Chris Komari: Trias Politica Itu Ada Dalam Demokrasi Supaya Ada “Separation of Power”

Oleh: Chris Komari
Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA), City Council (2002 & 2008) USA

Trias politica itu ada dalam demokrasi supaya ada “separation of power” (pemisahan kekuasaan), dan pemisahan kekuasaan itu baru ada bila terjadi sistem yang saling mengontrol, mengoreksi dan mengawasi antar lembaga tinggi negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)

Baca Juga:

• Chris Komari: Pejabat Publik Harus Siap Menghadapi Public Scrutiny dan Public Oversight Serta Hindari Conflict of Interest

Bukan malah kongkalikong antara lembaga Eksekutif dengan lembaga Legislatif dengan menciptakan koalisi partai politik pro pemerintah di DPR melalui mekanisme bagi-bagi jabatan di kabinet kementrian, BUMN dan proyek-proyek APBN.

Bagaimana mungkin DPR melakukan deliberation dengan VOTING, tetapi masih membiarkan “TYRANNY MAJORITY” di DPR dengan membiarkan terbentuknya koalisi partai politik pro pemerintah….???

Itu namanya demokrasi sengkuni…!!!

Trias-politica di Indonesia sudah dimanipulasi menjadi mono-politica.

Demo-krasi sudah dimanipulasi menjadi partai-krasi.

Separation of power sudah dimanipulasi menjadi sharing of power, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi kue SDA bangsa dan proyek-proyek APBN.

Rondo ucul sudah dimanipulasi menjadi perawan tua, padahal sudah punya anak lima.

Itulah kelakuan para pejabat negara yang berjiwa sengkuni.

Menjadi pejabat negara karena diberi mandat oleh kedaulatan rakyat, bukannya memperbaiki nasib rakyat, kehidupan bangsa dan kedaulatan negara tetapi malah mengunakan kesempatan itu untuk menumpuk kekayaan pribadi, mengkonsolidasi kekuasaan dan kekuataan untuk kepentingan keluarga, kongkalikong dengan berbagai pihak untuk merampok dan menjarah SDA bangsa, khususnya SDA DAERAH untuk kepentingan diri sendiri.

Mereka itu tidak lebih dari para sengkuni pengkhianat bangsa, pengkhianat terhadap mandat kedaulatan rakyat, bangsa dan negara.

Politisi dan pejabat negara seperti itulah yang harus segera di singkirkan dari pemerintahan.

Saat ini banyak orang komplain, trias politica ditanah air tidak berjalan karena anggota DPR sudah diikat, dikontrol dan dikuasai oleh partai politik.

Semua ini karena UU MD3, dengan HAK P.A.W yang menjadi bagian dari kedaulatan rakyat diberikan kepada partai politik.

Itulah mengapa, untuk memperbaiki demokrasi di tanah air, FTA (Forum Tanah Air) memberikan solusi untuk membatalkan UU MD3 dan sekaligus memberikan HAK RECALL kepada rakyat dengan mengunakan mekanisme RECALL ELECTION untuk mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia.

Baca Juga:

• Chris Komari: Hak Recall Bagian Dari Kedaulatan Tertinggi Rakyat, Dijalankan Melalui “Recall Election”
• Chris Komari: Janji Perubahan Tanpa Mengembalikan Kedaulatan Tertinggi Kepada Rakyat, Hanya Tipu-Tipu

Solusi yang diberikan oleh FTA itu singkat, padat, sederhana tetapi hasil dampak perubahan yang akan terjadi sangat massive, sangat mendasar dan fundamental.

Itulah salah satu issue yang harus dituntut oleh semua element masyarakat ditanah air.

Tidak ada artinya semua perubahan yang dijanjikan oleh para CAPRES, baik itu perubahan persamaan hak, keadilan, ekonomi dan hukum, selama kedaulatan tertinggi rakyat masih dikuasai oleh OLIGARKI POLITIK dan OLIGARKI EKONOMI.

Ketika semua pemimpin daerah dan khususnya semua anggota Legislative (DPR, DPD dan DPRD) mendapat ancaman RECALL ELECTION dari konstituen (rakyat setempat) dari DAPIL masing-masing, maka anggota Legislative itu akan lebih mementingkan kepentingan dan keinginan konstituen di DAPIL daripada mengikuti keinginan petinggi partai politik dan Presiden.

Karena konstituen memiliki HAK RECALL untuk mengganti ditengah jalan pemimpin daerah dan anggota legislative yang dianggap tidak becus dan tidak lagi mewakili kepentingan konstituen (rakyat).

Itulah the power of recall election, akan mempertajam “trias politica” dan akan bisa mempertahankan kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia.

EDITOR: REYNA

Related Posts