Forum Advokat Untuk Perlindungan Profesi (FAPP) Minta Polda Sumbar Lepas Advokat LBH Padang dan Organisasi Sipil Yang Ditahan

ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA – Forum Advokat untuk Perlindungan Profesi (FAPP) meminta Polda Sumatera Barat segera melepaskan semua advokat yang tergabung dalam LBH Padang maupun organisasi sipil lainnya yang ditahan, demi menghormati prinsip dan nilai keadilan bagi semua.

FAAP dalam keterangan tertulisnya menyatakan, hingga saat ini lebih dari 1 x 24 jam, status pengamanan 7 orang Advokat LBH Padang oleh aparat Polda Sumatera Barat belum jelas. Hal ini bertentangan dengan nilai dan prinsip peradilan pidana terpadu (criminal justice system) yang harus menjelaskan kepada “terperiksa” status pemeriksaan dan proses hukum yang dihadapinya.

Penahanan itu menyusul setelah satu pekan berlangsung aksi damai masyarakat Air Bangis Pasaman Barat yang didampinggi oleh pengacara publik dari Yayasan LBH Indonesia kantor LBH Padang, organisasi kemasyarakatan (CSO) dan Mahasiwa berlangsung.

Akan tetapi, memenurut FAAP, pada Sabtu siang tanggal 5 Agustus 2023, masyarakat dipaksa pulang dan 7 orang advokat, mahasiwa dan tokoh masyarakat dibawa ke Mapolda Sumbar.

“Padahal tujuan utama untuk beraudiensi dengan Gubernur Sumatera Barat belum terwujud,” tulis keterangan tertulis FAPP.

Awalnya masyarakat Air Bagis, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat bertolak ke Padang guna beraudiensi dan menyampaikan pendapatnya agar Proyek Strategis Nasional pembangunan Kawasan industry dengan investasi sebesar 150 Trilyun yang dibangun oleh Pabrik  PT Abaco Pasific difikirkan kembali karena berdampak pada masyarakat sekitar.

FAPP yang berdiri untuk kepentingan perlindungan atas keadilan (interest of justice) menegaskan, semua orang berhak untuk mendapatkan layanan hukum yang efektif dengan cara yang sesuai dan tepat dari seorang advokat sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 dan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

“Negara harus melindunggi peran advokat sebagai penyambung lidah (voice of voiceless) dalam menjalankan peran, tugas dan kewajibannya dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Bantuan Hukum dan Pasal 16 UU Advokat serta poin ke 16 dan 17 Basic Principles on the Role of Lawyers,” tegas FAAP.

FAPP menilai telah terjadi pelanggaran Hukum dan tidak menghormati profesi hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Point 16 dan 17 Basic Principles on the Role of Lawyers.

“Berdasarkan itu, maka kami dari Forum Advokat untuk Perlindungan Profesi (FAPP) meminta agar segera melepaskan kesemua advokat yang tergabung dalam LBH Padang maupun organisasi sipil lainnya demi menghormati prinsip dan nilai keadilan bagi semua,” pungkas FAPP.

Kami Yang Menyatakan :

1. Alvon Kurnia Palma.

2.Suryadi,SH

3. Deddy Prihambudi

4. Ady Surya

5. Hermawanto

6. Haneda Sri Lastoto

7. Muh Hamka Hamzah

8. Vino Oktavia

9. Miko Kamal

10. Maruli Rajagukguk

11. Abdul Azis,

12. M Irsyad Thamrin

13. Iwan Kurniawan

14. Melani

15. Abdul Kadir Wokanubun

16. Firmansyah

17. Romy Leo Rinaldo

18. Irwandi Loebis

19. A n w a r

EDITOR: REYNA

Related Posts