Ketegangan antara Kapolri dan Istana: Dinamika di Balik Penundaan Tim Reformasi Kepolisian

JAKARTA — Penundaan pelantikan Tim Reformasi Kepolisian Nasional oleh Presiden menimbulkan pertanyaan serius di kalangan publik dan elite politik. Agenda yang semula diproyeksikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas Polri ini justru memunculkan spekulasi baru: benarkah ada ketegangan antara Istana dan institusi kepolisian?

Di balik pernyataan resmi pemerintah yang menyebut penundaan tersebut murni karena “penyempurnaan struktur dan mandat”, dinamika yang lebih dalam tampak mengindikasikan adanya gesekan politik dan birokrasi terkait arah reformasi Polri — lembaga yang memiliki posisi unik di jantung kekuasaan negara.

1. Akar Reformasi: Antara Harapan dan Resistensi

Reformasi Polri bukan isu baru. Sejak Polri dipisahkan dari TNI tahun 2000, harapan publik terhadap profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum terus disuarakan. Namun, dua dekade berlalu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini naik-turun, terutama karena berbagai kasus yang menyinggung etika, integritas, dan keterlibatan aparat dalam konflik kepentingan politik maupun ekonomi.

Dalam konteks ini, Tim Reformasi Kepolisian Nasional semestinya hadir sebagai momentum koreksi struktural. Tim tersebut direncanakan beranggotakan pakar hukum, tokoh masyarakat, mantan pejabat kepolisian yang berintegritas, serta perwakilan lembaga sipil. Tugasnya: mengaudit, menilai, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan internal Polri.

Namun, justru pada saat publik menaruh harapan tinggi, pelantikan tim ini tertunda tanpa kejelasan waktu. Penundaan inilah yang menjadi sumber munculnya beragam tafsir.

2. Tarik-Menarik di Balik Layar

Sumber di lingkungan pemerintahan menyebut bahwa perbedaan pandangan muncul antara Istana dan pimpinan Polri mengenai sejauh mana tim reformasi akan diberi kewenangan. Beberapa kalangan internal Polri khawatir tim tersebut akan “masuk terlalu dalam” ke ranah strategis seperti mutasi jabatan, pengawasan keuangan, hingga evaluasi operasi penegakan hukum tertentu.

“Di satu sisi, Presiden ingin reformasi yang menyentuh akar persoalan. Tapi di sisi lain, Polri merasa evaluasi eksternal bisa menggerus kewibawaan institusi,” ujar seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.

Ketegangan ini tidak hanya bersifat administratif. Dalam politik kekuasaan, setiap perubahan struktur selalu menimbulkan gesekan karena menyentuh “peta kepentingan”. Reformasi berarti redistribusi pengaruh, dan di dalam tubuh kepolisian, itu berarti pergeseran kekuatan antar divisi dan antar elite internal.

3. Istana Ingin Polri Lebih Transparan

Sinyal Presiden untuk mempercepat reformasi Polri bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kasus besar yang mencoreng citra institusi, pemerintah dianggap perlu mengambil posisi tegas. Publik masih mengingat kasus Ferdy Sambo, dugaan penyalahgunaan wewenang di beberapa daerah, serta ketimpangan penegakan hukum antara kelompok kecil dan besar.

Istana, menurut sejumlah sumber, menilai Polri harus membuka diri terhadap evaluasi independen. Presiden disebut ingin memastikan bahwa lembaga ini tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi benar-benar bekerja untuk kepentingan hukum dan keadilan.

Namun di sisi lain, resistensi dari sebagian elite kepolisian cukup kuat. “Ada kekhawatiran reformasi ini akan menjadi ‘intervensi politik’ yang memperlemah otonomi institusi,” ungkap analis kebijakan publik dari UI, Arie Setiawan. Ia menambahkan bahwa “reformasi tidak akan berhasil tanpa komitmen dari dalam.”

4. Tanda-Tanda Ketidaksinkronan

Penundaan pelantikan Tim Reformasi ini bukan peristiwa tunggal. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah sinyal menunjukkan ketidaksinkronan komunikasi antara kementerian, lembaga hukum, dan kepolisian.

Pertama, muncul ketegangan dalam isu penegakan hukum di sektor keuangan dan energi, di mana Polri sering bersinggungan dengan lembaga lain seperti Kemenkeu dan Kejaksaan. Kedua, adanya perbedaan pendekatan antara Presiden dan Polri dalam menangani isu publik tertentu — terutama yang bersinggungan dengan kebijakan politik menjelang tahun-tahun transisi pemerintahan.

Situasi ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum belum solid. Padahal, salah satu tujuan utama reformasi adalah membangun trust publik terhadap aparat negara.

5. Politik Kekuasaan dan Reformasi

Tidak dapat dipungkiri, Polri adalah salah satu institusi paling kuat di Indonesia. Dengan struktur komando yang luas, peran dalam penyelidikan ekonomi, politik, dan keamanan, serta kedekatan dengan lingkar kekuasaan, Polri menjadi aktor strategis dalam dinamika politik nasional. Karena itu, setiap upaya reformasi yang menembus “inti kekuasaan” pasti menimbulkan reaksi.

Sebagian analis menilai penundaan pelantikan ini merupakan kompromi politik. Pemerintah tidak ingin menimbulkan kesan bahwa reformasi dilakukan dengan cara konfrontatif. Sementara dari pihak kepolisian, resistensi terbuka bisa menimbulkan dampak reputasional, sehingga lebih memilih jalur “penundaan teknis” sebagai bentuk perlawanan halus.

“Ini bukan pembangkangan, tapi bentuk negosiasi kekuasaan,” ujar sosiolog politik, Damar Widodo. “Polri ingin memastikan bahwa reformasi tidak mengancam posisi elite lama di dalam tubuhnya.”

6. Dimensi Publik dan Tekanan Sosial

Sementara itu, opini publik semakin keras menuntut perubahan. Kejadian-kejadian di lapangan, mulai dari pungutan liar hingga penanganan kasus hukum yang timpang, memperkuat persepsi bahwa reformasi kepolisian adalah kebutuhan mendesak. Tagar seperti #ReformasiPolriTotal dan #PolisiUntukRakyat beberapa kali sempat trending di media sosial, mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat langkah nyata.

Media massa dan pengamat sipil mendorong agar pemerintah tidak mundur menghadapi resistensi internal. “Jika reformasi ditunda terlalu lama, momentum bisa hilang,” ujar direktur lembaga antikorupsi independen, Nurhadi. “Publik akan menilai ini sebagai kegagalan moral pemerintahan.”

7. Arah ke Depan: Ujian Komitmen Negara

Pertanyaan utama kini: apakah pelantikan Tim Reformasi Kepolisian akan benar-benar terealisasi? Sejauh ini, pemerintah belum memberikan jadwal pasti. Namun sinyal yang keluar dari Istana masih menekankan bahwa agenda reformasi tidak dibatalkan, hanya disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi lintas lembaga.

Meski demikian, penundaan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan kesan politis: bahwa pemerintah menimbang risiko politik lebih berat daripada urgensi reformasi.

Bila Presiden tetap berkomitmen, maka langkah berikutnya harus disertai mekanisme yang transparan: siapa saja anggota tim reformasi, apa mandatnya, dan bagaimana akuntabilitasnya kepada publik. Tanpa itu, wacana reformasi hanya akan menjadi simbol.

Kesimpulan: Antara Reformasi dan Resistensi

Penundaan pelantikan Tim Reformasi Kepolisian menyingkap dua realitas. Pertama, bahwa komitmen terhadap reformasi institusi hukum masih menghadapi benturan kepentingan yang kuat. Kedua, bahwa hubungan antara kekuasaan sipil dan lembaga keamanan di Indonesia belum sepenuhnya stabil.

Reformasi kepolisian adalah ujian bagi arah demokrasi Indonesia. Jika dilakukan dengan tegas dan transparan, ia akan menjadi warisan penting bagi pemerintahan ini. Tetapi jika dibiarkan berlarut tanpa kejelasan, publik akan melihatnya sebagai tanda bahwa status quo masih terlalu kuat untuk digoyang.

EDITOR: REYNA

Related Posts