Chris Komari: Kredibilitas Sudah Nyungsep, KPU Harus Ditambah 2 Orang Perwakilan Partai

Oleh: Chris Komari
Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global, FTARI Nasional Indonesia.

Bila keanggotaan Komisioner KPU tidak segera dilebur dan ditambah 34 orang wakil-wakil dari 17 partai politik, PEMILU 2024 akan sangat berpotensi rusuh, chaos dan turmoil karena kredibilitas KPU sudah nyungsep sangat rendah ke toilet….!!!

Komisioner KPU 2022-2027 sudah tidak bisa dipercaya lagi….!!!

Otak ngibuli publik, moralitas dan etika berpolitik anggota komisioner KPU saat ini sangat rendah, menjadikan kredibilitas dan netralisasi anggota komisioner KPU (2022-2027) dipertanyakan, tidak bisa dipercaya lagi, sudah terindikasi buruk, tidak terbuka, tidak ada transparency, tidak adil, tidak fair, tidak jujur, tidak kredible dan tidak demokratis.

• Lihat: http://fnn.co.id/post/audit-seluruh-tahapan-pemilu

KPU sudah sangat parah, tidak memiliki kredibilitas dan etika berpolitik, kecurangan PEMILU 2024 sudah didepan mata…..!!!

Komisioner KPU sudah tidak bisa dipercaya lagi dan tidak memiliki kredibilitas, hanya ada 2 pilihan:

1). KPU sekarang di bubarkan….!!!

2). Keanggotaan komisioner KPU dilebur dan ditambah 34 orang, yakni 2 orang wakil dari masing-masing 17 partai politik supaya terjadi self-controlled dalam tubuh KPU seperti pada PEMILU tahun 1999.

Desentralisasi kekuasaan KPU Pusat, KPU Propinsi dan KPU Kota dan KPU Kabupaten harus dipisahkan (Co-equal dan Independent) sehingga masing-masing KPU bisa bekerja secara mandiri, tidak bisa dipengaruhi, di intimidasi dan di kontrol oleh KPU pusat…!!!

System seleksi kepemimpinan nasional yang mengunakan system PRIMARY election dan GENERAL election, desentralisasi kekuasaan KPU sangat penting dan kritikal, supaya masing-masing KPU Pusat, Propinsi, Kota dan Kabupaten bisa bekerja sendiri-sendiri secara mandiri (independent) untuk menciptakan keterbukaan, keadilan, kualitas dan kredibilitas PEMILU.

Sehingga kemenangan PILEG dan PILKADA ditentukan oleh masing-masing KPU daerah, tanpa intervensi Dari manapun.

Sementara itu, KPU pusat hanya mengatur dan menyelengarakan PILPRES dan mengawasi jalannya PEMILU nasional bekerja sama dengan KPU daerah.

Apakah dengan budget Rp.76 trilliun hingga Rp.108 trilliun komisioner KPU pusat hanya mampu menyelengarakan PILPRES model kelompencapir dan PILEG model kontes baleho dunggu….???

Marilah kita bersama memperbaiki system seleksi kepemimpinan nasional di Indonesia agar lebih baik, lebih berkualitas, lebih terbuka, lebih adil, lebih kredible dan lebih demokratis….!!!

Bagaimana caranya…???

Silahkan membandingkan mana yang lebih berkualitas dan lebih demokratis antara seleksi kepemimpinan nasional versi FTA dengan mengunakan system primary election dan general election…..

Dengan versi KPU pusat model PILPRES kelompencapir dan PILEG model kontes baleho dunggu ….???

• Lihat: https://www.zonasatunews.com/tokoh-opini/system-primary-election-sangat-cocok-buat-pilpres-di-indonesia/

Article ini ditulis untuk publik, khususnya untuk semua anggota komisioner KPU yg menjabat tahun 2022-2027, sbb:

1). Hasyim Asy’ari
2). Idham Holik
3). Mochammad Afifudin
4). Parsadaan Harahap
5). Betty Epsilon Idroos
6). Yulianti Sudrajat
7). August Mellaz

Untuk memperbaiki system dan proses seleksi kepemimpinan nasional di Indonesia agar lebih baik, fair, terbuka, adil, berkualitas, kredible dan demokratis, FTA akan melakukan dengan 2 pendekatan (2 perubahan), yakni:

1). Mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU, agar ditambah lagi dengan 36 orang wakil-wakil dari 18 partai politik (2 orang per partai) yg duduk sebagai anggota komisioner KPU seperti pada PEMILU tahun 1999.

Selain 7 orang anggota komisioner KPU yg dipilih lewat seleksi oleh pemerintah (executive) dan DPR.

Sehingga total anggota komisioner KPU menjadi 41 anggota komisioner KPU yg memiliki ekses, kekuasaan dan kedaulatan yg sama sebagai anggota komisioner KPU.

Bagaimana cara kerjanya, kami jelaskan secara detail dibawah.

2). FTA memperkenalkan system dan proses seleksi kepemimpinan nasional baru, yg disebut dengan system “PRIMARY” election untuk PEMILU tahun 2024 (PILPRES, PILEG, PILKADA) diseluruh Indonesia.

Bagaimana cara kerja dan implementationnya dilapangan, akan kami jelaskan secara detail dibawah ini.

Yang jelas dengan 2 perubahan dan pendekatan itu sangat significant dan akan membuat system dan proses seleksi kepemimpinan nasional di Indonesia jauh lebih berkualitas, lebih terbuka, lebih adil, lebih kredible dan lebih demokratis.

Dibawah ini adalah uraian dan penjelasan dari 2 perubahan diatas secara detail dan cukup comprehensive.

Bersambung ke halaman berikutnya

Related Posts