Agus Mualif : Konflik Klasik Antara Penguasa Versus Penganjur Kesalihan (bagian pertama)

Oleh : Agus Mualif Rohadi

Dalam Qs Al – Gafir 23 – 24 menyebutkan sebuah adagium permanen tentang relasi antara kekuasaan dengan penganjur kesalihan, yaitu :
ولقد ارسلنا موسى بايتناو سلطن مبين(٢٣ )
الى فرعون وهامن وقارون فقالوا سحر كذاب( ٢٤)
Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat ayat Kami dan keterangan yang nyata (23) kepada Fir’aun, Haman dan Qarun; lalu mereka berkata, (Musa) itu seorang pesihir dan pendusta (24).

Pada ayat tersebut, prinsip kekuasaan yang mengatur, mengelola hajat hidup orang banyak secara umum dibentuk oleh dua prinsip utama yaitu :
prinsip pertama berupa prinsip dasar perilaku salih mengacu pada ajaran atau hukum, falsafah, ide, hikmah yang bersumber dari keterangan (ilmu) ilahiah, dan prinsip kedua adalah prinsip penyatuan daya dari kekuatan, usaha, metode dan tehnik yang bersumber dari pengenalan (ilmu) dunia (yang memandang keterangan dari ilahi sebagai sihir dan dusta).

Dalam ayat tersebut, prinsip yang pertama diwakili seorang Nabi atau Rasul atau orang bijak yaitu Musa, dan prinsip yang kedua diwakili oleh 3 pemeran yaitu penguasa (Fir’aun), politisi (Haman) dan Pengusaha atau ekonom (Qarun).

Adagium yang bersumber dari sejarah kuno ini, dalam banyak fakta sejarah yang dituliskan dalam beberapa kitab suci menunjukkan bahwa relasi antara penganjur kesalihan dengan penguasa dapat menyatu namun lebih sering berhadap hadapan bahkan berbenturan.

Dalam sejarah yang termuat dalam Al – Qur’an, terdapat contoh faktual dimana dua pembentuk prinsip kekuasaan tersebut dapat menyatu dalam satu sosok figur yang ideal, yaitu seorang Nabi sekaligus sebagai penguasa. Sosok ini di perankan oleh Nabi Daud, Sulaiman dan Muhammad. Selebihnya, semua Nabi selalu berhadap hadapan dengan kekuatan kolaborasi dari penguasa, politisi dan pengusaha.

Dari 22 rasul setelah masa Nabi Nuh, hanya 3 Rasul yang menyatukan dua prinsip kekuasaan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa dua prinsip kekuasaan itu merupakan suatu prinsip yang rumit dan sulit untuk dapat disatukan. Prinsip kekuasaan yang kedua mempunyai kecenderungan menjauh dari prinsip kekuasaan yang pertama. Hal itu berakibat sejarah manusia selalu diwarnai oleh 1. Sejarah pertarungan perebutan kekuasaan, 2, Namun mengiringi sejarah perebutan kekuasaan itu muncul hikmah berupa sejarah evolusi ilmu (teori) kekuasaan.

Dari sejarah kuno, terbentuknya masyarakat bangsa dan agama muncul dan tumbuh secara bersamaan dimana geliat kehidupan manusia berpusat pada kuil dan istana. Hukum tertulis pertama yang dapat dilacak dan menjadi akar dari semua hukum yang berlaku hingga kini adalah hukum Musa yang dapat dilihat pada bangsa yahudi. Institusi dari prinsip kekuasaan yang pertama diwakili oleh knesset gedolah atau sanhedrin yang merupakan majelis para rabbi yang berfungsi menjaga ajaran bangsa dan agama sekaligus untuk menjalankan hukum. Sedang institusi prinsip kekuasaan kedua terletak di istana yang dipegang oleh raja. Sejarah imperium roma dengan Kristen, juga menunjukkan pola yang sama dimana prinsip kekuasaan yang pertama ada pada majelis para patriarch atau pendeta yaitu konsili, sedang prinsip kekuasaan yang kedua ada di istana dipegang oleh kaisar.

Suatu ketika dimana kehidupan masyarakat eropa digerakkan oleh kekuasaan gereja, maka gereja telah menyatukan dua prinsip kekuasaan tersebut pada imam tertinggi gereja. Namun penyatuan itu tidak terlampau lama, ketika gereja gagal dalam mensejahterakan pemeluknya, kemudian justru menjadi pemicu pemisahaan kekuasaan negara dengan agama.

Muncul sekularisme yang menjadi induk dari munculnya idelogi ideologi sekuler. Institusi prinsip kekuasaan yang pertama hanya tersisa pada kekuasan kehakiman yang dijalankan oleh profesional hukum bukan oleh pemimpin agama. Institusi prinsip kekuasaan yang pertama diatur oleh institusi yang dibentuk oleh prinsip kekuasaan yang kedua.

Dalam negara bangsa yang semakin plural prinsip kekuasaan sekuler memperoleh ruang semakin luas yang kemudian dikenal dengan trias politika. Ada kekuasaan kehakiman, namun bukan untuk menjalankan prinsip kekuasaan yang pertama, tetapi untuk menjalankan hukum bentukan dari institusi prinsip kekuasaan yang kedua. Prinsip kekuasaan yang kedua menjelma menjadi sistem kekuasaan dominan berupa sistem kekuasaan yang dijalankan oleh suatu dialektika hubungan kekuasaan eksekutif dengan legislatif yang mengatur dialektika peran Fir’aun, Haman dan Qarun dalam kekuasaan kenegaraan.

Namun demikian, dalam sejarah negara kuno maupun negara modern, tetap menunjukkan adanya suatu kejadian yang sama yaitu cukup banyak suku atau bangsa atau negara modern yang musnah karena gagal merelasikan secara baik dua prinsip kekuasaan yang tertulis pada adagium permanen dari Qs Al Gjafir 23 – 24 ….. (bersambung ke bagian kedua)

Editor: Setyanegara 

Related Posts