China Makin Arogan,Tak Akui Wilayah RI Di Laut Natuna, 50.000 km Persegi Wilayah ZEE Indonesia Masuk Klaim China

ZONASATU NEWS, JAKARTA — China menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan Tiongkok sempat memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal baru-baru ini.

Beijing menegaskan bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut.

Pantai Cemaga, Natuna

“China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha (yang terletak di Laut China Selatan),” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing pada Selasa (31/12), seperti dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri China.

• BACA JUGA : RI Protes Keras ke China, Kapal China Langgar Kawasan ZEE Di Laut Natuna

Geng menegaskan China juga memiliki hak historis di Laut China Selatan. Menurutnya, nelayan-nelayan China telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan sekitar Kepulauan Nansha, yang menurut Indonesia masih merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Peta pulau Natuna

Padahal, klaim China atas perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Geng juga berdalih bahwa kapal yang berlayar di kawasan itu baru-baru ini adalah kapal penjaga pantai China yang tengah melakukan patroli rutin.

“Patroli rutin untuk menjaga ketertiban laut dan melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat kami yang sah di perairan terkait,” kata Geng.

Akibat insiden itu, Kemlu RI telah melayangkan protes kepada China dengan memanggil duta besarnya di Jakarta pada awal pekan ini.

Seperti diketahui, baru-baru ini perairan Natuna kembali disusupi kapal asing asal China. Kapal-kapal tersebut langsung ditangkap pada Senin (30/12).

Kapal China di perairan Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)

Bahkan beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan China yang dikawal kapal coast guard negara tersebut malah mengusir kapal milik nelayan Indonesia. Gambar dalam video itu mengesankan, perairan Natuna seolah-olah masuk wilayah China.

Tolak Klaim China

Melalui pernyataannya pada Rabu (1/1), Kemlu RI menolak “klaim unilateral” China tersebut.

“Klaim historis China atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016,” kata Kemlu RI.

“Indonesia juga menolak istilah ‘relevant waters’ yang diklaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.”

Meski berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan China di perairan tersebut. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung kode etik Laut China Selatan segera diterapkan.

Kode etik itu dibentuk sebagai pedoman negara-negara bertindak di perairan kaya sumber daya alam tersebut demi mencegah konflik.

• BACA JUGA : Pulau Natuna, Si Cantik Yang Jadi Rebutan

Masuk Tanggal 19 dan 24 Desember

Kabar masuknya kapal-kapal China ke ZEE Indonesia viral di media sosial. Kepala Bakamla, Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, membenarkan hal tersebut.

Menurut dia, pihaknya sejak 10 Desember sudah bekerjasama dengan rekan di regional di dunia untuk memantau ada kapal tersebut akan masuk ke perairan Indonesia.

Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 01 menangkap dua kapal perikanan asing ilegal di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara. (ilustrasi)

“Maka kita gerakkan kapal-kapal kita ke sana dan memang diperkirakan tanggal 17 mereka masuk, ternyata mereka masuk tanggal 19. Kita temukan kita usir. Tapi tanggal 24 dia kembali lagi. Kita tetap hadir di sana,” kata Achmad.

Menurut dia, hal ini sudah dikoordinasikan dengan Kemenko Polhukam kemudian Kementerian Luar Negeri. “Karena walaupun bagaimana, tentunya kita harus melakukan suatu kegiatan yang ada orkestrasif (koordinasi),” jelas Achmad.

Indonesia Tidak Memiliki Overlapping Jurisdiction dengan China

Dikutip dari laman resminya, Kemenlu mencatat ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS. Sedangkan China sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormati keputusan tersebut.

Kemudian, Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China. Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash-line China, karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

Keindahan pantai di Pulau Natuna

Kemenlu RI menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China. Indonesia juga tidak akan pernah mengakui sembilan dash-line China. Sebab, penarikan garis tersebut bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS pada 2016.

Mengenal 9 Garis Putus-putus Tiongkok dan Klaim Laut China Selatan

Nine dash line yang dirancang China. (theglobalist)

Tiongkok mengklaim bahwa mereka yang berhak atas sebagian besar Laut China Selatan. Klaim itu berdasarkan sejumlah catatan kuno sejarah dinasti-dinasti yang berkuasa di China daratan. China mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi.

Selanjutnya, China menyebutkan Kepulauan Spratly dan Paracel ditemukan oleh seorang petualang Cina pada masa Dinasti Song. Kesimpulan tersebut diambil karena mereka yakin ada peninggalan kebudayaan dari wilayah Tang di pulau Spratly saat Dinasti Song.

Wujung Zongyao, sebuah literatur militer Cina kuno, mencatatkan kepulauan Paracel ke dalam wilayah kedaulatan kerajaan China. Di buku itu disebutkan bahwa Kepulauan Paracel sebagai Kepulauan Changsa, namun kelanjutan nasib pulau ini tidak jelas setelah Dinasti Song jatuh.Pada saat Dinasti Ming berkuasa, Pulau Paracel kembali diteliti dan kemudian menambahkan Kepulauan Spratly atau Pulau Shintang ke dalam kedaulatannya.

Pada Dinasti Qing, Kepulauan Spratly dan Paracel dimasukkan ke dalam administratif Pulau Hainan.Setelah Perang Dunia II, tepatnya tahun 1947, pemerintah China membuat peta resmi wilayah kedaulatan Cina. Dalam peta tersebut Cina memberi sebelas garis putus-putus di sekitar Laut Cina Selatan. Termasuk di dalamnya Pulau Spratly dan Paracel.

Karena faktor masa lalu inilah, China akhirnya merasa bahwa secara administratif wilayah Spratly dan Paracel (Changsa dan Shitang) masuk ke dalam wilayah kedaulatan mereka.Tiongkok selalu menegaskan klaim mereka atas Laut China Selatan menggunakan sembilan garis putus (nine dash line).

Dengan sembilan garis putus itu, meski klaim Tiongkok tidak menjorok ke laut teritorial Indonesia, akan tetapi berdempet dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang digunakan para nelayan Indonesia untuk memperoleh penghasilan.

Luas klaim sembilan garis putus, menurut laporan US Department of State, setara dengan 22 persen dari total wilayah darat Tiongkok, atau seluas 2.000.000 km persegi.

Buku kuno yang dijuluki “holy grail” ini diklaim ditulis lebih dari 600 tahun yang silam. Buku kuno tulisan tangan inilah yang jadi dalih Cina sebagai pemilik hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan yang kini disengketakan banyak negara.
Buku tersebut juga diklaim Cina sudah jadi warisan turun-temurun nelayan Cina sejak ditulis. Buku itu merupakan panduan navigasi tradisional yang dikenal sebagai “genglubu”.
Dalam buku tersebut terdapat petunjuk navigasi ke kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan yang diklaim Cina dengan nama Kepulauan Nansha dan Huangyan. Namun oleh Filipina dan Taiwan juga diklaim dengan nama Scarborough Shoal.

50.000 km persegi masuk kalim China

Sembilan garis putus itu meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan dengan negara lain. Semisal, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina, dan juga berada di dalamnya Laut Natuna milik Indonesia.

Dalam sembilan garis putus (dash) tersebut, dalam dash 3, laut yang berjarak 75 nm (1 nautical mile= 1,852 km) dari Pulau Sekatung diklaim menjadi wilayah kedaulatan Tiongkok, termasuk laut Natuna.

Menurut Li Guoqiang, Deputi Direktur Studi Perbatasan China di Akademi Ilmu Sosial China, 50.000 km persegi wilayah Indonesia ada yang tumpang tindih dengan wilayah klaim China. “Anda bertanya soal Indonesia? Ada seluas 50 ribu kilometer persegi wilayah tumpang tindih antara klaim China melalui Sembilan Garis Putus-Putus dengan ZEE Indonesia,” kata Li Guoqiang, di Beijing, seperti dikutip BATAMNEWS.CO.ID, Batam.

Insiden Indonesia dan China di Natuna Sudah 3 Kali, Ini Rinciannya

Hubungan Indonesia dan China sedang memanas akibat insiden penembakan kapal nelayan China yang mencari ikan di perairan Natuna. Insiden maritim yang melibatkan Indonesia dan China di perairan Natuna sudah tiga kali terjadi.

Insiden pertama terjadi bulan Maret 2016. Saat itu, kapal pasukan penjaga pantai (coast guard) China membantu kapal nelayannya yang ditahan aparat Indonesia di dekat Natuna atas dugaan mencuri ikan. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah protes keras dan memanggil Duta Besar China di Jakarta.

Kapal Coast Guard Tiongkok yang menghalangi upaya penangkapan kapal pencuri ikan di perairan Natuna. (foto: fox/batamnews)

Insiden kedua terjadi akhir bulan Mei 2016, di mana Beijing memprotes keras tindakan Angkatan Laut Indonesia yang menyita kapal China di sebuah perairan di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia. Kapal China disita karena diduga menangkap ikan di wilayah Indonesia secara ilegal. 

Selanjutnya, insiden ketiga atau terjadi bulan Juni 2016.Kapal perang Indonesia mendekati 12 kapal asing yang diduga mencuri ikan di Natuna. Kapal-kapal asing itu melarikan diri, namun ada satu kapal berbendera China yang berhasil ditangkap.Dalam insiden terakhir ini China protes keras dan menyalahkan Indonesia.

“Tindakan Indonesia melanggar hukum internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs kementerian itu, Senin (20/6/2016).

Indonesia, kata Hua Chunying, sudah menyalahgunakan kekuatan militer untuk mem-bully kapal nelayan China.

”China sangat memprotes dan mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan,” kata Hua Chunying.Diplomat perempuan China ini ngotot insiden penembakan terjadi di wilayah perairan tradisional China, di mana Beijing telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan.

Keindahan pulau natuna, pulau sahi, pantai sahi

RI tak boleh menyerah

Seperti disebut sebelumnya, Li Guoqiang, Deputi Direktur Studi Perbatasan China di Akademi Ilmu Sosial China menyebut, 50.000 km persegi wilayah Indonesia ada yang tumapang tindih dengan wilayah klaim China. “Anda bertanya soal Indonesia? Ada seluas 50 ribu kilometer persegi wilayah tumpang tindih antara klaim China melalui Sembilan Garis Putus-Putus dengan ZEE Indonesia,” kata Li Guoqiang, di Beijing, seperti dikutip BATAMNEWS.CO.ID, Batam.

Pulau Senua di perairan Natuna belum berpenghuni

RI tak boleh lembek terhadap gertakan China. Klaim China tidak memiliki dasar yang kuat. Tapi, seperti kita tahu, China tidak mau melepaskan wilayah yang diklaim menjadi miliknya itu. Justru makin arogan. Apalagi kekuatan militer dan ekonominya saat ini makin kuat, diprediksi China akan semakin agresif di laut China Selatan, khususnya di perairan Natuna. 

Apabila China memaksakan ingin menguasai wilayah Laut Cina Selatan sesuai yang diklaimnya akan menyangkut salah satu wilayah kedaulatan NKRI yakni kepulauan Natuna, yang secara langsung menyangkut 2 aspek Ketahanan Nasional, yakni Geografi dan Sumber Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya.

Jangan sampai besarnya hutang membuat RI tunduk ke China. Kedaulatan negara tidak boleh tersandera oleh hutang, berapapun besarnya.

Penulis : Budi Puryanto

Editor : Setyanegara

Related Posts