Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (Bagian 4): Aktor penting dibalik keputusan politik Prabowo

Oleh: Budi Puryanto
Pemimpin Redaksi zonasatunews.com

Budi Puryanto

Sufmi Dasco Ahmad dikenal sebagai salah satu tokoh penting dan strategis di Partai Gerindra, terutama dalam mendukung langkah-langkah politik Prabowo Subianto, baik di partai maupun dalam konteks politik nasional. Sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan politik di Gerindra, termasuk memobilisasi dukungan partai-partai di parlemen.

Dibalik Keputusan Politik Prabowo

Sebagai Ketua Harian, Dasco bertanggung jawab memastikan seluruh keputusan politik Gerindra, termasuk yang diinisiasi Prabowo, mendapat dukungan penuh dari kader dan simpatisan. Ia memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan partai, terutama di tengah persaingan politik nasional.

Sebagai figur senior di Gerindra, Dasco kerap menjadi penghubung antara Prabowo dan partai-partai lain dalam koalisi. Perannya sangat penting untuk memastikan bahwa langkah politik Prabowo mendapat dukungan lintas partai, khususnya dalam isu strategis seperti kebijakan ekonomi, politik, pertahanan, dan politik luar negeri.

Sebagai contoh, dalam konteks keputusan rencana kenaikan pajak barang mewah 12,5% atau isu-isu fiskal lainnya, Dasco berperan menjembatani visi Prabowo dengan kebutuhan legislasi di DPR. Ia membantu memastikan kebijakan yang diusulkan sesuai dengan visi partai yang pro-rakyat, terutama terkait sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Menaikan pajak barang mewah sebesar 12,5%, dan menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Usulannya begitu, setuju nggak,” kata Dasco yang memberikan penjelasan di ruang Rapat Paripurna DPR, setelah diminta oleh Ketua DPR Puan Maharani menanggapi.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya berkembang isu negatif dan penolakan kenaikan pajak. Tetapi setelah diputuskan bahwa yang dinaikkan khusus pajak barang mewah, suasana ruang DPR menjadi bergemuruh, disambut sukacita. Apalagi keputusan itu diikuti dengan menurunkan pajak barang-barnag yang menjadi kebutuhan masyarakat. Luar biasa, Ini kalau di arena balap motor GP, seperti Rossi yang lihai menyalip ditikungan sirkuit. Begitulah kepiawaian Mister Dasco.

Hal menarik terjadi saat saat memberikan konferensi pers, setelah Dasco mengajak para pimpinan Komisi terkait menghadap Prabowo untuk menjelaskn keputusan DPR. Lagi-lagi kesantunan politiknya nampak sekali, dia hanya memberikan pengantar. Selebihnya Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI justri yang diminta untuk menjelaskan kepada publik, apa yang dibicarakan dengan Presiden Prabowo terkait keputusan kenaikan pajak barang mewah tersebut. Mister Dasco justru memberikan ruang seluasnya kepada koleganya, dia tidak memonopoli ruang komunikasi publik, meskipun dia isa melakukan itu, kalau dia mau.

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI

Gestur politik menyejukkan

Didalam komunikasi publik, Dasco memiliki gestur politik yang “tenang dan sejuk”. Oleh karena itu wajar apabila dia sering tampil menjadi juru bicara partai dalam isu-isu sensitif untuk menjelaskan posisi Gerindra dan kebijakan politik yang diinisiasi Prabowo. Hal ini termasuk menjawab kritik terhadap kebijakan atau keputusan yang dinilai kontroversial.

Dengan pengaruhnya di DPR dan kepemimpinannya di Gerindra, Dasco menjadi aktor kunci dalam memfasilitasi implementasi visi dan agenda politik Prabowo di berbagai tingkatan pemerintahan dan parlemen.

Kita ambil contoh saat Dasco tiba-tiba menjelaskan pembatalan rencana DPR untuk merevisi Putusan MK terkait batasan jumlah suara pencalonan di Pilkada.

Kita masih ingat betul, bagaimana dengan tiba-tiba dia memberikan penjelasan resmi terkait keputusan DPR untuk membatalkan rencana merevisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur batasan pencalonan kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah ini muncul di tengah spekulasi publik tentang adanya upaya legislatif untuk mengintervensi keputusan MK.

Dasco menegaskan bahwa DPR menghormati independensi MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. Menurutnya, pembatalan rencana revisi ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia dan mencegah konflik politik yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa segala putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak semestinya ada intervensi yang melemahkan kredibilitas lembaga tersebut.

Latar Belakang Polemik

Polemik ini bermula dari usulan beberapa pihak di DPR yang mempertimbangkan revisi undang-undang sebagai respons atas putusan MK terkait batasan pencalonan kepala daerah. Namun, rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pengamat politik, dan masyarakat sipil, yang melihatnya sebagai langkah yang bisa melemahkan supremasi hukum. Tekanan publik pun akhirnya memaksa DPR untuk meninjau ulang langkah tersebut.

Putusan MK tersebut mengatur syarat-syarat tertentu yang melonggarkan batasan pencalonan partai di Pilkada serentak, dengan mengurangi syarat minimal yang relatif kecil.Dengan putusan MK tersebut, ruang politik bagi partai lebih luas, lebih leluasa dalam mengusung calon, termasuk yang fenomenal di Pilkada DKI Jakarta, PDI Perjuangan akhirnya bisa mengusung calonnya sendiri.

Dasco: Demokrasi Harus Dijalankan Sesuai Konstitusi

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI, Dasco menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan demokrasi yang sehat. “Kami memahami bahwa putusan MK memiliki pertimbangan konstitusional yang mendalam. Sebagai wakil rakyat, DPR harus menjadi pelindung nilai-nilai konstitusi, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pembatalan rencana revisi ini bukanlah hasil tekanan politik semata, melainkan komitmen DPR untuk menjaga harmoni antara lembaga negara. “Kami tidak ingin publik memiliki persepsi bahwa ada upaya DPR untuk mencampuri kewenangan MK,” tambahnya.

Keputusan pembatalan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menyebut langkah DPR sebagai keputusan tepat yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menghormati aturan main. “Langkah ini menunjukkan bahwa masih ada kesadaran untuk menjaga supremasi hukum dan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan kita,” kata Refly.

Pembatalan rencana DPR untuk merevisi putusan MK menjadi momentum penting bagi demokrasi di Indonesia. Penjelasan yang diberikan oleh Don Dasco itu mencerminkan upaya legislatif untuk memperbaiki hubungan antara lembaga negara dan memperkuat kepercayaan publik.

Tentu saja keputusan DPR yang disampaikan oleh Mister Dasco ini disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia, menjelang detik-detik akhir jadwal pendaftaran calon Kepala Daerah. Disini dapat dibaca, bahwa keputusan DPR ini bukanlah semata konsensus dan kesadaran politik baru DPR, tetapi ada “tangan Prabowo” ikut campur. Ini yang menjelaskan mengapa Dasco yang menyampaikan penjelasan ke publik, bukan yang lain.

BERSAMBUNG

EDITOR: REYNA

BACA JUGA:

#Mister Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (Bagian 1): Reputasi dan Loyalitas Tanpa Batas

# Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (Bagian 2): “Profesor Kancil”, “Don Dasco”, dan “Mr. Dasco”

# Sufmi Dasco, Senopati Politik Prabowo Subianto (Bagian 3): Kesetiaan, Kepercayaan, dan Kehormatan

Related Posts