Wong Cilik’ Bisa KPR Rp500 Juta Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kini bisa memperoleh Kredit Pemilikan Rumah dengan bunga rendah.

Jakarta (Zonasatu News) — Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi peserta aktif Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini bisa memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Tak hanya memiliki platform mencapai Rp500 juta, tingkat bunga KPR ini terbilang rendah, hanya 7,75 persen per tahun. Sementara, jangka waktu KPR dipatok hingga 20 tahun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, BPJS hanya memberlakukan dua syarat, yaitu MBR merupakan peserta aktif dengan jangka waktu keanggotaan minimal satu tahun dan tidak menggunakan dana yang terhimpun dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimilikinya.

Sementara, mekanisme perolehan KPR, peserta BPJS juga diwajibkan telah menjadi nasabah di tiga lembaga perbankan yang merupakan mitra BPJS, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB.

“Mereka tinggal datang ke bank yang bekerjasama dengan kami lalu menunjukkan kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan dievaluasi oleh bank. Barulah mereka mendapatkan KPR dengan bunga murah,” ujar Agus saat penandatangan kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) dengan empat bank di Menara Jamsostek, Jakarta, Kamis (23/3).

Lebih rinci, Agus menerangkan, pemberian KPR akan diberikan mencapai 99 persen dari harga rumah yang maksimal sebesar Rp500 juta.

Lalu, pemberlakuan bunga tetap sampai masa kredit lunas dibayarkan, yakni sesuai dengan suku bunga acuan Bank Indonesia dalam 7Days Reverse Repo (7DRR) sebesar 4,75 persen ditambah 3 persen menjadi 7,75 persen.

Selain KPR, BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan dua fasilitas kredit lain untuk peserta dari kalangan MBR, yakni Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Untuk PRP, nilai kredit yang diberikan maksimal Rp50 juta dengan jangka waktu 10 tahun.

Menurut Agus, pemberian fasilitas KPR kepada MBR ini sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Ini sekaligus bentuk dukungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap kesuksesan program satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tiap tahunnya.

Adapun untuk tahun ini, target kucuran kredit yang disalurkan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp5 triliun atau memberikan kredit untuk sekitar 25 ribu rumah yang lokasinya berlaku di seluruh pelosok Tanah Air.

“Kami tidak targetkan berapa pembagiannya, yang penting langsung saja datang ke bank mitra lalu kalau memenuhi syarat akan segera diberikan,” kata Agus.

Senada dengan Agus, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, kesepakatan kerja sama ini merupakan langkah lanjutan dari Penandatangan Kerja Sama (PKS) yang sebelumnya telah disepakati kedua pihak.

Alokasi KPR yang ditujukan kepada ‘wong cilik’ yang memiliki penghasilan di tingkat upah minimum, kisaran Rp2 juta sampai Rp3 juta, dirasa Maryono sangat tepat agar mereka memiliki hunian yang layak, namun dengan bunga kredit yang tak membebankan.

“Bunga sekitar 7,75 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersil yang ada di kisaran 9 persen,” kata Maryono pada kesempatan yang sama.

Dengan kerja sama dalam memberi fasilitas KPR ini, Maryono meyakini, BTN dapat mengejar target pemberian KPR subsidi di tahun ini sebanyak 180 ribu sampai 200 ribu unit rumah. Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya sebanyak 159 ribu rumah dari KPR subsidi.

Rumah untuk Non-MBR

Selain memberikan fasilitas KPR kepada kalangan MBR, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kesempatan mendapatkan kredit bagi peserta non-MBR. Secara keseluruhan, syarat dan fasilitas yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan BPJS kepada MBR.

Yang berbeda hanya pemberian KPR berlaku mencapai 95 persen dari total harga rumah yang maksimal mencapai Rp500 juta. Sedangkan MBR bisa mendapatkan kucuran kredit sampai 99 persen dari total harga rumah.

“Yang kedua, khusus untuk pekerja kategori non-MBR, fasilitas PUMP tidak dapat dinikmati oleh pekerja, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015,” kata Agus.

Namun, pemberian KPR tersebut diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum pernah memiliki rumah atau merupakan rumah pertama yang mereka beli.((CNN Indonesia)

Related Posts