Transaksi Janggal 300 Triliun di Kemenkeu, Rizal Ramli: Memang Payah, Sementara Rakyat Diuber-uber

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus menjadi sorotan usai mencuatnya skandal besar di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Belum rampung perkara harta janggal Rafael Alun Trisambodo yang notabene mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, kini Sri Mulyani kembali harus menelan pil pahit.

Sebab, bukan cuma Rafael Alun Trisambodo dan DJP, nyatanya oknum-oknum di Bea Cukai yang sejatinya adalah bawahan Sri Mulyani dan disinyalir juga terlibat dalam pusaran uang panas dengan jumlah fantastis.

Hal ini tercermin dengan ditemukannya pergerakan transaksi tak wajar mencapai Rp300 triliun yang melibatkan ratusan pegawai di DJP dan Bea Cukai.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rizal Ramli ikut menyoroti dugaan kasus bancakan korupsi di Kemenkeu tersebut.

Lewat akun Twitter @ramlirizal, dia mengungkapkan keheranannya kepada Sri Mulyani yang dinilai abai terhadap kejanggalan yang dilakukan jajarannya.

“Kok bisa Menkeu SMI cuek dan tidak melakukan tindakan apa2 thd hal2 yg tidak wajar dan koruptif selama ber-tahun2 ?”

Rizal Ramli pun memberi komentar menohok kepada Menkeu. Sebab, di saat Sri Mulyani galak menarik pajak dari rakyat tapi di sisi lain bawahannya berlaku lancung.

“Memang payah, sementara rakyat diuber-uber,” tandas Rizal Ramli.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap adanya pergerakan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Cuitan Rizal Ramli untuk Sri Mulyani. (Kolase Twitter/ @Ramlirizal)

Dijelaskan Mahfud MD, pergerakan transaksi tak wajar mencapai Rp300 triliun tersebut sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dengan melibatkan sebanyak 460 orang.

“Sudah dapat laporan pagi tadi, ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” ungkap Mahfud MD dikutip Kilat.com dari Antara, Kamis, 9 Maret 2023.

Baca Juga: Pernah Deklarasi Perangi Narkoba, Ammar Zoni Malah Ditangkap untuk Kedua Kalinya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, nilai Rp300 triliun tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2009 hingga 2023.

Sejak 2009, lanjutnya, transaksi tak wajar itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk dan baru terungkap usai mencuatnya kasus harta janggal Rafael Alun Trisambodo.

“Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan tapi kok didiemin gitu, baru sekarang bisa dibuka,” kata Mahfud.(*)

EDITOR

Related Posts