Tindakan Sewenang-Wenang Terhadap Anies Bisa Merobohkan Tatanan Demokrasi

Oleh Smith Alhadar
Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

Sepertinya pandangan ini tak berguna bagi elit penguasa. Tapi sangkakala harus ditiupkan dari sekarang biar seluruh anak bangsa bersiap diri menghadapi prahara yang mungkin akan segera terjadi.

Kami ketakutan menerima info terbaru dari Profesor Hukum Tatanegara Denny Indrayana bahwa KPK segera mempersangkakan Anies Baswedan terkait ajang Formula-E. Bisa saja info Denny meleset, apalagi KPK adalah lembaga yang rasional.

Penjegalan Anies nyapres tanpa legal standing yang meyakinkan bisa menimbulkan keos nasional.Dan lembaga antirasuah itu telah berubah menjadi bulldog. Bagaimana mungkin kami tidak takut!? Orang nekad biasanya narrow minded dan emosional.

Tentu Anies bukan pangeran dari kahyangan yang berlenggang ringan di muka bumi tanpa dosa. Tapi isu Formula-E terlalu dipaksakan. Mengapa kita sebagai bangsa makin hari makin bebal?

Senang atau tidak harus diakui, Anies telah menjadi icon pro-perubahan yang didukung puluhan juta orang. Dan mereka terlanjur tidak percaya pada kredibilitas KPK. Sebaliknya, mereka percaya pada niat jahat pihak yang bertujuan memenjarakan Anies.

Bukankah pelemahan KPK bermotif politik untuk melayani kepentingan kekuasaan dan oligarki? Dalam konteks ini, bagaimana publik mau percaya kalau kebencian terhadap Anies begitu mencolok?

Sudah lama kami dengar pihak-pihak menekan Ketua KPK Firli Bahuri untuk secepatnya menahan Anies agar dia tak menjadi kompetitor Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam pilpres nanti. Sehingga Pilpres hanya diikuti dua pasang calon.

Pimpinan negeri ini seharusnya menghormati spirit reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dengan nyawa. Spirit reformasi adalah menerapkan demokrasi secara konsisten. Faktanya, banyak pihak hendak membunuhnya. Secara vulgar pula.

Integritas Firli sedang disorot. Setelah berulang kali menekan anak buahnya mempersangkakan Anies kini ia diduga kongkalikong dengan kementerian ESDM biar korupsi di sana tak terbongkar.

Sebelumnya ia menerima gratifikasi dan bertemu dengan koruptor yang melanggar garis merah etika KPK. Mana bisa orang seperti ini diharapkan  untuk dipercaya. Kami ikuti secara saksama kasus Formula-E.

Sudah empat kali BPK mengaudit penyelenggaraan ajang itu tanpa menemukan penyimpangan. KPK sudah memeriksa Anies. Dan tidak ada kesepakatan di antara penyeledik KPK untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Dalam kewaspadaan publik atas perilaku KPK, secara kontroversial MK pimpinan Anwar Usman, memperpanjang masa jabatan Firli dan anak buahnya. Sulit untuk tidak mengaitkan keputusan itu dengan tujuan politik menjelang pilpres.

Setelah memperpanjang masa jabatan dan menyingkirkan komisioner yang berintegritas, kini semua penyelidik KPK, sesuai info Denny, sepakat mempersangkakan Anies setelah penggelaran perkara ke-19.

Sebenarnya pembuktian ada tidaknya korupsi di ajang Formula-E tidak sulit. Semua pihak yang terlibat event ini masih hidup. Dokumen-dokumen yang relevan juga masih tersimpan rapi di Balaikota.

Anies juga bukan petinggi partai pendukung pemerintah. Dengan kata lain, ia tak punya beking penguasa. Dus, ia rentan untuk dikriminalkan. Tapi fakta bahwa kasusnya sulit ditangani menunjukkan legal and ethical standing KPK vis a vis Anies memang lemah.

Keluhan KPK bahwa mereka kesulitan menjadikannya tersangka lantaran takut simpatisannya marah tak bisa dipercaya. Toh, setelah ketidakpercayaan publik terhadap KPK bereskalasi, justru Anies mau dipenjarakan. Permainan bodoh yang membahayakan macam apa lagi ini!

Kasus-kasus yang mencolok tak disentuh. Misalnya, kasus Sumber Waras yang melibatkan Ahok yang, menurut BPK, berpotensi merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar.

Kasus suap Harun Masiku yang disebut-sebut melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto didiamkan. Demikian pula kasus korupsi E-KTP yang dilaporkan melibatkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto diduga merupakan pasien rawat jalan. Alhasil, sekiranya serius memberantas korupsi seharusnya mereka dibawa ke meja hijau.

Yang menyedihkan, saat ini kampus berubah menjadi kuburan karena para civitas akademika takut bersuara demi menyelamatkan diri.

Apa penyebab dendam kepada Anies? Ada banyak alasan yang dikemukajan secara implisit dan analisis para pengamat. Di antaranya, Anies tak bersedia melanjutkan legacy Presiden.

Tapi belakangan, setelah Andy F Noya — dalam acara “Kick Andy” di MetroTv yang menghadirkan Anies — isu yang kurang diketahui publik mencuat ke permukaan. Atas nama publik, Andy menyatakan Anies menelikung Bapak terkait tongkat sakti (Cakra) milik Pangeran Diponegoro.

Cakra itu dirampas pemerintah kolonial Belanda setelah Diponegoro berhasil ditangkap. Saat belum lama menjabat sebagai Mendikbud, Cakra yang sangat bernilai itu dikembalikan Belanda kepada pemerintah RI melalui Anies karena Presiden sedang melawat ke Filipina.

Menurut Andi F Noya, Presiden sangat kecewa karena ingin menjadi orang pertama yang menerima tongkat sakti itu. Bagi orang Jawa, kasus ini sangat sensitif. Diyakini orang pertama yang nenerima cakra itu akan menjadi pemimpin besar

Mungkin saja ada versi sendiri yang membantah narasi versi Anies. Saya menghargai budaya lokal kendati saya tidak mempercayai klenik. Toh, hal-hal yang irasional pun dapat dijelaskan secara rasional menggunakan ilmu pengetahuan modern, seperti antropologi.

Bangsa ini juga telah melahirkan presiden-presiden besar tanpa mereka memegang cakra itu. Kemampuan intelektual dan leadership merekalah yang menjadikan mereka pemimpin besar.

Jangan, Pak! Perlawanan besar akan muncul dari dalam maupun luar negeri. Pilar-pilar negara akan roboh, tatanan demokrasi akan berantakan, dan bangsa ini kembali terpuruk.

Tak sepadan, pembalasan dendam kepada Anies dengan mengorbankan bangsa secara keseluruhan. Tindakan sewenang-wenang terhadap Anies justru bisa menjadi bumerang.

Jangan percaya pada info dari para penjilat bahwa penjegalan Anies tak akan beresiko. Ekspektasi rakyat atas mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah terlalu tinggi untuk bisa digembosi. Di mana-mana sekarang orang bicara tentang people power.

Tangsel, 24 Juni 2023

EDITOR: REYNA

Related Posts