Konggres Mujahidin VI Dibatalkan, Ahli Hukum Menilai Kepolisian Dan Kemenag Pengecut

ZONASATUNEWS.COM, SOLO – Buntut pencabutan rekomendai oleh Kemenag dan pembatalan ijin oleh Polres, maka Konggres Mujahidin VI di Solo batal digelar di Asrama Haji Donohudan, Botolali.

Konggres tersebut rencananya dilaksanakan besok tanggal 19-20 Agustus 2023. Namun karena ijinnya dicabut oleh Polres Boyolali tanggal 14 Agustus 2023, maka pihak panitia hingga saat ini belum menentukan tempat penggantinya.

Padahal, panitia telah mempersiapkan acara tersebut sejak bulan Juni lalu. Saat itu, kata panitia, baik Kemenang maupun Polres memberikan persetujuan Konggres tersebut digelar di asrama haji Donohudan.

Pembatalan mendadak ini tentu saja membuat pihak Mujahidin kecewa dan mereka merasa dizalimi oleh Kemenag maupun Polres.

Dinilai pengecut

Menanggapi kasus tersebut, ahli pidana dan pengacara asal Solo, Dr Muhammad Taufiq, SH.MH, menilai pihak Kepolisian dan Kemenag pengecut.

Muhammad Taufiq menambahkan, dia merupakan salah satu pembicara di acara tersebut. Dia sudah bikin paper dan sudha dkirim hari Senin yang lalu.

“Saya salah satu pembicara di acara tersebut adalah saya. Sdh bikin paper juga sudah saya kirim senin lalu. Saya menilai kepolisian dan kemenag pengecu,” kata Muhammad Taufiq..

Taufiq juga menegaskan, yang tidak boleh itu OT (Organisasi Terlarang), sedangkan MMI bukan OT.

“Itu kalau dalam pidana kategori persekusi atau masuk pasal 170 KUHP. Digugat saja kepolisian itu,” tutur Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI) kepada ZONASATUNEWS.COM, Jumat (18/8/2023).

Baca Juga:

• Kemenag Sewenang-Wenang, Kurang 5 Hari Rekomendasi Konggres Mujahidin VI Dicabut

Diberitakan sebelumnya, pada Senin 14 Agustus 2023, lima hari sebelum hari H penyelenggaraan Kongres Mujahidin VI, Kemenag RI melalui Dirjen Bimas Islam mengirim surat via WA ke panitia Kongres.

Surat yang ditandatangani Dirjen Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi itu, berisi pencabutan rekomendasi Kongres Mujahidin VI di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng tersebut.

“Surat itu keluar setelah adanya provokasi dan intimidasi dari pihak intoleran yang mengatasnamakan diri IPNU, IPPNU, Banser dan GPAnsor Boyolali,” jelas panitia.

Pencabutan rekomendasi kemudian diikuti pula oleh Polres Boyolali.

“Kami hanya mengikuti sikap Kemenag,” kata pihak Polres.

EDITOR: REYNA

Related Posts