Utang Negara Membengkak, Masyarakat Tambah Miskin, Apa Sebab?

Oleh : Salamuddin Daeng

Salah satu penyebab mengapa rakyat Indonesia tambah miskin adalah utang negara dan utang bank BUMN ke luar negeri yang membengkak. Utang negara dibayar oleh masyarakat dengan pajak, sementara utang bank BUMN dibayar langsung oleh rakyat dengan bunga yang tinggi.

Bank BUMN banyak mengambil utang ke luar negeri, ke bank bank internasional, setelah itu mereka membungakan uang tersebut dua sampai kali lipat kepada rakyat. Bank bank di dalam negeri bisnisnya bagaikan “lintah darat” .

Sementara utang pemerintah terutama sekali meningkat cukup tinggi selama masa pemerintahan Jokowi. Hal ini dikarenakan pendapatan negara yang menurun terhadap GDP. Pendapatan yang menurun paling besar selama ini adalah PNBP yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam. Sehingga kurva penerimaan negara menunjukkan tren menurun sementara kurva utang trennya meningkat. Kurva ini berlawanan dalam satu dekade terakhir.

Mengapa? Utang pemerintah selama ini tidak dialokasikan untuk pembangunan atau usaha usaha yang produktif, namun untuk belanja rutin pemerintahan, membiayai mega proyek dan proyek yang tidak produktif atau mubazir. Selain itu yang paling besar adalah untuk membayar bunga kembali kepada pemberi utang. Begitu seterusnya hingga nanti jumlah bunga yang harus dibayarkan tak tertutupi lagi oleh pinjaman baru. Inilah bahayanya.

Ada juga utang pemerintah yang digunakan untuk mensubsidi energi fosil BBM yang ternyata belakangan banyak dipersoalkan karena ternyata BBM subsidi banyak yang disalahgunakan, diperdagangkan secara ilegal, digunakan oleh industri tambang dan sawit secara ilegal, digunakan sebagia alat angkut logistik tambang sawit, serta ritel ritel besar yang terindikasi oligipolistik. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga terkait abai mengawasi subsidi sehingga amburadul dan tidak tepat sasaran. Padahal sasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Tapi mereka ini justru tidak menikmati subsidi.

Atas dasar apa pemerintah mensubsidi pemilik mobil yang penggunaan untuk kepentingan pribadi. Apa mereka berjasa pada negara, berjasa mengendalikan inflasi, berjasa dalam menjaga stabilitas harga? Saya rasa ini harus dievaluasi.

Akibatnya utang dalam anggaran APBN tidak berkorelasi dengan dengan kesejahteraan rakyat. Utang tambah besar, rakyat makin banyak yang miskin. Rakyat dihimpit biaya hidup yang makin mahal. Tidak terbukti harga BBM subsidi terutama solar subsidi berperan mengendalikan harga harga.

Perlu juga menjadi perhatian bahwa bank bank BUMN mengambil utang di luar negeri dengan bunga rendah, lalu menjadi lintah darat kepada rakyat dengan membungakan uang sangat tinggi. Lebih tinggi dibandingkan bank bank swasta. Bank di Indonesia lepas kendali, lost of control, mereka menaikkan bunga secara semena mena. OJK dan BI tidak menjalankan kewajiban mereka. Bank di Indonesia tidak punya komitmen sama sekali terhadap agenda perubahan iklim. Padahal gubernur BI dan OJK ikut serta dalam perjanjian ini.

Komitmen bank pada rakyat dan pemulihan ekonomi juga tak tampak. Padahal kalau bank bank itu bangkrut nanti dan sepertinya semua akan bangkrut pada saatnya karena era perbankan telah berakhir, nanti rakyat juga yang akan menanggung utang utang mereka sebagaimana krisis 1998. Perlu menjadi perhatian bahwa bank bank BUMN seluruhnya mengambil utang di luar negeri dengan bunga rendah, lalu menjadi lintah darat kepada rakyat dengan membungakan uang sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan bank bank swasta umunnya.

Sementara rakyat kantongnya makin terkuras akibat pajak yang tinggi, bunga bank yang menggila, serta inflasi pada kebutuhan pokok yang tidak dikendalikan pemerintah. Sementara luka ekonomi akibat covid tidak punya peta jalan pemulihan.

EDITOR: REYNA

Related Posts