jokowi menjaga keberlangsungan demokrasi, sebagaimana terurai dalam buku “Man of Contradictions” tetap merupakan tanggungjawab rakyat semesta.

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts