Praktek Percaloan “Legal” Mahasiswa Baru di ITS Harus Dihentikan

SURABAYA – Penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2024 menuai keluhan dan kecaman dari calon orangtua mahasiswa, terutama jalur Seleksi Mandiri Kemitraan

Dilaman ITS dijelaskan ada lima jalur penerimaan mahasiswa yaotu: jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Mandiri Beasiswa, Seleksi Mandiri Umum, dan Seleksi Mandiri Kemitraan.

Seleksi Mandiri Kemtitraan diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK sejenis yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dan merupakan rekomendasi instansi mitra (Perusahaan/Pemprov/ Pemkab/Pemkot) yang mempunyai nota kesepahaman dengan ITS ditunjukkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama.

“Jalur Mandiri Kemitraan ini dalam prakteknya merupakan percaloan atau makelaran yang dilegalkan oleh Rektorat atau ITS. Mengapa demikian? Karena orangtua harus memberikan sumbangan dua pintu. Sumbangan kepada ITS dan sumbangan kepada mitra tersebut,” ujar orangtua calon mahasiswa yang minta namanya tidak disebutkan.

Sumbangan kepada ITS, katanya, bisa dimengerti karena untuk membantu proses akademik belajar mengajar. Tetapi sumbangan kepada mitra itu untuk apa? Lagipula jumlahnya tidak kecil.

“Dan disebutkan jumlah minimalnya, seperti layaknya pemalakan,” kata orangtua calon mahasiswa itu, sambil menyebutkan jumlahnya puluhan juta, tapi dalam prakteknya orangtua ada yang menyumbang sampai ratusan juta. Karena mereka ingin mendapatkan prioritas rekomendasi.

Secara teknis dia mengatakan, mahasiswa dan orangtua harus membuat surat pernyataan kesanggupan menyumbang sejumlah uang. dan akan dibayarkan setelah nanti diterima di ITS sesuai jurusan yang diminati.

Saat ditanyakan format surat pernyataan, dia menjelaskan sudah ada formnya, jadi tinggal diisi saja.

“Ini apa namanya kalau bukan calo atau makelar?” tegasnya, sambil menunjukkan beberapa mitra ITS dari lembaga dan industri besar di Jawa Timur.

“Kemitraan dengan industri itu bagus bagi ITS karena memang kampus berbasis teknologi. Tetapi kalau mitra itu untuk jalur percaloan atau makelaran, tentu saja menjadi aneh. Dan itu praktek tidak terpuji, yang melanggar etika dan hukum,” jelasnya.

Ruang pendidikan seperti ITS ini seharusnya jangan dikotori dengan praktek-praktek kotor seperti itu.

“Kita juga menyesalkan kenapa ITS melagalkan praktek itu, bahkan seolah tutup mata praktek “jual beli” rekomendasi itu,” sesalnya.

Dia minta pihak otorita ITS melakukan koreksi atas kebijakan ini.

“Sebaiknya jalur mandiri kemitraan dihapus saja, dilebur ke mandiri umum saja,” katanya.

EDITOR: REYNA

Related Posts