Juru bicara Kementerian Luar Negeri: Pengerahan pasukan Indonesia di Gaza akan berkontribusi pada perdamaian global

Gencatan senjata permanen di Gaza akan menjadi langkah pertama untuk memungkinkan akses kemanusiaan dan pemulihan, serta rekonstruksi di Gaza, ujar juru bicara kepada Anadolu

Indonesia melihat ruang untuk muncul sebagai aktor moral dan strategis melalui pengerahan pasukan di Gaza, kata anggota parlemen

ISTANBUL – Janji Indonesia untuk mengerahkan 20.000 personel ke Jalur Gaza akan “berkontribusi pada perdamaian global dalam kerangka PBB,” ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada Anadolu.

Vahd Nabyl A. Mulachela, bagaimanapun, menyerukan gencatan senjata yang “diterapkan secara permanen” di Gaza, yang akan “berfungsi sebagai langkah pertama untuk memungkinkan akses kemanusiaan” setelah dua tahun perang genosida oleh Israel.

“Pertama, kita harus memiliki gencatan senjata yang diterapkan secara permanen di Gaza, yang akan menjadi langkah pertama untuk memungkinkan akses kemanusiaan dan pemulihan, rekonstruksi, serta pada akhirnya kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara,” kata juru bicara tersebut.

Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB dan “berniat untuk melanjutkan peran ini,” ujarnya.

Dewan Keamanan PBB bulan lalu mengesahkan resolusi rancangan AS yang mengesahkan pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.

Indonesia melihat ‘ruang untuk muncul sebagai aktor moral dan strategis’

Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan pasukan ke Gaza “sangat signifikan.”

Hal ini menunjukkan “komitmen konkret Indonesia untuk melaksanakan mandat konstitusionalnya guna berpartisipasi dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Ia mengatakan langkah tersebut “juga konsisten dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif serta identitasnya sebagai negara Muslim terbesar, yang secara konsisten mendukung Palestina,” seraya menambahkan bahwa langkah Prabowo “menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang bertindak, bukan hanya mengutuk.”

Syahrul, yang memimpin Komite Kerja Sama Antar-Parlemen di DPR RI, mengatakan: “Ada kebutuhan untuk meningkatkan posisi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.”

“Dalam isu Palestina, banyak negara telah gagal menghentikan kekerasan. Indonesia melihat ruang untuk muncul sebagai aktor moral dan strategis. Dengan pengalaman panjangnya dalam misi penjaga perdamaian PBB dan dukungan publik domestik yang kuat, Indonesia memiliki legitimasi politik, moral, dan hukum untuk mengambil peran yang lebih proaktif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun “mayoritas rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung pembelaan Palestina sebagai mandat moral, kemanusiaan, dan konstitusional,” terdapat penekanan publik untuk memastikan bahwa setiap pengerahan pasukan harus memiliki “mandat PBB yang jelas, tujuan kemanusiaan murni, dan prosedur keamanan penuh sesuai dengan standar penjaga perdamaian PBB.”

Ia menyerukan tekanan internasional melalui Dewan Keamanan PBB untuk mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

“Indonesia dapat memimpin diplomasi lintas Organisasi Kerja Sama Islam, ASEAN, Uni Afrika, dan negara-negara di belahan bumi selatan dengan membangun momentum untuk penyelesaian politik jangka panjang,” ujarnya.

SUMBER: ANADOLU
EDITOR: REYNA

Related Posts