Tragedi Baru Terbunuhnya “Terduga” Teroris dr. Sunardi: Inikah Potret Penanganan Terorisme dengan ExtraJudicial Killings (EJKs) di Tengah Industri Hukum?

4. Kasus terbunuhnya dr. Sunardi di Sukoharjo, Rabu, 9 Maret 2022.

Sekretaris The Islamic Study and Action Center (ISAC) Surakarta yang selama ini aktif melakukan advokasi kasus-kasus terkait penangkapan terduga teroris, Endro Sudarsono, mengatakan pihaknya sudah mendapat aduan dari keluarga korban.

“Koban adalah dr Sunardi, yang selama ini praktik di Ponpes Ulul Albab, Polokarto, Sukoharjo. Kalau rumahnya di Bendosari, Sukoharjo,” ujar Endro Sudarsono kepada detikJateng, Kamis (10/3/2022).

Sementara itu menurut Kabid Humas Polda Jateng juga membenarkan adanya penangkapan terduga teroris di sekitar Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.  Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy kepada detikJateng, Kamis (10/3/2022). Penangkapan tersebut berlangsung keras hingga mengakibatkan terduga teroris tewas saat dilakukan proses penangkapan oleh Densus 88. Iqbal selanjutknya menyatakan bahwa terhadap terduga teroris dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Sesuai pemberitaan sebelumnya, seorang dokter di Sukoharjo tewas setelah ditembak tim Densus 88 Antiteror saat akan ditangkap. Dokter bernama Sunardi tersebut dinilai melakukan perlawanan bahkan sempat menabrakkan mobilnya pada petugas.

Terkait dengan kasus ini, apakah tindakan Densus 88 telah tepat menangkap seseorang terduga teroris di jalanan sementara pasti telah diketahui di mana rumah dr. Sunardi. Apakah dengan kekuatan yang ada tidak cukup bisa mengintai, memata-matai hingga yang bersangkutan tiba dirumah barulah kemudian dilakukan penangkapan sesuai dengan hukum acara pidana dengan tetap memerhatikan UU Pemberantasasn Terorisme di mana Aparat Penegak Hukum Wajib memperhatikan HAM. Bahkan, jika melakukan pelanggaran HAM dalam penanganan terduga terorisme APH dapat dituntut secara pidana.

C. Dugaan Telah Terjadi Extrajudicial Killings di Tengah Praktik Industri Hukum: Benarkah?

Pertanyaan besar yang perlu diajukan atas keempat fakta hukum terbunuhnya seseorang di luar peradilan yaitu: Dapatkah fakta hukum terbunuhnya Siyono, Qidam Al-Farizki, Muhammad Jihad Ikhsan dan dr. Sunardi itu dapat dikategorikan sebagai tindakan EXTRAJUDICIAL KILLINGS?

Dalam khasanah hukum, pembunuhan di luar hukum (bahasa Inggris: extrajudicial killing) atau penghukuman mati di luar hukum (bahasa Inggris: extrajudicial execution) dimakanai sebagai pembunuhan yang dilancarkan oleh pemerintah tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Dalam versi bahasa Inggris diartikan: “An extrajudicial killing (also known as extrajudicial execution) is the killing of a person by governmental authorities or individuals without the sanction of any judicial proceeding or legal process. Extrajudicial killings (EJKs) is also synonymous with the term “extralegal killings” (ELKs). Extrajudicial killings often target leading political, trade union, dissident, religious, and social figures.”

Tindakan extrajudicial killings dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena telah mengabaikan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum secara adil.  Hak korban untuk hidup juga dilanggar, terutama di negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati. Untuk negara yang belum menghapuskan jenis hukuman mati, penghukuman mati hanya boleh dilakukan setelah melalui proses hukum yang adil dan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius (seperti yang diatur oleh Pasal 6 ICCPR), sehingga pembunuhan di luar hukum sama sekali tidak diperbolehkan.

Pembunuhan di luar hukum sering kali menimpa tokoh-tokoh politik, serikat buruh, keagamaan atau sosial yang dianggap sebagai musuh negara, juga termasuk terduga teroris. Pemerintah dianggap telah melakukan pembunuhan di luar hukum apabila tindakan tersebut dilancarkan oleh aparatus negara, seperti tentara atau polisi tanpa proses peradilan yang didasarkan pada nilai kebenaran dan keadilan.

Kemudian, pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah ada hubungan antara extrajudicial killings dengan proyek penegakan hukum di suatu negara yang tidak mengutamakan dasar keadilan dan kebenaran tetapi lebih didasarkan pada kepentingan tertentu yang lebih menguntungkan baik dari sisi ekonomi maupun politik. Penegakan hukum macam itu dapat disebut sebagai industri hukum.

Menyimak praktik hukum yang tengah terjadi, mungkin ada benarnya tentang INDUSTRI HUKUM yang sempat viral seperti yang kalau tidak salah disebutkan oleh Menkopolhukam belum lama ini. Saya kemudian berkhayal mungkinkah dalam industri hukum ini kita peroleh justice dalam proses trial-nya atau justru yang akan muncul adalah: trial without justice?

Sebagai seorang guru besar di bidang hukum saya juga prihatin melihat buruknya penegakan hukum di negara hukum ini. Tampaknya yang muncul adalah TRIAL WITHOUT TRUTH sebagaimana dikatakan oleh William T Pizzi. Keadaan ini akhirnya akan berakhir dengan TRIAL WITHOUT JUSTICE. Dalam dunia hukum itu dipercayai dalil: BERANI MENUDUH HARUS BERANI MEMBUKTIKAN. Jangan menuduh tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan belum diuji kebenaran tuduhan itu. Di mana tempat menguji dan mempertanggungjawabkan tuduhan? Tidak lain di pengadilan melalui DUE PROCESS OF LAW.

Halaman Berikutnya

Related Posts