Terungkap Pada Sidang Paripurna DPRD Tebingtinggi : Banyak Anggaran Terbuang Sia-sia Karena Bangunan Sudah Selesai Tidak Berfungsi

ZONASATUNEWS.COM, TEBING TINGGI– Sejumlah anggota DPRD kota Tebingtinggi Tak puas atas pemaparan SKPD tentang pengunaan anggaran di dinas masing-masing.Menurut anggota komisi di DPRD Tebingtinggi,mengkritisi dan menyoroti fungsi dan hasil kinerja para Kepala Dinas (Stakeholder) Kota Tebingtinggi.

Hal itu disampaikan DPRD setempat saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Tebingtinggi dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2020, diruang sidang DPRD Tebingtinggi, Senin (14/9) siang.

Muhammad Erwin Harahap, dari komisi I meminta jaminan dari stakeholder jika harus ada penambahan anggaran maka harus ada jaminan bahwa pemakaian anggaran terdahulu tidak adalagi masalah dilapangan.Erwin meminta kepada DPRD Tebingtinggi agar tidak menyetujui penambahan anggaran pada PAPBD setiap SKPD jika tidak ada jaminan, tegas Erwin. dan M. Rahman, merasa tidak puas dengan jawaban para Stakeholder dalam mempertanggung jawabkan pengunaan anggaran termasuk hasil kinerja dan fungsi bangunan fisik yang telah selesai dikerjakan.

Selain itu sejumlah anggota DPRD kecewa dengan hasil kinerja stakeholder karena banyaknya anggaran terbuang sia-sia karena bangunan yang memakan biaya puluhan Miliyard dan telah selesai dikerjakan, namun tidak berfungsi.

Anggota DPRD Tebingtinggi juga kecewa dengan proyek pembuatan Bronjong di aliran sungai Bahilang dan sungai Padang yang dikerjakan Dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Tebingtinggi.

Dijelaskan, Bronjong dibangun untuk mengantisipasi banjir, namun kenyataannya, bila hujan turun, banjir masih tetap melanda di Kota Tebingtinggi, jelasnya.

Selain itu juga menyoroti fungsi bangunan pasar induk, dan beberapa bangunan pasar lain yang telah selesai dikerjakan, namun masih tetap mangkrak dan tidak berfungsi.

Selain menyoroti bangunan yang tidak berfungsi, beberpa anggota komisi juga menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja terhadap nasib para buruh maupun karyawan yang terkena PHK didalam masa pandemi covid- 19.

Begitu juga untuk Dinas Kesehatan, anggota gabungan dari beberapa komisi juga mempertanyakan dan menyoroti terkait pengunaan anggaran terutama Penanggulangan pandemi covid- 19 dan juga pengunaan BPJS bagi masyarakat miskin. (fer)

EDITOR : SETYANEGARA

Related Posts