Tony Rosyid : Anies, Bawaslu dan People Power

Oleh: Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

SEJAK terpilih jadi Gubernur DKI, Anies menjadi icon rakyat melawan kezaliman penguasa. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas juga merasa terwakili. Selama ini, ada perasaan terintimidasi dan ketidakadilan. Anies jadi Gubernur, rakyat seolah mendapat pengakuan dan sarana berkiprah kembali untuk bangsa.

Sebagian tak sabar. Mereka ingin Anies nyapres. Jadi presiden gantikan Jokowi di 2019. Ini akan jadi tumpuan dan sekaligus kebanggan bagi rakyat. Tapi, sebagian yang lain belum setuju. Alasannya? Jadi fitnah sosial. Apa kata dunia kalau Anies nyapres? Tuntaskan dulu Jakarta. Baru nyapres di periode berikutnya. Meski publik tahu, lawan yang paling ditakuti istana adalah Anies. Berikutnya adalah Gatot Nurmantyo yang gagal nyapres karena last minute PKB batal mengusungnya. Dicopotnya Sekjen PKB kabarnya terkait soal ini.

Anies sendiri ingin tuntaskan tugasnya di Jakarta. Sekarang adalah era Prabowo, senior dan promotor Anies di DKI. Anies tegas, tak akan bersedia dicalonkan oleh siapapun dan dari partai manapun jika Prabowo nyapres. Anies berkomitmen dan pegang prinsip soal ini. Komitmen ini bisa dicek dari berbagai sumber. Anies tak ingin seperti Jokowi, Ahok dan Ridwan Kamil, orang-orang binaan Prabowo yang balik badan dari Sang Promotor. Ini soal etika berpolitik, katanya.

Anies dukung Prabowo? Pasti. Dengan narasi-narasinya yang halus dan lembut Anies menyampaikan pesan. Kena dan pas. Di antara narasi Anies: “di pilpres ini kita bisa lihat siapa yang akan menghalalkan segala cara, dan siapa yang hanya menggunakan cara yang halal.” Publik pasti paham maksudnya. Simpel, tapi tajam. Tepat mengenai obyek yang disasar.

Dalam sebuah sambutan, Anies pernah mengatakan bahwa apa yang terjadi di Jakarta, akan berpotensi terjadi di tingkat nasional. Anda paham? Kalau gak paham, berarti anda bagian dari “manusia dung…” yang sering dibicarakan Rocky Gerung itu.

Di akhir pidatonya, Anies angkat ke atas kedua tangannya dengan mengacungkan dua jarinya. Anda sadar seberapa besar pengaruh dua jari Anies? Mari kita lihat.

Pertama, Gubernur Anies lahir dan didukung diantaranya oleh jutaan massa 212. Mereka berasal dari lintas agama, etnis dan wilayah. Anies bukan hanya representasi masyarakat Jakarta, tapi representasi rakyat Indonesia. Secara emosional tak bisa memisahkan keterpilihan Anies dari heroisme rakyat yang berkumpul di Monas.

Kedua, Anies gubernur DKI. Gubernur Ibu kota negara. Gubernur yang setiap hari disorot media. Karena sejumlah peristiwa dan kinerja herois, publik menjuluki Anies sebagai “Gubernur Indonesia”. Dan sekitar 6% rakyat Indonesia menginginkan Anies nyapres. Tapi, Anies menghormati dan mendukung Prabowo yang maju.

Dari aspek berita, dukungan massa, serta hubungan emosional dan militansial, Anies tentu punya pengaruh yang cukup besar. Maka, ketika Anies mengangkat dua jarinya ke atas, heroisme para pendukung Anies di seluruh Indonesia akan bangkit. Jelas, ini akan jadi ancaman serius terhadap elektabilitas incumbent.

Salam dua jari Anies, tentu berbeda -dan tak sebanding- dengan salam satu jarinya Luhut dan Sri Mulyani. Ini soal militansi dan jumlah pengaruh. Salam dua jari Anies akan ditangkap sebagai pesan kepada seluruh rakyat Indonesia “pilihlah Prabowo, aku mendukungnya”. Begitulah kira-kira rakyat memahami pesan itu.

Jika semula istana berhasil menahan Anies untuk nyapres, maka istana tak akan bisa menghalangi dukungan Anies kepada Prabowo. Dan dukungan itu dahsyat dampaknya.

Gara-gara salam dua jari, Bawaslu panggil Anies. Anies diminta klarifikasi. Bawaslu benar. Mereka menjalankan tugas sesuai kewenangannya. On the track. Rakyat harus apresiasi kerja Bawaslu. Hanya saja, kenapa cuma Anies yang dipanggil? Sementara para menteri dan sejumlah kepala daerah yang sama-sama mengangkat jari dukungannya tidak dipanggil? Apa yang membedakan Anies dari para menteri dan kepala daerah yang lain? Pasti bedalah. Anies dua jari. Para menteri dan kepala daerah yang lain cuma satu jari. Ya pasti beda! Maksudnya? Beda hukum dan perlakuannya gitu?

Pemanggilan tunggal oleh Bawaslu akan menjadi trigger bagi para pendukung dan simpatisan Anies di seluruh Indonesia untuk semakin mengobarkan semangat dan patriotisme perlawanan kepada penguasa. Kok penguasa? Ah, mosok anda gak tahu?

Jika Bawaslu ceroboh dalam menangani Anies, ini akan berpotensi memicu hadirnya jutaan rakyat ke Jakarta untuk #SaveAnies. Suara ini sudah mulai bergaung di berbagai medsos.

Rakyat marah. Kenapa? Karena Bawaslu dianggap tak bertindak adil. Sejumlah kepala daerah di Riau dukung Paslon no 01 dan acungkan satu jari, Bawaslu tak bertindak. Ridwan Kamil dan Khofifah acungkan satu jari, bebas-bebas saja. Bupati Garut kumpulkan Camat, Lurah, Ketua RT dan RW untuk memberikan arahan kampanye, lenggang aja. Giliran Anies, (dan juga satu lurah di Jawa Timur) acungkan dua jari, langsung dipanggil. Ditakut-takuti dengan penjara tiga tahun.

Rakyat yang selama ini bersabar, menahan kecewa, geram dan marah, seolah mendapatkan triggernya. Jika kita memotret situasi emosional rakyat saat ini dengan teori tahapan konfliknya Jonathan Turner, kemarahan rakyat sudah klimaks. Masuk tahapan kedelapan. Hanya tinggal satu tahapan lagi. Ini berbahaya, dan harus dicegah. Dengan apa? Keadilan!

Pemanggilan Anies oleh Bawaslu menyebabkan pertama, rakyat makin sadar betapa Bawaslu tak netral. Mereka tak lagi jadi wasit, tapi pemain. Kedua, tindakan kepada Anies akan menimbulkan kemarahan rakyat yang luar biasa. Mengingat Anies adalah simbol perlawanan rakyat dan icon oposisi.

Bawaslu, dan sejumlah pihak yang diduga berada di belakangnya, tidak sadar, betapa “ketidakadilan sampai batas tertentu” akan memicu lahirnya people power. Itu hukum sosial yang “boomnya” tidak bisa dipredisksi oleh siapapun.

Jika rakyat tak mendapatkan keadilan di ruang hukum, maka mereka akan menciptakan keadilan di jalanan. Ini tentu punya risiko sosial dan politik yang cukup besar. Sebagai bangsa yang demokratis dan beradab, tentu tak ada yang menginginkan semua itu terjadi. Karena itu, kepada semua pihak yang sedang diberikan otoritas di pundaknya oleh rakyat, bersikaplah adil. Hanya itu yang diharapkan rakyat, agar rakyat tidak mengambil paksa otoritas itu dengan menciptakan keadilan di jalan.

Jakarta, 10/1/2019

Related Posts