Chris Komari: Hadapi Sistem Pemerintahan Demokrasi Yang Buruk, Ubah Sistemnya Atau Orangnya Dulu?

Oleh: Chris Komari

Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA)

Ketika kita menghadapi satu sistem pemerintahan demokrasi yang sangat buruk, yang perlu dirubah itu sistem-nya dulu atau orang-nya…???

Jawaban yang ideal adalah dua-duanya harus dirubah dan di overhaul.

Tetapi dunia politik pemerintahan itu jarang yang ideal, bahkan banyak yang ruwet, korup dan manipulative.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, saya perlu menjelaskan beberapa hal dibawah ini.

(A). Budaya satu bangsa, atau kebiasaan seseorang dalam bertindak dan bersikap itu bisa dirubah dengan mengubah orang-nya atau sistem-nya….????

Saya akan memberikan contoh kongkrit dan ilustrasi yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjawab pertanyaan diatas.

(1). Orang Indonesia itu pada umumnya terkenal “tidak” disiplin dengan “waktu” dan sulit untuk menghormati aturan dan rambu-rambu lalu lintas.

Ini adalah semacam budaya umum bagi orang Indonesia.

Lihat saja ketika rambu lalu lintas itu sudah merah, masih saja banyak yang tidak peduli, nylonong saja enak udele dewe.

Rambu lalu lintas, merah, kuning dan hijau itu sepertinya tidak ada bedanya, mungkin dianggap lampu decoration dijalan raya….!!!

Ketika ada undangan pertemuan misalnya ditentukan jam 09:00 pagi, begitu banyak orang kita yang datang terlambat, kadang datangnya jauh diatas jam 09:00 pagi.

(2). Tetapi ketika orang Indonesia itu pindah tinggal dinegara BARAT, misalnya pindah tinggal di Australia, Canada atau Amerika Serikat (AS), mereka “terpaksa” dan “dipaksa” oleh budaya dan sistem kehidupan dinegara BARAT untuk mulai disiplin dengan waktu, setiap menghadiri undangan pertemuan selalu on time dan tidak terlambat.

Bahkan ketika naik mobile dan rambu lalu lintas sudah merah, mereka berhenti total meski jalanan itu kosong blong dan tidak ada POLICE OFFICER standing by disekitar rambu lalu lintas itu.

(B). Yang menjadi pertanyaan itu adalah mengapa sikap, tingkah laku dan budaya orang Indonesia yang dulunya tidak peduli dengan waktu, tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas ketika pindah hidup dinegara BARAT berubah total dan menjadi disiplin dengan waktu dan discipline dengan rambu-rambu lalu lintas….???

(1). Jawabannya adalah karena sistem, budaya dan enforcement aturan lalu lintas di negara BARAT itu sudah berjalan dengan baik, plus konsekwensi melanggar rambu-rambu lalu lintas itu bisa sangat FATAL, bisa terjadi tubrukan bila tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Disamping itu, budaya di negara BARAT dimana datang terlambat dalam meeting yang sudah ditentukan jamnya itu terasa sangat tidak sopan, membuat perasaan tidak nyaman dan bisa dikatakan tidak menghormati orang yang mengadakan pertemuan itu, dll.

Untuk menghindari uneasiness (perasaan yang tidak nyaman), orang BARAT senang datang lebih awal 15 menit sebelum pertemuan dimulai atau kerja dimulai.

Untuk pelanggaran rambu lalu lintas, dendanya cukup tinggi dan bila terlambat bayar denda, malah dendanya menjadi DOUBLE bahkan bisa TRIPLE dari denda awalnya.

Baca Juga:

• Chris Komari: Bagaimana Awal Partai Politik Mengkudeta Kedaulatan Tertinggi Rakyat Indonesia?
• Chris Komari: Kredibilitas Sudah Nyungsep, KPU Harus Ditambah 2 Orang Perwakilan Partai

(C). Kesimpulannya adalah ternyata sistem yang baik itu akan memaksa orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang tidak disiplin menjadi disiplin karena dipaksa oleh sistem.

Likewise, sistem yang buruk akan membuat orang yang baik ikut menjadi buruk karena terpaksa harus mengikuti arus.

Sebab kalau melawan arus malah capek sendiri dan rugi sendiri, kehabisan waktu, tenaga dan uang yang lebih banyak.

Bahkan ada orang yang mengatakan bahwasanya, biar malaikatpun kalau ikut dalam sistem politik pemerintahan ditanah air akan ikut menjadi buruk, korup dan manipulative.

Dari contoh dan ilustrasi diatas sekarang kita bisa menjawab pertanyaan diatas, siapa yang harus dirubah dulu, orang-nya atau sistem-nya…???

Jelas sistem-nya, tetapi sistem itu baru akan berjalan dengan baik bila diback up dengan strict reinforcement dan disiplin yang tinggi terhadap the rule of law, bukan the rule of man.

Artinya, the rule of law itu berlaku terhadap semua orang secara adil (equally), tidak tenang pilih dan pandang bulu.

Baca Juga:

• Chris Komari: Hak Recall Bagian Dari Kedaulatan Tertinggi Rakyat, Dijalankan Melalui Recall Election
• Chris Komari: Ada Kekuasaan Struktural Yang Bisa Memanipulasi Dan Merekayasa Hasil Pilpres 2024

(D). Itulah mengapa FTA mencetuskan 10 solusi terhadap masalah politik dan ekonomi ditanah air dalam Manifesto Politik Forum Tanah Air (MPFTA) dengan memperbaiki sistembya dulu, yakni sistem demokrasi yang sudah BOBROK karena banyak dimanipulasi oleh partai politik.

Karena apa…???

Karena dalam kondisi politik sekarang ini ditanah air, seorang Presiden baru terpilih tahun 2024 sehebat apapun orangnya, belum tentu akan mampu membuat perubahan politik dan ekonomi yang significant bila tidak mendapatkan dukungan dan mau kerja sama dengan partai politik yang menguasai DPR.

Karena sistem politik pemerintahan di Indonesia sudah dikunci dan dikuasai oleh OLIGARKI POLITIK dengan berbagai UU yang menguntungkan partai politik.

Sehingga seorang Presiden baru terpilih 2024 sejenius Albert Einstein atau Elon Musk, belum tentu mampu untuk bisa membuat perubahan politik dan ekonomi yang significant tanpa mau bekerja sama dengan OLIGARKI POLITIK yang menguasai DPR.

Jangankan hanya satu orang, bila 3 CAPRES itu digabung menjadi satu menjadi Presiden baru Indonesia tahun 2024, dalam kondisi politik sekarang ini, jangan berharap akan mampu membuat perubahan politik dan ekonomi yang significant tanpa mau bekerja sama dengan OLIGARKI….!!!

Bahkan dengan kondisi politik sekarang ini ditanah air, mengharapkan perubahan politik dan ekonomi dari pusat itu sudah tidak mungkin lagi, karena semua anggota DPR adalah para kader-kader partai politik yang sudah dimanipulasi, diikat, dikontrol dan dikuasai oleh partai politik dengan ancaman MUTASI dan HAK Pergantian Antar Waktu (P.A.W) bila melawan perintah ketua partai politik.

Hal ini bukan hanya theory, tetapi sudah dibuktikan dan dikonfirmasi oleh ketua KOMISI III DPR-RI, Bambang Pacul Wuryanto.

Mau bukti apalagi…???

Jadi ketika RELAWAN dan rakyat sebagai pemilih (voters) memberikan dukungan politik dan suara (vote) secara GRATIS kepada seorang CAPRES tanpa membuat perjanjian politik dan kontrak sosial secara tertulis antara PEMILIH dan KANDIDAT, yang diuntungkan siapa…???

Yang diuntungkan adalah para OLIGARKI POLITIK dan OLIGARKI EKONOMI yang kalian benci.

Lucu bukan….???

Ingin memilih seorang CAPRES yang lepas dari ikatan OLIGARKI, tetapi tindakan kita justru menguntungkan para OLIGARKI yang kita benci tanpa kita sadari…!!!

Itu namanya blunder politik….!!!

EDITOR: REYNA

Related Posts